Dinas PMD Gelar Bimtek Pelaksanaan Tahapan Evaluasi dan Klarifikasi Perdes tentang RKPDes 2024

RKPDes sebagai tindak lanjut dari RPJMDes

Nganjuk, PING- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Nganjuk menggelar Sosialisasi Pelaksanaan Tahapan Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2024, di Ruang Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Selasa (26/9/2023).

Acara dibuka oleh Sekretaris Dinas PMD mewakili Kepala Dinas PMD dan dihadiri Kepala Bidang Bina Pemdes, Tenaga Ahli, Kasi Binmas dari 20 kecamatan, serta 264 desa yang mengikuti secara daring.

Sekretaris Dinas PMD, Dedi H, dalam sambutannya menyampaikan bahwa RKP desa adalah dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan desa dalam mencapai visi dan misi untuk mewujudkan perencanaan tahunan dalam upaya terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

"RKP desa ini merupakan tahapan yang sangat penting, sebagai tindak lanjut dari RPJMD desa yang harus dilakukan setelah 3 bulan pelaksanaan pelantikan Kades. Proses ini merupakan tupoksi bidang pemerintahan desa," tuturnya.

Dedi mengatakan saat ini Nganjuk telah memasuki era digitalisasi. Dimana pemerintah terus berupaya memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi dan sebagainya. Oleh karena itu, Dedi mengajak seluruh peserta bimtek untuk terus belajar dan memacu rasa ingin tahunya dalam bekerja.

Selanjutnya, dia menghimbau kepada seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan maksimal. "Tingkatkan terus rasa ingin tahu kita dan terus belajar, karena setiap tahun perkembangan informatika semakin pesat, hampir semua digitalisasi. Mohon diikuti bimtek ini dengan sungguh-sungguh agar dapat memahami secara totalitas demi kelangsungan hajat hidup di pemerintahan desa bapak/ibu masing-masing," harapnya.

Sementara itu, Parman, tenaga ahli PMD, menuturkan Musdes Penyusunan RKPDes dilaksanakan desa pada setiap pertengahan tahun anggaran dan paling lambat pada bulan September tahun berjalan. Dalam presentasinya, Parman menyampaikan materi tentang teknis pelaksanaan musyawarah desa (musdes).

Mulai dari pembuatan surat undangan hingga laporan berita acara pelaksanaan kegiatan musdes. "Yang kita cek ini nanti dokumen musyawarah desa di dalamnya ada hal yang harus dipenuhi mulai dari pembuatan undangan hingga berita acara dan lain sebagainya harus lengkap dan rinci. Perdesnya harus ditetapkan saat hari kerja paling lambat 30 September 2023," jelasnya.

Parman berharap, peserta bimtek dapat segera menyusun kelengkapan dokumen musdes untuk digunakan dalam menyusun dokumen RKPDes 2024 di desa binaannya masing-masing, sebelum batas waktu yang telah ditetapkan serta mengevaluasi hal-hal apa yang belum tercapai di tahun 2023.

"Monggo Bapak/Ibu Binmas bisa mempelajari lebih lanjut mengenai dokumen tersebut. Kami juga sudah kirimkan melalui grub WA dokumen proses dan Perdes RKPDes. Mohon nanti penyusunannya betul-betul sesuai dengan format yang sudah kami sosialisasikan hari ini," pungkasnya.(Yos/Cs)

0 Komentar