BKD Perintah ASN dan PTT Non-ASN Lakukan Pemutakhiran Data Mandiri Pegawai

Berlangsung Bulan September dan Oktober melalui Aplikasi MySAPK Milik BKN

NGANJUK, PING - Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mengeluarkan keputusan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non-ASN harus melakukan Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) dengan menggunakan aplikasi MySAPK. Hal itu guna memperoleh data ASN yang akurat, terkini, dan terintegrasi dalam rangka mendukung terwujudnya satu data ASN. 

Perlu diketahui aplikasi MySAPK merupakan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian berbasis Android yang berfungsi untuk memudahkan ASN di seluruh instansi. Tujuannya agar dapat mengakses data kepegawaiannya. Dimana di dalamnya termasuk data profil ASN, Kartu Pegawai Elektroni (KPE) Virtual, KTP hingga BPJS dan data pribadi lainnya. 

Setiap ASN dan PPT Non-ASN cukup melakukan pemutakhiran data dan riwayat pribadinya melalui akses daring ke dalam aplikasi MySAPK dan website yang telah ditetapkan BKN sebagai autentikasi data ASN dan PPT Non-ASN. 

Kepala Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nganjuk Myke Noor Ariani, S.Kom menyampaikan, terkait  pelaksanaan pemutakhiran data ASN di Kabupaten Nganjuk, pihaknya telah mengirim Surat Edaran (SE) kepada seluruh instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk. Surat tersebut tertanggal 14 Juli 2021. Sedangkan jadwal pemutakhiran data pada aplikasi MySAPK Kabupaten Nganjuk, dimulai 12 September 2021 hingga 11 Oktober 2021.

“Untuk sementara ini, pada Juli hingga Agustus 2021, ASN hanya dapat melakukan log-in pada aplikasi MySAPK. Lalu pemutakhiran data baru dilaksanakan pada bulan September 2021. Semua riwayat dalam PDM wajib diisi dan diunggah data yang terakhir saja. Kecuali riwayat keluarga, harus diisi lengkap. Dan riwayat SKP 2 tahun terakhir,” jelas Myke saat diwawancarai PING, Jumat (16/07/2021). 

Myke menambahkan, berdasarkan keputusan BKN Nomor 87/2021, disampaikan bahwa apabila ASN dan PPT Non-ASN tidak melaksanakan pemutakhiran data mandiri melalui MySAPK pada periode yang telah ditentukan, maka pelayanan manajemen kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses. “Wajib untuk diisi, soalnya terkait proses selanjutnya,” tambahnya sambil mengatakan ke depan BKN akan membuat Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) yang terpusat, dan instansi tidak perlu membuat aplikasi serupa, sembari meminta ASN di Kabupaten Nganjuk untuk mendukung dan menyukseskan program ini.

(Al/Nr)

 

Baca Juga :

0 Komentar