Begini Penjelasan Dinsos PPPA tentang Pembangunan Daerah Berperspektif Gender

Disesuaikan Kebutuhan Agar Tidak Terjadi Kesenjangan

NGANJUK, PING-Perspektif gender diperlukan dalam pembangunan. Karena kebijakan, perencanaan maupun penganggaran sering tidak netral atau bias gender. Kebutuhan, kesulitan, partisipasi dan aspirasi yang berbeda juga turut mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan perspektif gender, agar beberapa hal tersebut dapat diantisipasi.

Hal tersebut seperti disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Nganjuk, Dra. Murya Triana, M.Si saat menjadi narasumber 105,3 FM, RSAL FM, Rabu (04/08/2021). Triana menjelaskan, gender merupakan seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan.

Kelompok gender juga dibedakan menjadi tiga. Yaitu berdasarkan jenis kelamin, meliputi laki–laki dan perempuan. Kemudian berdasarkan umur. Seperti bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Selanjutnya adalah kelompok gender khusus. “Dalam perkembangannya kita harus memperhatikan kelompok-kelompok gender tersebut,” ujarnya pada acara yang dipandu Asti Hanifa itu.

Guna mendukung upaya tersebut, Triana mengatakan, pemerintah membentuk langkah strategis. Yakni dengan membentuk program bernama Pengarusutamaan Gender (PUG). Dengan tujuan mengintegerasikan gender menjadi satu dimensi integral dan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk sendiri telah memiliki peraturan daerah (perda) atas PUG. Di dalam perda tersebut, diamanatkan perangkat daerah dan desa, untuk melaksanakan PUG. Strategi itu untuk mengintegerasikan gender atau mengangkat isu tentang gender, yang ada di berbagai sektor pembangunan agar bisa diselesaikan bersama.

“Jadi aspirasi mereka kita tuangkan dalam perencanaan penganggaran yang responsif gender melalui analisa data gender,” lanjutnya sambil mengatakan setiap kelompok gender mempunyai kebutuhan dan aspirasi yang berbeda.

Sebagai informasi, Pemkab Nganjuk telah memulai PUG sejak tahun 2017. Bahkan pada tahun 2018, berhasil meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tingkat pratama. Hal itu didapat karena PUG di Kota Bayu terimplementasi dan terlaksana dengan baik. “Harapannya agar capaiannya meningkat. Kalau dulu pratama, semoga bisa meningkat ke madya apalagi bisa meraih utama,” tutupnya sambil meminta dukungan dari berbagai pihak.

0 Komentar