BPKAD Kabupaten Nganjuk Gelar Bimtek eBupot Bagi Bendahara OPD

eBupot: aplikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dirancang untuk membuat bukti pemotongan dan pelaporan pajak

NGANJUK, PING – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar bimbingan teknis (bimtek) aplikasi bukti potong pajak elektronik atau eBupot kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Nganjuk pada Rabu (11/1/2023) hingga Kamis (12/1/2023) di Ruang Rapat Roro Kuning.

Hadir memberikan sambutan Kepala BPKAD Kabupaten Nganjuk Kartimah didampingi Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Nganjuk Kurnia Tri Wibawa beserta narasumber dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri.

Dalam acara yang dihadiri seluruh Bendahara, Pengelola Keuangan atau petugas pengelola aplikasi eBupot OPD di Kabupaten Nganjuk tersebut, Kepala BPKAD Kabupaten Nganjuk Kartimah menyampaikan bahwa eBupot merupakan aplikasi perpajakan yang berfungsi membantu Pemerintah Daerah untuk mempermudah pembuatan bukti potongan pajak instansi.

“Instansi pemerintah wajib memotong atau memungut pajak penghasilan (PPh) yang terutang atas setiap pembayaran yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh. Antara lain PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26,” ujarnya. 

Peserta bimtek eBupot sedang berkonsultasi dengan petugas penyuluh perpajakan dari KPP Pratama Kediri. 

Sebagai informasi, Ditjen Pajak telah menerapkan kewajiban pada setiap wajib pajak untuk membuat bukti potong pajak melalui aplikasi e-Bupot. Bukti pemotongan atau pemungutan pajak dan SPT Masa tersebut berbentuk dokumen elektronik. “Dokumen elektronik tersebut dibuat dan dilaporkan melalui aplikasi e-Bupot instansi pemerintah,” tuturnya.

Kartimah berharap seluruh peserta bimtek dapat menggunakan dan memahami aplikasi eBupot agar pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan lancar. “Sehingga pembayaran pajak kita nanti dapat dibayar dengan lancar dan tepat waktu. Jangan sampai terlambat pelaporannya, karena keterlambatan pelaporan berpengaruh dengan bagi hasilnya dengan Pemerintah Daerah,” tambahnya.

0 Komentar