Pj. Bupati Nganjuk Buka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2023

Dengan Mengusung Tema : Pengelolaan Keuangan Desa Yang Akuntabel Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Desa Yang Berkelanjutan

Nganjuk, PING– Pj. Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 di Pendopo K.R.T. Sosro Koesoemo, Selasa (14/11/2023). Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur.

Turut hadir dalam acara, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur beserta jajaran, Inspektur Daerah, Kepala Dinas PMD, Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Nganjuk, serta undangan yang hadir secara langsung maupun secara virtual.

Dalam sambutannya, Sri Handoko mengatakan dana desa merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada Desa dalam mewujudkan pembangunan di desa. Pemerintah Desa diberi kewenangan otonomi sekaligus sumber daya yang lebih dalam rangka memajukan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Melalui workshop hari ini terdapat banyak makna yang harus kita pahami bersama. Salah satunya dana desa yang berasal dari rakyat, harus dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa dalam pembangunan di desa,” tuturnya.

Dirinya berharap melalui kegiatan workshop ini dapat memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan penggunaan dana desa sehingga dapat mendorong pengembangan usaha ekonomi produktif dan transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan melalui rekomendasi strategis atas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.

“Oleh karenanya, workshop pada siang hari ini menjadi hal yang sangat strategis agar kita semua mampu mengelola keuangan Desa secara akuntabel. Dan ini adalah sesuatu hal yang positif dan bisa dikembangkan termasuk bagaimana dana desa agar bermanfaat secara produktif untuk masyarakat desa,” ujarnya.

“Semoga acara ini bisa menjadi momentum kita untuk sama-sama mengelola keuangan desa yang akuntabel sehingga akan mewujudkan produktivitas untuk transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan,” sambungnya.

Sementara itu, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 1 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Hartanto Sapto Priyono menyampaikan kegiatan ini diselenggarakan untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan hasil penggunaan keuangan desa pada tingkat Kabupaten/Kota maupun desa.

“Selain itu, kegiatan ini juga untuk meningkatkan kapasitas Pegawai Pemerintah Daerah Dan Perangkat Desa dalam mengelola keuangan desa, serta mendorong penguatan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Hal tersebut agar pengelolaan keuangan desa bisa lebih transparan serta akuntabel, guna meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan,” pungkasnya. (Kr/Cs)

0 Komentar