DLH Dorong Pelaku Usaha Tertib Laporan Dokumen Lingkungan

Dilaporkan secara rutin setiap enam bulan sekali

Nganjuk,PING- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mulai menerapkan sistem elektronik dalam pelaporan dokumen lingkungan hidup bagi lingkungan perusahaan dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Angin.

Harapannya melalui pengawasan tidak langsung atau pelaporan dokumen secara online dan elektronik ini, akan dapat mempermudah pelaporan pun juga dengan pengawasannya. Hal ini disampaikan Kepala DLH Nganjuk, Subani, Selasa (17/10/2023).

“Kemarin (12/10), kita juga sudah melaksanakan sosialisasi tata cara penginputan laporan semesteran pengawasan tidak langung atas pelaksanaan dokumen lingkungan hidup bagi pelaku usaha dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Nganjuk,” beber Subani.

Baca Juga: Awasi pengelolaan limbah, DLH Adakan Lomba B3

Diharapkan dengan adanya sosialisasi pengawasan secara tidak langsung menggunakan aplikasi, kata Subani, tidak ada alasan lagi bagi perusahaan tidak melasanakan pelaporan semesteran yang wajib dilaksanakan setiap usaha dan/atau kegiatan setiap 6 bulan sekali.

“Dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini juga akan berdampak positif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup,” jelasnya.

Oleh karena itu, melalui laporan semesteran ini, ungkap Subani, pihaknya akan dapat mengetahui atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha atau pelaku usaha atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha.

“Memenuhi standar teknis dan rincian teknis pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan perundang-undangan, memenuhi ketentuan standar teknis dan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah, melaksanakan pengelolaan sampah secara maksmial dan memaksimalkan  keberadaan ruang terbuka hijau,” urainya sembari menyebut, semuanya harus memenuhi aspek perizinan usaha, tandasnya.

Baca Juga: Bangun Kesadaran Masyarakat tentang Sampah, DLH Nganjuk Edukasikan Pengelolaan Limbah B3

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 68 huruf a Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH.

“Setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan, berkewajiban memberikan informasi. Terutama terkait dengan PPLH secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu,” imbuhnya.

Sementara bagi pelanggarnya, Subani mengatakan, sanksi bagi pelanggar aturan lingkungan hidup, dapat berupa teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha. 

“Bahkan pada tingkatan kerusakan lingkungan yang mengarah pidana, dapat dilakukan tindakan hukum oleh aparat berwenang,” pungkasnya.

0 Komentar