Begini Upaya Kejari Nganjuk Berantas Mafia Tanah

Diskusi Terbatas dengan Insan Pers di Kota Bayu

NGANJUK, PING - Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk mengadakan diskusi terbatas dengan insan pers Kota Bayu, Senin (06/12/2021). Kegiatan tersebut mengusung tema “Pemberantasan Mafia Tanah”, sekaligus dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021. 

 

Diskusi diselenggarakan di Ruang Empokan Kejari Nganjuk. Hadir dalam giat tersebut Kepala Kejari Nganjuk Nopphy Tennophero South, didampingi oleh para kepala seksi (kasi), dan jaksa. Turut hadir Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nganjuk Masduki, yang diwakili oleh Kasi Pengendalian dan Pengamanan Sengketa, Agus Harianto. Termasuk para insan pers yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) maupun Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kabupaten Nganjuk. 

 

Kajari Nopphy dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan data, di Kabupaten Nganjuk terdapat beberapa proyek strategis nasional (PSN). Antara lain Bendungan Semantok, rencana Pembangunan Kawasan Industri Nganjuk (KING), rencana Pembangunan Bendungan Margopatut, rencana pembangunan Selingkar Wilis, dan pembangunan jalan tol Kertosono-Kediri. 

 

Menurut Kajari Nophy, seiring dengan pertumbuhan investasi ekonomi, diperkirakan akan banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi membangun pabrik di wilayah Kabupaten Nganjuk. Namun menurutnya hal itu terkendala dengan terdapat beberapa sengketa atau konflik berkaitan dengan tanah yang terjadi. 

 

“Pelaksanaan PSN maupun beberapa kegiatan lain tersebut membutuhkan ketersediaan lahan atau tanah, kebutuhan tersebut sangat rawan dan sangat dimungkinkan keterlibatan mafia tanah. Akibatnya harga tanah dipermainkan sehingga menjadi mahal. Selain itu berPotensi menimbulkan terjadinya konflik sosial,” ujarnya. 

 

Sesuai petunjuk teknis (juknis) Pemberantasan dan Pencegahan Mafia Tanah yang dikeluarkan oleh BPN, pengertian mafia tanah adalah individu, kelompok, dan/atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kasus pertanahan. 

 

“Untuk mencegah terjadinya praktek mafia tanah bapak Jaksa Agung telah mewanti-wanti dan mengganggap hal itu merupakan perbuatan yang sangat tercela, dan berpotensi menghambat pembangunan untuk itu sangat diperlukan upaya untuk memberantas mafia tanah oleh Kejaksaan ,” tutur Kajari Nophy.

 

(AST/AL/ZK)

0 Komentar