Salahi Aturan Izin, Satpol PP Nganjuk Tertibkan Bangunan Liar

Di atas saluran irigasi sekunder wilayah Kecamatan Loceret

Nganjuk, PING - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nganjuk kembali melakukan penertiban bangunan liar pada sejumlah titik di Kota Angin, yaitu di Jalan Anjuk Ladang, Desa Candirejo, Kecamatan Loceret.

Operasi yang dipimpin langsung Kepala Bidang Perundang-undangan Satpol PP Kabupaten Nganjuk, Sujito, dilaksanakan pada Selasa (01/08/2023) pagi.

Saat ditemui PING, Sujito menegaskan, penertiban bangunan liar dilakukan dalam rangka menindak lanjuti aduan warga kepada pihaknya karena bangunan tersebut sudah menyalahi aturan dan menganggu kenyamanan masyarakat.

Baca Juga : Satpol PP Sidak Tambang Galian C dan Berhasil Tertibkan Pajak Daerah

"Saat kami sidak, memang benar keberadaannya. Bangunan tersebut izinnya diperuntukan untuk jembatan penghubung, namun fakta di lapangan untuk keperluan bangunan berada di atas saluran irigasi sekunder. Ini tentu menyalahi aturan," ucap Sujito.

Sujito mengungkapkan, dari sidaknya tersebut bangunan liar yang ditertibkan adalah lapak semi permanen milik Pak Nyono. Ditegaskannya, penertiban bukan berarti melarang warga untuk mencari penghasilan. Sebab, kata Sujito, pemerintah telah menyediakan berbagai tempat yang bisa dijadikan warga untuk meraup pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup. Seperti foodcourt di Slumbung, Jl. A. Yani.

"Saya harap penertiban ini tidak dipolitisir lagi. Karena kami hanya menjalankan amanat aturan dan ketentuan yang ada. Sebab, keberadaan bangunan tersebut sudah mengganggu kenyamanan warga dan bangunan yang ditertibkan juga menyalahi aturan izin," beber Sujito.

Baca Juga : Satpol PP Nganjuk Maksimalkan Kegiatan Ketertiban Umum Dengan Patroli Rutin

Lantas apa tindakan Satpol PP terhadap pemiliki bangunan liar yang ditetibkan? Sujito menjawab, pedagang maupun pemilik usaha yang melanggar diwajibkan memberhentikan kegiatannya dan tidak meneruskan pembangunannya.

"Kami juga akan koordinasi dengan instansi terkait. Karena itu adalah kewenangan Dinas PUPR dan SDA Provinsi. Jadi kami akan bersurat kesana. Agar ditindak lebih lanjut," ungkap Sujito. (Hs/Ys)

0 Komentar