Cegah COVID-19, Pemkab Nganjuk Larang ASN Cuti dan Keluar Kota

Berlangsung pada Peringatan Natal dan Tahun Baru 2022

NGANJUK, PING-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk menyampaikan pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama periode Natal dan tahun baru (Nataru) 2022. Hal itu berdasar Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nganjuk No 800/3825/411.404/2021 yang ditujukan kepada pimpinan perangkat daerah seluruh Kabupaten Nganjuk.

“Larangan berlaku pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022,” begitu keterangan yang ada pada surat yang ditandatangani oleh Sekda Kabupaten Nganjuk Drs. Mokhamad Yasin, M.Si tersebut.

Sebagai informasi, surat tersebut berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) No 26/2021tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN Selama Periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi COVID-19. Dan terbitnya SE tersebut merupakan tindak lanjut atas Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 62/2021tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.

“Ini dilakukan sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama Nataru,” ujar Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo pada laman Humas Kementerian PAN-RB di Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Pembatasan cuti dan bepergian keluar daerah bagi ASN juga telah diatur melalui SE Menteri PAN-RB No 13/2021. Dalam SE tersebut disebutkan ASN dilarang mengambil cuti dan bepergian ke luar daerah pada pekan yang sama dengan hari libur nasional. Baik sebelum, maupun sesudah. Yang berarti ASN dilarang cuti dan bepergian ke luar daerah sejak 20 Desember 2021.

Meski ada pembatasan, larangan tersebut dikecualikan bagi ASN yang cuti melahirkan dan cuti sakit, maupun bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Cuti karena alasan penting juga masih diperbolehkan, namun harus dilakukan secara akuntabel sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 11/2017 tentang Manajemen ASN sebagaimana diubah dengan PP No 17/2020, dan PP No 49/2018 tentang Manajemen PPPK.

Untuk larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dikecualikan bagi ASN yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di wilayah aglomenasi, yang akan melakukan Work From Office (WFO). Bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan ke luar daerah harus memperoleh surat tugas yang ditandatangani minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja. Pengecualian juga diberikan pada pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, dengan mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan instansinya.

Untuk pegawai yang bepergian ke luar daerah agar selalu memperhatikan beberapa hal. Seperti peta zonasi penyebaran COVID-19; peraturan daerah mengenai pembatasan keluar dan masuk orang; kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan Mendagri; kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19; protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan; serta penggunaan platform PeduliLindungi.

Pada SE tersebut juga tercantum bahwa PPK diminta untuk menetapkan pengaturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan pada instansi masing-masing. Kemudian PPK dapat memberikan hukuman disiplin pada pegawai yang melanggar sesuai ketentuan yang berlaku, dan untuk selanjutnya dapat dilaporkan melalui tautan http://s.id/LaranganBepergianASN paling lambat tiga hari kerja sejak berakhirnya berakhirnya periode Nataru. Laporan menggunakan format yang telah ditentukan dalam lampiran surat edaran.

(ZK/Al).

0 Komentar