Hadiri Paripurna Ke-3, Sekda Nur Solekan Sampaikan Jawaban Bupati Atas Raperda Lahan Pertanian

Guna Melindungi Kawasan Pertanian Sebagai Lumbung Pangan di Jawa Timur

Nganjuk, PING- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nganjuk, Nur Solekan bersama Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Nganjuk dan sejumlah Pejabat Eselon II dan III Pemkab Nganjuk menghadiri Rapat Paripurna ke-3 tahun 2023.

Rapat dengan agenda pembahasan atas tanggapan dan jawaban Bupati tentang Rancangan Peraturan Daerah (RanPerda) serta Pembentukan Panitia Khusus ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua III DPRD Nganjuk, Jianto, di Ruang Rapat Paripuna DPRD Kabupaten Nganjuk, Kamis (16/02/2023).

Mewakili Bupati Nganjuk, dalam sambutannya Sekda Nur Solekan mengucapkan terima kasih atas tanggapan, saran dan pendapat yang telah disampaikan oleh fraksi DPRD Kabupaten Nganjuk sebagai wujud kemitraan, kerjasama dan tanggung jawab eksekutif dan legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Baca Juga : Kang Marhaen Sampaikan Pentingnya Perlindungan Sektor Pertanian Kabupaten Nganjuk

“Ini tidak hanya mengingatkan pemerintah daerah, tetapi sekaligus sebagai motivasi untuk melakukan perubahan yang positif agar memiliki kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang,“ ucap Nur Solekan.

Menurut Nur Soleh, dari jawaban yang disampaikannya, fokus pembahasannya ialah tentang Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dimana dalam pembahasan tersebut lahan pertanian merupakan bagian dari penataan RT RW yang selama ini sudah ditetapkan melalui peraturan pemerintah dan Perda.

“Jadi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan guna melindungi kawasan pertanian. Agar kedepan wilayah pertanian yang dimiliki oleh Pemkab Nganjuk tidak terus berkurang,“ tandasnya.

Baca Juga : Enam Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Isi Jabatan Pimpinan di Fraksi DKI

Maka dengan adanya Perda tentang RT RW ini bisa melindungi kawasan mana saja yang tidak boleh untuk didirikan industri. Sehingga Perda yang sedang dilaksanakan pembahsanannya oleh DPRD ini akan beriringan dengan Perda RT RW.

“Sehingga tidak akan bersinggungan antara mana kawasan yang diperbolehkan untuk industri dan mana untuk kawasan pertanian. Harapannya agar Nganjuk menjadi lumbung pangan di Jawa Timur bahkan di Indonesia. Oleh karena itu perlu kita pertahankan,“ terang Nur Solekan.

Lebih lanjut Nur Solekan menyampaikan, "untuk Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi ini wajib harus segera dibentuk dan disahkan. Karena apa, untuk tahun 2024 Perda yang lama sudah tidak berlaku. Maka kita wajib membuat perda yang baru terkait dengan perubahan Nomenklatur yang cukup mendasar."

Baca Juga : Kang Marhaen Sampaikan Jawaban Eksekutif Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Raperda APBD

“Ada beberapa Perda yang digabung menjadi satu. Jadi kalau Perda tidak segera dibentuk, tentunya Pemda tidak bisa memungut pajak dan restribusi daerah di Kabupaten Nganjuk. Jadi kami berharap di tahun 2023 ini. Perda pajak dan teribusi bisa disahkan oleh DPRD maupun Pemda,“ imbuhnya. (Hs/Ys)

 

 

 

0 Komentar