DPMPTSP Dorong Pelaku Usaha untuk Tertib Administrasi dan LKPM

Melalui sosialisasi implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko

Nganjuk, PING- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk, mengadakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Rabu (11/10/2023), di Ballroom Hotel Front One, Nganjuk.

Hal itu sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan DPMPTSP Nganjuk, yakni meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai perizinan berusaha, pelaksanaan investasi, dan penanaman modal.

Demikian disampaikan, Kepala DPMPTSP Nganjuk, melalui Sekretarisnya, Retno Probowati, saat membuka rakor sosialisasi implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko, bagi para pelaku UMKM. Dihadiri oleh 160 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Nganjuk.

Retno berharap, melalui kegiatan rakor dan sosialisasi ini dapat meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memiliki perijinan bebasis risiko (OSS) melalui sinkronisasi data pelaku usaha.

“Untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya sesuai perundang-undangan,” tutur Retno menyebutkan salah satu tujuan diselenggarakan kegiatan ini.

Wanita berhijab itu menambahkan, saat ini dia juga terus mendorong pelaku usaha agar patuh terhadap berbagai ketentuan baik berupa teknis maupun administratif. Memberikan informasi kepada para pelaku usaha tentang risiko-risiko atau kemudahan dalam memberikan pelayanan terhadap pelaku usaha di Kabupaten Nganjuk.

Dengan kegiatan ini, pelaku usaha diharapkan mengerti betul tentang hak untuk mendapatkan izin dan juga kewajiban untuk melaporkan LKPM-nya. Dikarenakan dengan adanya akses kemudahan izin berusaha atau OSS, menurutnya, juga akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nganjuk. “Melalui realisasi investasi dan penanaman modal,” pungkasnya.

Sementara itu, hadir sebagai narasumber Ketua Komisi II DPRD Nganjuk, Basori, mengatakan sebagai lembaga legislator pihaknya terus bersinergi dengan DPMPTSP dalam memberikan fasilitasi dan pendampingan bagi palaku usaha atau UMKM.

Komisi II DPRD sebagai mitra kerja, kata Basori, menyambut baik kegiatan rakor dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal bagi palaku usaha.

“Yang belum mempunyai izin, segera melakukan pengurusan usaha dan izinnya. Mudah-mudahan pelaku usaha semua yang hadir ini, usahanya akan terus berkembang. Dari usaha kecil menjadi mikro, mikro menjadi menengah, dan menengah menjadi terus tumbuh dan berkembang,” harapnya.

Sebagai informasi, hadir juga Sekretaris Komisi II DPRD Nganjuk, R. Bambang Agus, dan Tenaga Ahli pedamping DPMPTSP Nganjuk. (ZK/AL)

0 Komentar