Disnakerkop UM Upayakan Pelaksanaan Pelatihan Sesuai Standar KMPI

Adakan Supervisi Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran LPK

NGANJUK, PING-Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disnakerkop UM) Kabupaten Nganjuk berupaya memberikan layanan pelatihan bagi masyarakat yang sesuai dengan standar Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia (KMPI). Untuk itu, Disnakerkop UM bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI menyelenggarakan supervisi tata cara perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Selasa (25/05/2021).

Kegiatan yang berlangsung sehari itu dibuka oleh Sekretaris Disnakerkop UM Kabupaten Nganjuk, Dra Sri Laksmita Hardini. Dalam sambutannya, wanita yang akrab disapa Dini ini menyebut kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Kemnaker RI pada bulan Maret 2021 lalu, terkait pembinaan tata cara perizinan dan pendaftaran LPK.

Pembinaan Direktorat Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Kemnaker RI kepada LPK Komunitas Kabupaten Nganjuk

"Tujuan lainnya yakni pembinaan bagi LPK yang berkaitan tetang tata cara perizinan lembaga, akreditasi maupun registrasi data kelembagaan pelatihan. Semoga wawasannya bertambah dalam hal mengurus proses perizinan lembaga, akreditasi dan registrasi data kelembagaan pelatihan," terangnya tentang kegiatan yang mengundang 23 orang peserta dari LPK Komunitas Pondok Pesantren (Ponpes) yang ada di Kabupaten Nganjuk.

Sementara itu, Yustianto, SE, MM dari Direktorat Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Kemenaker RI menjelaskan, pelaksanaan tata cara perizinan dan pendaftaran LPK didasari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17/2016. Dengan kegiatan itu, Yusanto berharap LPK Komunitas di Kota Bayu segera menyiapkan perizinan beserta akreditasinya. “Guna menjamin mutu pelaksanaan pelatihan dan sesuai standar KMPI,“ tambahnya pada acara yang berlangsung di aula Disnakerkop UM Kabupaten Nganjuk itu. (Hs/Zk)

0 Komentar