Bappeda Adakan Orientasi Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

NGANJUK, PING-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk mengadakan orientasi perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perubahan rencana strategis (renstra) perangkat daerah terintegrasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90/2019, Senin (26/04/2021).

Kabid Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bappeda Kabupaten Nganjuk Eko Cahyono menyampaikan bahwa maksud kegiatan ini adalah untuk mengisi tujuan sasaran dan target pembangunan dalam RPJMD dan renstra perangkat daerah tahun 2018-2023. “Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada semua perangkat daerah agar mempunyai persepsi yang sama terhadap target yang ada dalam RPJMD dengan dukungan yang ada di renstra perangkat daerah,” jelasnya pada acara di Ruang Anjuk Ladang Pemkab Nganjuk itu.

Selain itu, menurut Eko Cahyono kegiatan ini juga memberikan materi kepada perangkat daerah untuk menyelaraskan dan membedakan antara tujuan perangkat daerah dengan RPJMD hingga akhir tahun 2023. Untuk itu, diperlukan sinergi dan langkah bersama seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkait guna mendukung perubahan dokumen RPJMD dan perubahan renstra perangkat daerah tahun 2018-2023 tersebut.


Kabid Kesra 
Bappeda Kabupaten Nganjuk Eko Cahyono sampaikan tujuan Orientasi Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

“Melalui renstra tersebut, diharapkan bisa mendukung capaian visi misi program pemerintah daerah bupati dan wakil bupati,” imbuhnya pada acara yang diikuti oleh seluruh perangkat daerah, dan sekretaris perangkat daerah. Turut menjadi peserta para kasubag program, dan tim penyusun perubahan RPJMD itu.

Pada kesempatan itu Bappeda Kabupaten Nganjuk mengundang Tripitono Adi Prabowo selaku narasumber dari Staff Ahli Universitas Trunojoyo Madura. Dalam paparannya ia menyampaikan pelaksanaan orientasi tersebut adalah salah satu tahapan dari rangkaian tahapan yang harus dilaksanakan dalam proses perubahan RPJMD tahun 2018-2023.

Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86/2017 yang menjadi dasar pemerintah daerah untuk melakukan revisi terhadap dokumen perencanaan daerah, khususnya dokumen RPJMD dan renstra perangkat daerah. Tujuannya agar dapat menyesuaikan dengan berbagai kebijakan pemerintah dan kondisi terkini yang dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja.

“RPJMD kita ini perlu dilakukan penyesuaian terhadap perubahan yang diakibatkan kondisi riil terkini. Terutama dengan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan adanya realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 beserta dampak ekonomi yang ditimbulkan,” pungkasnya. (Hs/Zk)

0 Komentar