Sekretaris Daerah : Ir. AGOES SOEBAGIJO

  Asisten Pemerintahan dan Kesra : PUTU WINASA , MM

  Asisten Perekonomian dan Pembangunan : Ir. ISTANTO WINOTO , M.M

  Asisten Administrasi Umum : SUHARONO , S. Sos , MM

  Staf Ahli : Ir. MUSLIM HARSOYO

  Staf Ahli : Dra. WIDYASTI SIDHARTINI., MSi

  Staf Ahli : SAMSUL HUDA, SH,MH

  Alamat : Jalan Jendral Basuki Rachmad No. 01 Nganjuk
  Telp : 0358 321746

LAMPIRAN I.2

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

I. TUGAS POKOK
   Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas    perangkat daerah serta pelayanan administratif.

II. FUNGSI
    Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
    a) pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
    b) pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
    c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijkan daerah;
    d) pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
    e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

III. SEKRETARIS DAERAH
     Sekretaris Daerah mempunyai tugas menyusun kebijakan, mengoordinasikan kegiatan-kegiatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan      pemerintahan daerah, serta pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.

A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
    Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melaksanakan tugas menyusun kebijakan,     mengoordinasikan kegiatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat,     melaksanakan tugas pemerintahan umum di bidang penanganan perbatasan dan kerjasama, fasilitasi bidang pertanahan serta melaksanakan tugas pelayanan     di bidang hukum.

   Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
    a) pengumpulan bahan penyusunan kebijakan di bidang pemerintahan umum, kesejahteraan dan kemasyarakatan;
    b) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pemerintahan umum, kesejahteraan dan kemasyarakatan;
    c) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang pemerintahan umum, kesejahteraan dan kemasyarakatan;
    d) penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan umum, kesejahteraan dan kemasyarakatan;
    e) pemberian fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan umum, kesejahteraan dan kemasyarakatan;
    f) pelaksanaan tugas pemerintahan umum di bidang penanganan perbatasan dan kerjasama;
    g) fasilitasi bidang pertanahan;
    h) pelaksanaan tugas di bidang hukum;
    i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
   Bagian Administrasi Pemerintahan Umum mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pemerintahan umum.
   Bagian Administrasi Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :
    a) pengumpulan bahan penyusunan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, politik dan     perlindungan masyarakat, pengawasan, pemerintahan desa, kependudukan, kepegawaian serta pembinaan pertanahan;
    b) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan     masyarakat, pengawasan, pemerintahan desa, kependudukan, kepegawaian serta pembinaan pertanahan;
    c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, politik dan     perlindungan masyarakat, pengawasan, pemerintahan desa, kependudukan, kepegawaian serta pembinaan pertanahan;
    d) penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa,     politik dan perlindungan masyarakat, pengawasan, pemerintahan desa, kependudukan, kepegawaian serta pembinaan pertanahan;
    e) penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
    f) pelaksanaan tugas pemerintahan umum di bidang penanganan perbatasan dan pemberian fasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga, kerjasama antar daerah     dan pembinaan wilayah;
    g) pemberian fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemilihan umum di daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
    h) fasilitasi penyelesaian masalah tanah;
    i) pelaksanaan kegiatan penyuluhan bidang pertanahan;
    j) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Pemerintahan
    Sub Bagian Pemerintahan mempunyai tugas :
    a) mengumpulkan bahan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang otonomi daerah, tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan,     pemerintahan kecamatan, kelurahan, pengawasan, pemerintahan desa, kependudukan, ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, politik dan     perlindungan masyarakat, serta kepegawaian;
    b) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang otonomi daerah, tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan, pemerintahan kecamatan, kelurahan,     pengawasan, pemerintahan desa, kependudukan, ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, serta     kepegawaian;
    c) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang otonomi daerah, tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan, pemerintahan     kecamatan, kelurahan, pengawasan, pemerintahan desa, kependudukan, ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan     masyarakat, serta kepegawaian;
    d) melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan di bidang otonomi daerah, tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan,     pemerintahan kecamatan, kelurahan, pengawasan, pemerintahan desa, kependudukan, ketentraman, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat,     dan ketertiban umum serta kepegawaian;
    e) menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan inventarisasi dalam rangka pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, kecamatan;
    f) menyiapkan penyusunan dan pengolahan data base Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
    g) menyiapkan bahan fasilitasi penyusunan pedoman kedudukan protokoler dan tata tertib serta kegiatan program kerja DPRD;
    h) melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemilihan umum di daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
    i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sesuai dengan tugasnya.

2) Sub Bagian Wilayah dan Kerjasama
    Sub Bagian Wilayah dan Kerjasama mempunyai tugas :
    a) mengumpulkan bahan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang pembinaan wilayah dan bidang kerjasama antardaerah, luar     negeri, dan pihak ketiga;
    b) memberikan fasilitasi kerjasama antardaerah, luar negeri, dan pihak ketiga;
    c) melaksanakan kegiatan dalam rangka penanganan perbatasan;
    d) melaporkan pelaksanaan kerjasama antardaerah luar negeri, dan pihak ketiga kepada provinsi;
    e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi pemerintahan Umum sesuai dengan tugasnya.

3) Sub Bagian Fasilitasi Pertanahan
    Sub Bagian Fasilitasi Pertanahan mempunyai tugas :
    a) mengumpulkan bahan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang pertanahan;
    b) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang pertanahan;
    c) mengadakan penyuluhan pertanahan;
    d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanahan;
    e) menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan;
    f) fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan.

