Sekda Nur Solekan Ajak Masyarakat Patianrowo Gempur Rokok Ilegal

Amankan Pendapatan Negara dengan Cegah Peredaran Rokok tanpa Cukai

Nganjuk, PING- Maraknya peredaran rokok ilegal disikapi Pemkab Nganjuk dengan serius. Kali ini, Pemkab Nganjuk melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol- PP) kembali sosialisasikan penegakan Gempur Rokok Ilegal pada masyarakat Kecamatan Patianrowo.

Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kecamatan Patianrowo, pada Senin (16/10/2023) tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nganjuk, Nur Solekan bersama Kepala Satpol PP, Suharono.

Dalam sambutannya, Sekda Nur Solekan menegaskan, sosialisasi penegakan hukum ini dalam rangka menjaga kamtibmas serta mencegah masyarakat tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat melanggar aturan atau hukum. Salah satunya yakni stop peredaradaran rokok ilegal.

Baca Juga : Bekali Ketrampilan Khusus, Disnaker Nganjuk Adakan Pelatihan Linting Rokok

"Maka dengan sosialisasi ini diharapkan, masyarakat bisa memberikan masukan yang baik kepada pemerintah. Terutama tentang adanya rokok ilegal," jelasnya.

Kenapa demikian, disampaikan Nur Solekan, bahwa pungutan cukai rokok dan produk tembakau lainnya merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup penting. Dimana, dari pendapatan tersebut yang dicantumkan dalam Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) diperuntukan untuk membantu program Pemerintah Daerah dalam pengendalian rokok ilegal.

"Untuk Kabupaten Nganjuk sendiri di tahun 2023 ini mendapatkan DBHCHT sebesar 23 milyar, yang mana 50 persen dari itu digunakan untuk sosial seperti pelatihan-pelatihan di bidang perdagangan dan perindustrian, 40 persen untuk sarana kesehatan dan untuk UHC BPJS Kesehatan dan 10 persennya lagi untuk penegakan hukum. Seperti, giat hari ini yakni mencegah peredaran rokok ilegal," tandasnya

Baca Juga : Siapkan Tenaga Kerja Terampil, Disnaker Kembali Adakan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Lebih lanjut Nur Solekan menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan ini. Sebab, kegiatan ini dinilai penting dan strategis sebagai forum bagi stakeholder untuk menyamakan pengetahuan, pemahaman, wawasan dan tekad bersama untuk mengendalikan peredaran rokok ilegal.

“Hubungan kerja yang baik di dalam pengendalian rokok ilegal antara Pemkab dengan instansi vertikal harus tetap terjaga. Karena itulah, kepada segenap stakeholder yang kami minta dukungan dan kerjasamanya sesuai dengan ketentuan regulasi dalam pemberantasan rokok ilegal ini,” pungkasnya. (HS/NR)

0 Komentar