Akselerasi Perizinanan, Dinas Perkim Berikan Pembinaan Pengembang Kota Angin

Tentang Rekomendasi Site Plan Perumahan dan Serah Terima PSU ke Pemda

Nganjuk, PING - Sebagai bentuk pembinaan kepada para pengembang perumahan di Kota Angin. Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yang dalam hal ini dibidangi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) dibantu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk menyosialisasikan Penerbitan Rekomendasi Site Plan Perumahan dan Proses Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan kepada Pemerintah Daerah.

Hal ini, bertujuan untuk memastikan bahwa status pengembang perumahan yang bersangkutan sudah benar–benar dinyatakan valid secara hukum. Artinya, legalitas perizinannya terjamin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Perkim Kabupaten Nganjuk, Agus Frihannedy saat membuka acara tersebut, di Ruang Rapat Candi Lor Pemkab Nganjuk, Senin (14/03/2023).

Baca Juga : Dinas Perkim Nganjuk Serahkan 34 Bantuan Rumah Program RTLH

"Terbukti di tahun 2023 ini, Pemkab Nganjuk telah melaunching 2.023 perumahan. Hal ini tentunya, disambut baik oleh Pemerintah Daerah. Kami sampaikan banyak terima kasih atas kerjasama. Semoga, tahun 2024 kita bisa launching lagi," ujar Agus Frihannedy.

Kepala Dinas asal Kecamatan Kertosono itu juga mengimbau kepada para pengembang di Kota Angin agar tidak teledor dalam melengkapi perizinnanya, karena hal tersebut sebagai bukti kuat dalam kepastian hukum bagi mereka (pengembang). 

Sehingga, nantinya ada kejelasan terkait penambahan dan penyerahan PSU dari pengembang ke pemda. Sehingga report progress dari MCP KPK, nilai Pemkab Nganjuk dapat meningkat.

Baca Juga : Kuatkan Pelayanan Kesehatan, Pemkab Nganjuk Susun Masterplan Relokasi Rumah Sakit Daerah Nganjuk

"Jadi, dicocokkan dengan kebutuhan di lapangan. Intinya tidak sembrono dalam hal kualitasnya sehingga kebutuhan dari masyarakat akan tercukupi artinya bangunan ini bisa dipakai sebagaimana mestinya", pesan Kadis Agus Frihannedy.

Sementara itu, mewakili Kepala BPN Nganjuk Siswanto memaparkan secara garis besar syarat pengajuan Site Plan BPN, pertama yakni tanah telah dikuasai oleh pengembang dengan dibuktikan oleh bukti penguasaan berupa Akta Notaris/PPAT. Kedua, yakni minimal telah terbit Peta Bidang Tanah dari BPN.

"Hati-hati dengan pengembang, harus menguasai terlebih dahulu bukti Akta Notaris sebelum mengajukan Site Plan. Ini penting sebagai bukti secara yuridis dari pengembang," tuturnya.

Siswanto menambahkan, sebagai dasar penyediaan PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas), maka komposisi Site Plan harus memperhatikan pemanfaatan tanah sebagai ruang yang telah direncanakan.

"Jadi Site plan dari sudut pandang BPN adalah adanya kepastian pemanfaatan tanah/ruang yang komersil, " ungkapnya.

Baca Juga : Tingkatkan Produktivitas Para Ibu Rumah Tangga, Disnaker Nganjuk Berikan Pelatihan Menjahit

Sebagai informasi, sosialisasi yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Samsul Huda, Pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk Siswanto, perwakilan OPD, dan pengembang perumahan di Kabupaten Nganjuk tersebut, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab untuk merumuskan Site Plan yang baik dan benar.(Hs/Yos)

0 Komentar