Tingkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Pemkab Nganjuk Berikan Penyuluhan Kelompok Kadarkum

Desa diharapkan bisa menjadi agen dinamisator, agen katalisator dan agen arbitrase bagi warganya

Nganjuk, PING– Pemkab Nganjuk melalui Bagian Hukum menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum bagi Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, di Pendopo Kecamatan Tanjunganom pada Kamis (2/11/2023).

Adapun sasaran kegiatan penyuluhan tersebut adalah 10 kelompok Kadarkum dari desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Tanjunganom, Pace, Prambon dan Ngronggot.

Kabag Hukum Kabupaten Nganjuk Sutrisno mengatakan, kelompok Kadarkum tersebut terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Operator JDIH Desa dan Anggota Kadarkum.

“Dengan adanya Penyuluhan Hukum diharapkan masyarakat memiliki kesadaran hukum. Dengan adanya kesadaran hukum, masyarakat semakin terbuka dan paham bahwa di setiap langkah-langkah, baik perbuatan yang dilakukan maupun perkataan yang diucapkan itu memiliki dampak hukumnya. Maka dari itu kita harus hati-hati,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten Pemkesra Kabupaten Nganjuk, Samsul Huda, menyampaikan bahwa pada saat ini seluruh Permasalahan Hukum tidak semuanya harus diselesaikan melalui jalur hukum.

“Apabila semua permasalahan hukum semuanya masuk ke dalam lingkup peradilan, terutama peradilan tingkat pertama yakni Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Hubungan Industrial, maka niscaya yang namanya peradilan tidak akan dapat ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH),” tuturnya. 

Samsul Huda mengatakan, seluruh warga masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari sudah dapat dipastikan pernah bersinggungan dengan permasalahan hukum, namun terkadang banyak yang tidak menyadarinya.

“Terlebih memasuki tahun-tahun politik seperti saat ini, kita membagikan informasi atau data yang tidak benar pada media sosial itu sudah merupakan tindak pidana. Melakukan ghibah dan kontennya mengandung unsur penghinaan serta pencemaran nama baik, itu juga sudah masuk ranah pidana,” jelasnya.

Pentingnya membentuk Desa Sadar Hukum juga disampaikan Samsul Huda pada kegiatan penyuluhan tersebut. Pihaknya mengatakan, perangkat desa yang terdiri dari mulai Kepala Desa hingga Kepala Dusun, sudah seharusnya bisa dan mampu menjadi Hakim bagi warga masyarakatnya yang bermasalah.

“Sudah saatnya, permasalahan besar itu dikecilkan dan permasalahan kecil itu dihilangkan. Bukan malah dibesar-besarkan, bahkan sedikit-sedikit demo,” pungkas Samsul Huda sembari menyampaikan pentingnya menjaga komunikasi dengan baik.

“Semua yang dikomunikasikan dengan baik, hasilnya juga akan baik. Melalui acara penyuluhan ini, Desa diharapkan bisa menjadi agen dinamisator, agen katalisator dan agen arbitrase supaya setiap permasalahan yang kecil bisa diselesaikan di desa,” tambahnya.

Dengan adanya fenomena banyaknya permasalahan hukum yang ada dalam masyarakat, kelompok Kadarkum yang hadir dalam kegiatan penyuluhan tersebut diharapkan memiliki kultur, budaya hukum dan kesadaran hukum yang baru.

“Katakanlah suatu permasalahan hukum dengan ancaman hukumannya dibawah 1 tahun dan masalahnya bukan termasuk Extra Ordinary Crime (Narkoba, Teroris, Korupsi) maka penyelesaiannya cukup melalui Kepala Desa sebagai agen perdamaian,” imbuh Samsul Huda. 

Kemudian acara dilanjutkan pemberian materi oleh perwakilan BNNK Nganjuk dan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. Juga diskusi dengan kelompok Kadarkum.

(AL/RL)

0 Komentar