Advokasi Partisipasi Perempuan, Dinsos PPPA: Perempauan Berani Tampil

Perempuan mempunyai tempat dan peran sama seperti kaum laki-laki

Nganjuk, PING- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan Bimbingan Advokasi tentang Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi di Ruang Aula Dinsos PPPA, Rabu (1/11/2023).

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memberikan wawasan dan pengetahuan perempuan tentang kesetaraan gender, serta mendorong para perempuan untuk berani tampil di depan publik. Perempuanpun dengan keahlian dan kemampuannya diharapkan akan dapat mengisi ruang publik.

Dalam arahannya, Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk, Darmantono, mengatakan saat ini perempuan mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan. Perempuan mempunyai tempat dan peran sama seperti kaum laki-laki. Partisipasi perempuan dalam pembangunan bisa menjadi aktor strategis di dalam pembangunan.

Baca Juga : Cegah Kekerasan pada Perempuan dan Anak, Dinsos PPPA Ajak Orang Tua Peduli dan Perhatikan Anak

Kaum perempuan dapat berperan lebih dan berpartisipasi lebih dalam bidang Hukum, Politik, Sosial dan Ekonomi,” ucap Darmantono.

Advokasi diberikan Dinas Sosial PPPA terhadap perempuan, ungkap Darmantono, melalui program Sapa Mama, berharap agar terus digencarkan di semua desa/kelurahan di Kabupaten Nganjuk. Guna meningkatkan pengetahuan perempuan, anak, dan kaum marginal untuk mendapatkan haknya sebagai individu dan warga negara yang memiliki kedudukan yang setara. “Sehingga terwujud keadilan dan kesetaraan gender,” pungkasnya.

Sementara itu, menurut One Widyawati, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, di era Emansipasi seperti sekarang, perempuan acapkali dianggap sebagai Kelompok Kelas Kedua, sehingga mereka tidak memperoleh persamaan hak dengan laki-laki.

“Perempuan dinilai hanya terfokus melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan urusan domestik rumah tangga. Seiring berjalannya waktu, perempuan mulai bangkit dan berhasil membuktikan bahwasanya keberadaan mereka layak untuk diperhitungkan,” katanya.

Hadirnya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3), One Widyawati menjelaskan, bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum.

“UU No 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Misalnya, dalam hak dalam ketenagakerjaan,  setiap perempuan berhak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Hak ini meliputi kesempatan yang sama dari proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, dan hingga hak untuk menerima upah yang setara serta menjadi pemimpin,” bebernya.

Baca Juga : Cegah Kekerasan pada Perempuan dan Anak, Dinsos PPPA Ajak Orang Tua Peduli dan Perhatikan Anak

Oleh karena itu, kehadiran perempuan di segala bidang publik mulai bermunculan dan diakui, kata One Widyawati, perempuan mempunyai peran dan tempat yang sama. Misalnya, keterwakilan perempuan dikancah parlemen juga diperhitungkan saat ini.

Keterwakilan perempuan dalam mengisi kursi wakil rakyat dapat terpenuhi 30% bisa berkesempatan duduk dilembaga legislatif, tambah One Widyawati. Sehingga, perempuan juga dapat menjadi wakil rakyat dan duduk di kursi parlementer.

“Aspirasi dalam menyuarakan suara perempuaan dan akan menjadi lebih terbuka karena pengalaman perempuan berbeda dengan laki-laki,” tukasnya. (ZLK/RL)

0 Komentar