Bappenas Apresiasi Integrasi Data Nganjuk

Wujudkan integrasi data 16 perangkat daerah melalui sensus data di desa dan kelurahan

Sejak 2018, Pemkab Nganjuk telah memulai integrasi data sektoral Daerah dan data Desa. Bappenas mengapresiasi langkah Pemkab Nganjuk yang difasilitasi lembaga penelitian non pemerintah SurveyMeter.

Apresiasi Bappenas disampaikan Maliki,ST,MSIE,Ph.D, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, dalam forum diskusi, Selasa, 7 Desember 2021 yang digelar luring di kantor Bappenas bersama SurveyMeter dan diikuti unsur Pemkab Nganjuk secara daring di Command Center Nganjuk.

"Kami ucapkan selamat kepada Pemkab Nganjuk yang telah berhasil melakukan pendataan dengan sensus di desa dan kelurahan", tutur Direktur Maliki pada forum yang diikuti Dinas PMD, Bappeda, Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial PPPA, dan Dinas Kominfo.

Doktor lulusan University of Hawai, Manoa, Amerika Serikat itu mengharapkan integrasi data dilanjutkan sembari menyatakan kesiapan Bappenas bekerjasama dengan Pemkab Nganjuk. 

"Bappenas siap melakukan kerjasama dengan Pemkab Nganjuk untuk melanjutkan upaya pembangunan data yang terintegrasi", tambahnya.

Untuk kelanjutan kegiatan, tim Bappenas merencanakan kunjungan ke Pemkab Nganjuk pada Rabu, 15 Desember mendatang.

SIAK Sebagai Basis Data

Pada 2018, SurveyMeter dan Pemkab Nganjuk melakukan sensus yang menghasilkan data kesehatan yang akurat di 11 Desa di Kecamatan Patianrowo. Tak hanya data, program itu juga menghasilkan sumber daya manusia di 11 Desa yang terlatih mengelola data.

Melanjutkan pengalaman sukses itu, pada 2020 dan 2021 digelar sensus pendataan di 20 Kelurahan di Nganjuk. Kali ini diperluas mencakup 16 data sektoral Perangkat Daerah diantaranya sektor pendidikan, sosial, pertanian, ketenagakerjaan, dan kependudukan.

Kegiatan ini didukung Knowlegde Sector Initiative (KSI) dari program kerja sama antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan DFAT, lembaga bentukan Pemerintah Australia.

Pendataan Kelurahan berakhir pada Oktober 2021 menghasilkan data 16 sektor serta 127 SDM kelurahan yang terlatih mengelola data dan 1 sistem dashboard data yang mampu menyajikan data hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT).

Selain itu, hasil pendataan diikuti dengan layanan pembaruan dokumen kependudukan bagi 7.000 penduduk di 20 Kelurahan. Mereka dilayani memperbarui KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian oleh Dinas Dukcapil dan layanan adminduk online di Kelurahan.

Terpisah, Slamet Basuki, Kepala Dinas Kominfo merangkap Plt. Kepala Dukcapil menyampaikan integrasi data desa dengan SIAK.

"Di Nganjuk, seluruh Desa dan Kelurahan telah memiliki akses data kependudukan. Ini memudahkan Kades dan Lurah mengelola data, administrasi desa dan layanan kepada masyarakat", tutur pria yang akrab disapa Slambas.

Slambas menambahkan, banyak desa di Indonesia yang memiliki sistem aplikasi, namun harus input manual data penduduk karena belum terintegrasi dengan data SIAK. Kondisi ini menyulitkan desa.

"Alhamdulillah, di Nganjuk Sistem Informasi Desa SEDUDO telah terintegrasi SIAK. Desa terbantu tugasnya mengelola Buku Administrasi Desa dan layanan publik berbasis data kependudukan. Dukcapil terbantu dengan update data kependudukan", tutur mantan Kabid Pemkesra Bappeda 2017-2019 itu.

Berbekal integrasi SEDUDO dan SIAK, pihaknya bersama Dinas PMD berencana meningkatkan kualitas pendataan Profil Desa Kelurahan (Prodeskel) pada 2022. Selain itu, data Indeks Desa Membangun (IDM), data SDG's Desa, dan data Epdeskel.

(Kolaborasi. Integrasi data diikuti Dinas PMD, Bappeda, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo)

Baca juga:

0 Komentar