Antisipasi Banjir, Ini yang Dilakukan BPBD Kabupaten Nganjuk

Identifikasi Bencana demgan Menyusun Dokumen Kontijensi

NGANJUK, PING-Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nganjuk menggelar pertenuan dalam rangka penyusunan dokumen rencana kontijensi (renkon) banjir genangan, Kamis (25/11/2021). Sebagai informasi, renkon merupakan sebuah dokumen yang memuat proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan yang kemungkinan besar akan terjadi, namun juga belum tentu terjadi. Dokumen renkon penting untuk disusun, khususnya di wilayah yang memiliki potensi bencana tinggi, sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah.

Penyusunan renkon berlangsung di aula kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nganjuk. Hadir dan membuka acara Kepala BPBD Kabupaten Nganjuk Drs Abdul Wakid. 

“Giat hari ini merupakan antisipasi kita bersama dalam pencegahan bencana banjir di Kabupaten Nganjuk. Mengingat pada tahun 2020 banjir melanda kabupaten nganjuk khususnya di area perkotaan,” tutur Abdul Wakid.

Abdul Wakid, mengatakan pihaknya tidak hanya mengantisipasi banjir. Namun tanah longsor. Apalagi kedua bencana tersebut juga pernah melanda Kota Bayu di tahun 2021 ini. Untuk antisipasi bencana tersebut khususnya banjir Kabupaten Nganjuk telah membentuk Desa Tangguh Bencana. 

“Jadi dari 264 desa dan 20 kelurahan, kami sudah memebentuk 64 desa tangguh bencana di tahun 2021. Hal ini merupakan Desa Tangguh Bencana paling banyak di Jawa Timur,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kebencanaan BPBD Kabupaten Nganjuk Nugroho menambahkan, untuk kronologi pertama dalam penyusunan rekon adalah rencana yang akan dijalankan pada saat terjadi krisis atau darurat. Misalnya seperti tanggal 14 Februari 2021 lalu. “Diskusi ini membahas prakiraan jika terjadi banjir yang sebelumnya kita sudah melakukan diskusi bersama 11 desa dan kelurahan yang kemarin terdampak banjir,” tambahnya.

“Adapun formulir yang harus diisi adalah berkaitan potensi yang mendukung jika terjadi banjir. Ada banyak potensi namun jika kita tidak bisa menyatukan itu menjadi sebuah pencanangan maka yang terjadi lembaga ataupun perangkat daerah yang berkontribusi akan berjalan sendiri-sendiri. Makaya untuk kegiatan ini harus diadakan setiap tahun dan hukumnya wajib diperbarui,” lanjut Nugroho.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut BPBD Kabupaten Nganjuk mengundang beberapa narasumber. Salah satunya Ketua Himpunan Pecinta Alam (Hapala) Kediri yang akrab disapa Mbah Gendon. 

Mbah Gendong menjelaskan bahwa yang melatar belakangi kegiatan ini karena wilayah Kabupaten Nganjuk daerah rawan bencana. Serta kejadian banjir pada awal tahun 2021, yang membuat kegagapan dalam melakukan respon. 

“Belum ada panduan untuk respon darurat, dan ada banyak potensi Kabupaten Nganjuk yang bisa berkontribusi,” terangnya sambil berharap semua pihak sadar dan paham terkait kedaruratan melalui renkon. (El/Hs)

 

Baca Juga:

0 Komentar