Peran, Fungsi, dan Tupoksi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk

Sebagai Manajemen Sekaligus Pengawas dan Pengawal Pelaksanaan APBD

NGANJUK, PING-Inspektorat memiliki peran dan fungsi yang strategis. Baik dari aspek fungsi menajemen, maupun pencapaian visi misi serta program pemerintah. Dari fungsi manajemen, Inspektorat berkedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan dan pelaksanaan. Sedangkan dari visi misi pemerintah daerah, Inspektorat adalah pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksaan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi), Risky Rusmawati, S.STP, M.Si selaku Auditor Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk menjelaskan bahwa institusi tempat ia bekerja merupakan unsur pengawas pemerintah, yang membantu bupati dalam membina dan mengawasi urusan pemerintah, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dengan obyek pengawasan seluruh perangkat daerah dan desa di lingkungan Kabupaten Nganjuk.

“Dalam membantu bupati, bentuk pelaksanaannya ada audit, monitoring, evaluasi, review dan sebagainya. Tujuannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pengawasan yang akuntabel,” tuturnya saat menjadi narasumber talkshow RSAL FM, Rabu (14/04/2021).

“Selain membantu bupati dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah, Inspektorat juga mengawasi organisasi dan tata kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD), pembinaan aparatur administrasi kepegawaian, pengelolaan pendapatan asli daerah, serta pengelolaan barang daerah,” lanjutnya.

Sementara itu, Intan Esy Nurwaya, ST selaku Auditor Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk menambahkan, selain audit dan monitoring, pihaknya juga memiliki kegiatan Klinik Konsultasi Desa atau disingkat Klik Klok Waspada. Kegiatannya yakni mendatangi desa, untuk membuka forum diskusi tanya jawab. Dalam kegiatan itu, Inspektorat juga turut melibatkan pihak lain, termasuk aparat penegak hukum (APH). Seperti Polres Nganjuk, Kejaksaan Negeri Nganjuk serta Dinas PMD.

“Harapannya pemerintah desa dalam melaksanakan tugas tidak hanya mendapat bekal dari sudut pandang Inspektorat saja. Tetapi dari segala aspek,” lanjutnya sambil menjelaskan kegiatan itu bermuara Anugerah Tata Kelola Keuangan Desa.

Untuk itu, Inspektorat berupaya memberi pelayanan berupa konsultasi. Sehingga tidak terjadi penyimpangan yang berkaitan dengan hukum. “Kita lebih ke early warning system, atau pencegahan supaya tidak terjadi penyimpangan nantinya,” pungkas Intan.

0 Komentar