Tingkatkan Layanan Digital Publik, Pemkab Nganjuk Ikuti Asistensi Penerapan SPBE

Sesuai amanat Perpres No 95/2018

NGANJUK, PING - Guna Meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemerintah Kabupaten (Pemkab Nganjuk) menghadiri undangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) terkait Asistensi penerapan SPBE tahun 2022 secara virtual. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari. Mulai Selasa (12/04/2022) hingga Kamis (15/04/2022).

Dibuka langsung oleh Cahyono Tri Birowo, selaku Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinator Penerapan SPBE KemenPANRB. Serta 598 partisipan dari perwakilan instansi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Cahyono mengatakan kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun 2021 lalu  dimana telah melakukan evaluasi SPBE dengan peraturan Menteri PANRB 59 tahun 2020.

Asistensi penerapan SPBE merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE.

Cahyono menjelaskan dari pelaksanaan evaluasi SPBE terhadap 517 IPPD, indeks SPBE Nasional tahun 2021 adalah 2,24 dengan predikat “Cukup”. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pada tahun 2022 Kementerian PAN RB melakukan asistensi/bimbingan teknis untuk memperbaiki tingkat kematangan penerapan SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah. “Sehingga ditargetkan di tahun 2024 untuk instansi pemerintah pusat dan daerah di angka 2,6.” jelasnya

Kemudian, dari Indeks SPBE Nasional tersebut menunjukkan tingkat kematangan penerapan SPBE pada level 2 yaitu penerapan SPBE di IPPD masih belum terstandar, dilaksanakan secara sendiri-sendiri, serta belum terintegrasi antar IPPD. “Kita memiliki 2 domain yang masih dibawah angka 2 yaitu domain tata kelola (1,89), dan domain Manajemen (1,23) dan ini kita akan jadikan focus pelaksanaan asistensi ditahun 2022 ini” terang Cahyono.

“Apa saja yang kita lakukan ditahun 2022 ini menjadi harapan terhadap tahun 2024 dimana akan terpenuhinya layanan digital publik dan administrasi pemerintahan secara menyeluruh, memanfaatkan big data dan kecerdasan artifisial (data-driven government), sebagai bagian dari mewujudkan konsep smart city dengan pola kerja digital (new way of working) pada operasional di kota nusantara tahun 2024,” harapnya.

0 Komentar