Pemkab Nganjuk Bersama KPK Gelar Rakor Monitoring Center for Prevention (MCP)

Pemaparan evaluasi area intervensi kedeputian koordinasi dan supervise KPK

Nganjuk, PING– Pemkab Nganjuk terus berupaya menguatkan komitmen pencegahan korupsi seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Pemkab Nganjuk menyelenggarakan rapat koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, Kamis (12/10/2023) di Ruang Rapat Anjuk Ladang.

Hadir membuka rapat Pj. Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna, didampingi Sekda Nganjuk dan Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk. Turut menghadiri acara rapat, Staf Ahli dan Asisten Bupati Nganjuk bersama seluruh Kepala OPD se-Kabupaten Nganjuk dan anggota DPRD Nganjuk. Hadir sebagai narasumber Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI.

MCP KPK merupakan sistem yang memberikan informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintahan daerah di Indonesia meliputi area intervensi.

“Dalam MCP KPK ini ada 8 area intervensi kegiatan yang harus dikelola dengan baik. Mulai dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, peningkatan kapasitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa,” tutur Sri Handoko Taruna saat membuka rapat.

“Kami kasih data tentang progres keberhasilan Kabupaten Nganjuk tentang perencanaan dan penganggaran untuk saat ini menjadi tantangan kita. Kedua pengadaan barang dan jasa ada 50%, perizinan 98%, pengawasan APBD 56%, manajemen ASN 30%, optimalisasi pajak daerah 62%, pengelolaan GMD 20% dan yang terakhir dana desa 100%. Ini semua adalah Langkah yang harus kita jalankan hari ini, kami berterimakasih kepada KPK memberikan banyak informasi, motivasi sehingga kita menjalan tugas-tugas pemerintah berjalan dengan baik,” terang Pj. Bupati.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Bupati juga menyampaikan apresiasinya atas kinerja kepala perangkat daerah, dan tim MCP KPK Kabupaten Nganjuk serta seluruh unsur yang terlibat dalam menyelesaikan tahapan pelaporan MCP KPK untuk tahun ini.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk, optimis di tahun 2023 ini, dapat memenuhi 8 area intervensi MCP KPK sesuai target dan mencapai nilai yang lebih baik lagi. Melalui MCP KPK, dan segenap jajaran Pemerintah Daerah berkomitmen untuk siap membantu agar tata kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dapat menjadi lebih baik lagi di waktu-waktu mendatang

Rakor tersebut dilanjutkan dengan pemaparan evaluasi area intervensi kedeputian koordinasi dan supervise KPK, Irawati, menjelaskan bahwa kedeputian ini baru yaitu nomor 19 tahun 2019, di dalam UUD tersebut ada misi visi KPK yaitu melakukan pencegahan penindakan pindana korupsi.

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang koordinasi dan supervisi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis pada bidang koordinasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara meliputi pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di pemerintahan daerah;
  2. Perumusan kebijakan teknis pada bidang koordinasi dan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh penegak hukum lainnya; 
  3. Pelaksanaan kajian, telaahan dan/atau riset dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas di Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi; 
  4. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh penegak hukum lainnya;
  5. Meminta informasi, perkembangan penanganan dan menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh penegak hukum lainnya;
  6. Melakukan ekspos atau gelar perkara Bersama terkait dengan perkembangan penanganan tindak pidana korupsi di tempat instansi yang menangani perkara tersebut atau tempat lain yang disepakati; 
  7. Melaksanakan kegiatan pengawasan, penelitiandan/atau penelaahan terhadap penanganan perkara oleh aparat penegak hukum lainnya; 
  8. Merekomendasikan kepada pimpinan untuk melaksanakan pengambilalihan penanganan perkara pada tahapan penyidikan atau penuntutan dari aparat penegak hukum lainnya;
  9. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan,evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja antar unit pada Deputi Koordinasi dan Supervisi; dan
  10. Pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidangtugasnya atas perintah Pimpinan.

(AL/RL)

0 Komentar