Bea Cukai Sediakan Layanan Pengurusan IMEI Secara Daring

Permudah Layami Bea Masuk dan Barang Impor

NGANJUK, PING – Salah satu peran dan fungsi Bea Cukai adalah melakukan pengawasan dan penindakan. Demi meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebijakan kepabeanan, Bea Cukai Kediri aktif melakukan sosialisasi. Apalagi, saat ini pengurusan Internasional Mobile Equipment Identity (IMEI) pada handphone, komputer, tablet dan perangkat lunak lainnya sudah dapat dilakukan secara daring.

Hal itu seperti disampaikan Nurcholis Budiono dan A. Zainur Rofiq selaku Pelaksana pada Kantor Bea Cukai Kediri saat menjadi narasumber talkshow di RSAL FM pada Kamis (10/6/2021). Pada obrolan yang dipandu host Asti Hanifa itu, mengusung tema tentang IMEI dan barang kiriman luar negeri.

Nurcholis Budiono menjelaskan cara registrasi IMEI perangkat lunak yang menjadi barang bawaan penumpang dari luar negeri dan registrasi terhadap barang kiriman dari luar negeri. Ia menyampaikan, penumpang dari luar negeri wajib mendaftarkan IMEI perangkat lunak di bandara atau pelabuhan kedatangan. “Prosesnya mudah, dapatkan QR code melalui aplikasi Mobile Bea Cukai maupun website www.beacukai.go.id. Kemudian Bea Cukai akan mendaftarkan IMEI tersebut dari QR code yang diperoleh," jelasnya.

Lebih lanjut Nurcholis Budiono menjelaskan, untuk barang kiriman dari luar negeri melalui jasa POS atau jasa ekspedisi lainnya, proses registrasinya dilakukan oleh penyelenggara jasa titipan tersebut. “Apabila penumpang atau penyelenggara jasa titipan tersebut lupa meregistrasi di bandara, maka dapat meregistrasi di Kantor Bea Cukai terdekat beserta membawa persyaratannya. Yaitu passport dan tiket penerbangan,” tuturnya sembari menyebutkan jumlah maksimal perangkat lunak yang didaftarkan IMEI adalah dua unit perangkat dan batas registrasi maksimal 60 hari setelah kedatangan.

Terkait berapa bea masuk dan pajak impor yang harus dibayarkan, A. Zainur Rofiq menuturkan, ketika melakukan registrasi dikenakan pajak sebesar 30 hingga 40 persen dari harga barang. Jumlah itu terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dan Pajak Penghasilan (PPh) 10 persen. “Jika ada NPWP 10 persen atau jika tidak ada NPWB 20 persen. Serta Bea Masuk 10 persen,” terangnya sembari menyebut pembayaran pajak tersebut dapat dilakukan melalui billing.

Perlu diketahui, tidak semua barang bawaan penumpang dan barang kiriman yang masuk dikenakan bea masuk dan pajak impor. Pemerintah telah memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak impor senilai maksimal USD 500. “Artinya, nilai barang tersebut tidak boleh melebihi USD 500. Apabila harganya melebihi USD 500, maka akan dikenakan bea masuk dan pajak impor,” tambah A. Zainur Rofiq

0 Komentar