Kadis LH Tri Wahju Kuntjoro: Dinas LH Bukan Dinas Penebang Pohon!

Sumber daya terbatas, DLH rutin lakukan perawatan pohon. Setahun pantau lebih dari seribu pohon di Nganjuk

NGANJUK, PING-Kelestarian lingkungan hidup menjadi isu internasional, nasional, dan daerah. Upaya melestarikan lingkungan hidup mencakup diantaranya penanaman dan pemeliharaan pohon. Di Nganjuk, misi mulia bagi kelangsungan kehidupan di masa depan itu dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Ironisnya, masih banyak orang yang justru beranggapan DLH bertugas memotong pohon.

Pemikiran yang keliru itu, dicoba diubah oleh Kepala DLH, Tri Wahju Kuntjoro. Kepada PING, mantan Camat Nganjuk itu mengatakan, pemeliharaan pohon merupakan tanggung jawab lembaga yang ia pimpin. Untuk itu, pihaknya menyiapkan petugas khusus untuk pemeliharaan pohon yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bayu.

“DLH bertugas untuk memelihara dan merawat pohon, bukan tim penebang pohon,” tegasnya.

Secara berkala, personilnya melakukan pemeliharaan dan pengawasan pohon, termasuk yang berada di pinggir jalan. Pemeliharaan untuk memastikan pohon tumbuh sehat dan sekaligus mengantisipasi terjadinya pohon tumbang karena terlalu rimbun atau keropos.

Pria yang gemar badminton itu menambahkan, pemangkasan pohon dilakukan selain sebagai pemeliharaan rutin, juga menindaklanjuti aduan masyarakat. Masyarakat dapat mengadukan secara tertulis dengan membawa kartu identitas berupa KTP serta melampirkan foto kondisi pohon. Pemangkasan difokuskan pada pohon yang dahannya menjulur ke jalan, pohon yang kondisinya tidak sehat, keropos dan berpotensi roboh.

Terkait hubungan kerja pihaknya dengan BPBD terutama saat penanganan pohon roboh, Tri menjelaskan untuk kedaruratan bencana akibat pohon roboh masuk kedalam ranah tugas BPBD. "Kami lakukan pengawasan secara berkala terhadap pohon-pohon yang menjadi tanggungjawab kami. Jika ada yang membahayakan dilakukan pemotongan dan itu gratis," ujar bapak dua anak itu.

(Cepat dan Sigap. Tim Pemeliharaan Pohon Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nganjuk, Lakukan Pengeprasan Pohon yang Dinilai Membahayakan Pengguna Jalan).

Tri menyampaikan, tim DLH sendiri dalam sehari bisa memangkas tiga hingga lima pohon. Sedangkan dalam setahun, setidaknya ada seribu lebih pohon yang diawasi. Padahal, sumber daya manusia (SDM) maupun peralatan yang dimiliki belum ideal dan proporsional. Serta, wilayah pengelolaan pohon yang sangat luas. Tim DLH sendiri hanya beranggotakan enam orang petugas.

Untuk itu, Tri berharap kedepan ada pendelegasian wewenang. Yakni memberi wewenang kepada camat untuk menangani pemeliharaan pohon yang ada di wilayahnya. “Untuk antisipasi kedaruratan di lingkungan terkait pohon. Misalnya dilaksanakan kerja bakti masyarakat tanpa harus menunggu dari DLH. Kemudian penganggarannya di tingkat kecamatan untuk membeli alat untuk tebang pohon,” lanjutnya menyampaikan solusi.

Tri juga berpesan kepada masyarakat jika mengetahui ada pohon yang waktunya dipangkas untuk mengirim surat kepada DLH. Sebab, pohon besar di jalan protokol maupun jalan raya adalah wewenang DLH. Sedangkan masyarakat sendiri tidak diperkenankan melakukan pemangkasan mandiri tanpa pemberitahuan maupun izin.

“Setiap orang yang melakukan penebangan pohon di tepi jalan daerah dan tidak memiliki izin dikenakan denda atau sanksi. Diukur dari lingkar batangnya. Semisal lingkar batang sampai 50 cm denda Rp 25 juta yang harus dibayar. Selanjutnya denda masuk menjadi Kas daerah,” terang pria yang tinggal di Kelurahan Ploso itu.

Tri juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan sekitar. Dengan cara tidak menebang sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, memaku pohon. Ia juga meminta agar jangan sampai pohon dimatikan dengan cara-cara kotor. Seperti membakar sampah di bawah pohon yang bisa menjadikan pohon kropos dan terbakar.

“Peran serta masyarakat sangat kita butuhkan, sama-sama merawat pohon dan menjaganya,” pungkas pria berkacamata ini. (Zak/Yos)

Baca Juga :

0 Komentar