Dukung Pembangunan Desa, Inspektorat Nganjuk Berikan Anugerah Melalui Tata Kelola Keuangan Desa

Percepat pembangunan desa di Kabupaten Nganjuk

Nganjuk, PING- Pemkab Nganjuk melalui Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk terus mempromosikan program yang bermanfaat, salah satunya yakni Anugerah Tata Kelola Keuangan Desa. Program tersebut bertujuan mempercepat pembangunan pemerintahan di tingkat desa dengan memberikan penghargaan kepada desa dengan tingkat pengelolaan keuangannya yang terbaik. Ini disampaikan Inspektur Daerah Kab. Nganjuk Moh. Yasin dalam kegiatan talkshow RSAL FM, Selasa (07/11/2023). 

Dalam penjelasannya, Inspektur Daerah Kab. Nganjuk Moh. Yasin menyampaikan bahwa penghargaan terkait tata kelola keuangan desa tersebut sudah berlangsung sejak dari tahun 2019. “Jika pelaksanaan pemberian anugerah tata kelola keuangan desa dilaksanakan pada tahun 2019 maka pelaksanaan penilaiannya sudah dilakukan sejak tahun 2018 atau setahun sebelum penganugerahan, dan seterusnya,” jelasnya. 

Yasin juga menyampaikan bahwa program tersebut merupakan konsistensi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk setiap tahunnya dan juga merupakan salah satu visi misi Bupati Nganjuk yakni Mbangun Deso Noto Kutho. 
“Dari keinginan membangun desa menjadi lebih maju, maka kita bentuk program ini. Siapa yang lebih baik akan kita berikan piagam dan penghargaan yang dikemas dalam Anugerah WTP,” ujarnya.  

Lebih lanjut, Yasin menyampaikan tata kelola keuangan desa sebenarnya telah dirangkum dalam aplikasi yang bernama Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Menurutnya, melalui aplikasi Siskeudes tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk menilai tata kelola keuangan yang ada di desa. 

Sementara itu, Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk, Dwi Tristanti menjelaskan bahwa dalam penilaian tata kelola keuangan desa terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh desa antara lain adanya Musdes (Musyawarah Desa), APBD yang berbentuk transparan, adanya pelaksanaan infrastruktur yang terealisasi, adanya dokumentasi yang melibatkan masyarakat dalam bekerja, adanya laporan dari desa tiap semester untuk mengetahui sampai mana pelaksanaanya dan terakhir adanya banner realisasi dana desa yang terpajang. 

"Diantara syarat-syarat tersebut yang paling penting adalah APBD yang berbentuk transparan, karena selain inspektorat menilai masyarakat pun juga akan ikut menilai dan mengetahui regulasi-regulasi apa yang sudah tercapai dengan adanya dana desa tersebut," terangnya. 

Kemudian dalam penilaia tata kelola keuangan desa tersebut pemberian anugerah ataun penghargaannya dikategorikan menjadi tiga yakni dari urutan yang paling tinggi hingga paling rendah: Nindya, Madya dan Pratama. 

Terkait kegiatan penganugerahan tersebut, Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk selalu berupaya dan terus mengevaluasi serta tetap terbuka untuk menerima saran dari masyarakat. Untuk terus mengawal agar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat terlaksana dengan baik, Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk melaksanakan klinik konsultasi keuangan desa di 20 Kecamatan se-Kabupaten Nganjuk. 

Klinik konsultasi tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa. "Kami bersama Polres Nganjuk dan Kejari Nganjuk bersama-sama memberikan konsultasi kepada masyarakat agar tidak ada penyelewengan dana desa. Dan jika ada yang mencurigakan terkait keuangan desa, masyarakat bisa juga melaporkan melalui lapor.go.id dan tentunya dengan melampirkan bukti foto," bebernya.  

“Sesuai slogan kami yaitu Disegani dan Dibutuhkan, maksudnya Inspektorat bertujuan menyelamatkan uang negara dan menyejahterakan masyarakat. Jika dana terselamatkan, masyarakat akan menikmati infrastruktur dari dana desa tersebut,” tambahnya. 

Sebagai informasi, Anugerah Tata Kelola Keuangan Desa akan dilaksanakan pada hari Kamis besok (9/11/2023) di Gedung Wanita Kabupaten Nganjuk pukul 19.00 WIB. Dengan harapan seluruh Kepala Desa beserta jajarannya dapat melaksanakan program tersebut dengan baik. 

“Dan semoga penilaian di tahun 2024 semuanya bisa memperoleh WTP. Kami berharap pengelolaan keuangan di desa-desa semakin baik sesuai dengan regulasi yang sudah direncanakan," imbuh Dwi Kristanti. (Cy/Al)

0 Komentar