Mas Novi Perjuangkan Hak Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Semantok

Sabtu, 27 Maret 2021

SURABAYA, PING-Proyek pembangunan Bendungan Semantok masih menyisakan masalah. Setidaknya ada 144 bidang tanah yang masih belum mendapat ganti untuk yang sesuai dari pemerintah. Padahal, proyek tersebut telah masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 109/2020 tentang Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasioanal di Provinsi Jawa Timur.

Untuk itu, Bupati Nganjuk H. Novi Rahman Hidhayat, S.Sos, MM menghadiri rapat konsultasi bersama Pemprov Jatim dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, pada Kamis (25/03/2021). Rapat di Hotel Vasa, Surabaya itu membahas penanganan dampak sosial kegiatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Semantok yang berada di Kecamatan Rejoso tersebut. Turut mendampingi, Sekretaris Daerah Drs. Mokhamad Yasin, M.Si, Kepala Bappeda Drs. Adam Muharto, A.P, M.Si; Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Suharono, S.Sos M.Si dan perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nganjuk.

Komentar