Pembinaan Hukum Bagi Jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk

Diikuti seluruh Kepala SMP Negeri dan Swasta, Korwil Dinas Pendidikan bersama Ketua K3S se-Kabupaten Nganjuk

Nganjuk, PING – Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menggelar acara Pembinaan Hukum bagi seluruh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta, Koordinator Wilayah (Korwil) Dinas Pendidikan bersama Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) se-Kabupaten Nganjuk, Selasa (12/9/2023), di Hotel Front One Nganjuk.

Hadir memberikan sambutan Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, didampingi para Staf Ahli Bupati dan Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk. Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk bersama jajarannya. Dan Kabidkum Polda Jatim, Kombes Pol. Dr. Sugeng Riyadi, S.I.K., S.H., M.H., sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Bupati Nganjuk mengatakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki sebuah komitmen melakukan pendampingan-pendampingan hukum bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk dan lingkup jajaran instansinya.

“Ini harus konsisten dilakukan, termasuk pendampingan hukum dalam pengadaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan kegiatan-kegiatan Bantuan Operasional Sekolah,” tutur Kang Marhaen sembari menyebut lebih baik mencegah daripada mengobati.

Dalam upaya mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Kang Marhaen menyebutkan pentinganya memperkuat tugas, pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ada di Kabupaten Nganjuk.

“Langkah pertama, Inspektorat Kabupaten Nganjuk harus kuat. Sebagai langkah reformasi birokrasi di Kabupaten Nganjuk menjadi lebih baik, Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai garda terdepan pengendalinya maka upaya ‘Nol Rupiah’ harus tetap terjaga,” tegasnya.

“Di Dinas Pendidikan, baik jajaran strukturalnya maupun kepala sekolahnya jangan sampai ada yang bermain-main. Prinsipnya sederhana, budayakan komunikasi transformasional bukan transaksional,” tukas Kang Marhaen.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Sopingi, dalam wawancaranya menyebutkan maksud dan tujuan diselenggarakan acara Pembinaan Hukum bagi jajarannya tersebut. 

“Untuk memberikan pengetahuan dan wawasan hukum dalam dunia pendidikan. Terutama yang berkaitan dengan administrasi, yakni bagaimana tata cara administrasi yang baik, juga bagaimana cara menangani permasalahan hukum dalam dunia pendidikan,” ujarnya.

Sopingi menyebutkan dalam acara pembinaan tersebut juga diberikan materi pembinaan mengenai tata cara bagaimana mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang baik dan benar.

“Jika dilaksanakan dengan baik yaitu mulai dari administrasi pelaksanaan hingga pelaporannya baik, tentu saja kedepan tidak akan terjadi permasalahan hukum. Malah akan mendapatkan apresiasi dan Trust dari Pemerintah. Sebagai contohnya, dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bila kegiatan tahun ini dilaksanakan dengan baik maka tahun depan bisa ada tambahan lagi,” imbuh Sopingi.

(AL/KUR)

0 Komentar