Dinas PMD Kabupaten Nganjuk Sampaikan Pentingnya Peran Kepala Desa sebagai Penasehat BUMDes

Diikuti oleh pengurus BUMDes se Kabupaten Nganjuk

NGANJUK, PING- BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa secara filosofis berbeda dengan pemerintah desa. Namun antara keduanya memiliki tautan yang tidak bisa dipisahkan hal ini disampaikan oleh Noordian selaku Kepala Bidang Keuangan dan Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Nganjuk mewakili Kepala Dinasnya Puguh Harnoto saat membuka acara 'Bimbingan Teknis Kepala Desa sebagai Penasehat BUMDes'. Kegiatan itu diselenggarakan oleh Dinas PMD Kabupaten Nganjuk bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kabupaten Nganjuk, Selasa (13/12/2022) di Gedung Wanita.

Dikatakan Noordian bahwa pemerintah desa (pemdes) adalah aparatur negara sementara badan usaha adalah organisasi yang diberikan kewenangan untuk mengakselerasi perekonomian desa berdasarkan asas ekonomi kerakyatan. 

"Artinya BUMDes bukan hanya suatu badan usaha yang hanya mencari keuntungan, tetapi  mempunyai tugas dalam mengemban amanah untuk menyejahterakan ekonomi desa", ujarnya.

Baca juga: DBM Eks PNPM-MPd Beralih Menjadi BUMDESMA, Dinas PMD Fasilitasi Pembentukan Asosiasi

Sehingga keberadaan BUMDes tidak bisa berdiri sendiri akan tetapi juga membutuhkan dukungan dari perangkat desa dan begitu sebaliknya. "BUMDes membutuhkan perangkat desa. Yakni adanya kepala desa untuk duduk dalam posisi penasehat pada struktur organisasi BUMDes tersebut. Lalu juga dukungan kepala desa atau perangkatnya dapat dilakukan ketika musdes (musyawarah desa)", tuturnya.

"Disana Kepala Desa memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan arahan, panduan dan juga strategi BUMDes agar mampu berkembang," imbuhnya.

Sedangkan dukungan BUMDes kepada pemerintah desa kata Noordian dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran BUMDes itu sendiri sebagai agregator. Sehingga peran kerjasama antara pengurus BUMDes dan perangkat desa dapat dimulai dari penyusunan struktur organisasi BUMDes yang telah diatur dalam peraturan-peraturan pemerintah. 

"Jadi struktur organisasi BUMDes dimulai dari  penasehat BUMDes pengawas BUMDes dan pelaksana operasional BUMDes", terang Noordian.

Baca juga: BUMDes Langgeng Jaya Desa Gempol Raih Juara I Lomba BUMDes Tingkat Kabupaten Nganjuk

Sementara itu anggota Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk Yogi Dirgantara dalam sambutannya menyampaikan bahwa, pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021. Peraturan ini juga yang menegaskan mengenai asas legalitas musyawarah desa (musdes) yang menjadi forum tertinggi pendirian, penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Dikatakan Yogi keberadaan BUMDes bertujuan untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Dimana dengan adanya BUMDes dalam suatu desa itu dapat mengembangkan ekonomi masyarakat secara merata.

Ia lantas mencontohkan keberadaan BUMDes yang bergerak di sektor pertanian yang ada di Desa Pandatoyo-Kertosono bagaimana supaya sukses dalam pemasarannya yakni dapat dilakukan kerjasama antar berbagai pihak. "Misalnya saja hasil BUMDes berupa pisang cavendis bagaimana supaya laku di pasaran. Itu sebenarnya bisa kerjasama dengan pemerintah desa atau pemerintah daerah jika ada acara atau event bisa disajikan sebagai hidangan snack. Ini bisa dimanfaatkan", paparnya.

Baca juga: Dinas PMD Bersama Bank Jatim Cabang Nganjuk Adakan Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes

Ada juga BUMDes yang bergerak di sektor pariwisata. Menurut Yogi juga bisa dikembangkan dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Nganjuk untuk hendaknya berwisata di Desa A semisal untuk kegiatan sekolah, refreshing dan lainnya. "Sehingga wisata tersebut dapat lebih dikenal masyarakat luas misalnya pada dunia pendidikan", ungkapnya.

Kemajuan dan kesuksesan BUMDes kata Yogi tentu membutuhkan kerjasama antar pihak. Yang terpenting adalah menjaga semangat dari BUMDes itu sendiri. "Mari kita jaga semangatnya bersama-sama di segala sektor baik pemda, pemdes bahkan pemerintah pusat tidak hanya pada pengurus BUMDes saja untuk meningkatkan kualitas dari BUMDes yang ada di Kabupaten Nganjuk", pungkasnya. (Yos/Cy)

0 Komentar