2. Bagian Hukum
    Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang hukum.
    Bagian Hukum mempunyai fungsi :
    a) penelitian dan pengkajian produk hukum daerah;
    b) perumusan rancangan produk hukum daerah;
    c) pembinaan, penyuluhan dan peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat;
    d) penyelesaian atas pelanggaran atau sengketa hukum;
    e) pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum daerah;
    f) pembinaan dan pengawasan produk hukum desa;
    g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Perundang-undangan
    Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas :
    a) melaksanakan kegiatan penelitian dan pengkajian produk hukum daerah;
    b) merumuskan rancangan produk hukum daerah;
    c) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk-produk hukum daerah;
    d) mengikuti dinamika hukum dan peraturan perundang-undangan pada umumnya dan khususnya yang menyangkut tugas pemerintah daerah ;
    e) melaksanakan dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum serta menerbitkan Lembaran Daerah ;
    f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan tugasnya.

2) Sub Bagian Bantuan Hukum
    Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas :
    a) menyiapkan bahan penyelesaian persoalan-persoalan hukum yang menyangkut bidang tugas pemerintah daerah;
    b) memberikan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan terhadap Pegawai/Pejabat/Lembaga lingkup pemerintah daerah yang terkena     permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
    c) melaksanakan penyuluhan/publikasi di bidang hukum ;
    d) melaksanakan pelayanan konsultasi hukum ;
    e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan tugasnya.

3) Sub Bagian Pembinaan Produk Hukum Desa
    Sub Bagian Pembinaan Produk Hukum Desa mempunyai tugas :
    a) menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan produk hukum desa;
    b) mengikuti dinamika hukum pada umumnya dan khususnya yang menyangkut tugas-tugas pemerintahan desa ;
    c) melaksanakan penelitian dan evaluasi produk-produk hukum desa ;
    d) melaksanakan pembinaan dan pengawasan produk-produk hukum desa ;
    e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian hukum sesuai dengan tugasnya.

3. Bagian Administrasi Kesejahteraan dan Kemasyarakatan
    Bagian Administrasi Kesejahteraan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesejahteraan dan     kemasyarakatan.
    Bagian Administrasi Kesejahteraan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
    a) pengumpulan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan ;
    b) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan ;
    c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan ;
    d) penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
    e) pelayanan administrasi dan pemberian fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
    f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :
    a) mengumpulkan bahan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi,     pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, kepramukaan dan RSUD, serta perpustakaan dan kearsipan;
    b) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga     berencana, kepramukaan, RSUD serta perpustakaan dan kearsipan;
    c) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan     perempuan, keluarga berencana, kepramukaan, RSUD serta perpustakaan dan kearsipan;
    d) menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan     perempuan, keluarga berencana, kepramukaan, RSUD serta perpustakaan dan kearsipan;
    e) melayani administrasi dan memberikan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan     perempuan, keluarga berencana, kepramukaan dan RSUD serta perpustakaan dan kearsipan;
    f) memberikan fasilitasi Bidang Usaha Kesahatan Sekolah (UKS);
    g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan dan Kemasyarakatan sesuai dengan tugasnya.

2) Sub Bagian Kemasyarakatan
    Sub Bagian Kemasyarakatan mempunyai tugas :
    a) mengumpulkan bahan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang pemuda dan olah raga serta pemberdayaan masyarakat;
    b) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pemuda dan olah raga serta pemberdayaan masyarakat;
    c) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olah raga serta pemberdayaan masyarakat ;
    d) menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olah raga serta pemberdayaan masyarakat;
    e) melayani administrasi dan memberikan fasilitasi kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan, hari-hari besar nasional, hari-hari besar lainnya,     penyelenggaraan ibadah haji, MTQ dan penanggulangan narkotika;
    f) pelaksanaan pembinaan mental agama, pelayanan bantuan keagamaan dan kegiatan tri kerukunan antar umat beragama;
    g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan dan Kemasyarakatan sesuai dengan tugasnya.

B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
    Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melaksanakan tugas menyusun kebijakan, mengoordinasikan     kegiatan, fasilitasi layanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang     perekonomian dan pembangunan.
    Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :
    a) pengumpulan bahan penyusunan kebijakan di bidang perekonomian, sumber daya alam dan pembangunan;
    b) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang perekonomian, sumber daya alam dan pembangunan;
    c) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang perekonomian, sumber daya alam dan pembangunan;
    d) penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, sumber daya alam dan pembangunan;
    e) pemberian fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang perekonomian, sumber daya alam dan pembangunan;
    f) pemberian fasilitasi dan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro Kabupaten serta pengawasan dan pembinaan Badan     Usaha Milik Desa ;
    g) pelaksanaan fasilitasi layanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa;
    h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan di bidang perekonomian.
    Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai fungsi :
    a) pengumpulan bahan penyusunan kebijakan di bidang perekonomian;
    b) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang perekonomian ;
    c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian;
    d) penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian;
    e) pelayanan administrasi dan pemberian fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang perekonomian;
    f) menetapkan kebijakan, membina dan mengawasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro Kabupaten serta pengawasan dan     pembinaan Badan Usaha Milik Desa ;
    g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Perekonomian
    Sub Bagian Perekonomian mempunyai tugas :
    a) mengumpulkan bahan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, perizinan dan     penanaman modal, pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
    b) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, perizinan dan penanaman modal, pendapatan, pengelolaan     keuangan dan aset;
    c) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, perizinan dan penanaman modal,     pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
    d) menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, perizinan dan penanaman modal,     pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
    e) melayani administrasi dan memberikan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, perizinan dan penanaman modal,     pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
    f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian sesuai dengan tugasnya.

2) Sub Bagian Badan Usaha, Budaya dan Pariwisata
    Sub Bagian Badan Usaha, Budaya dan Pariwisata mempunyai tugas :
    a) mengumpulkan bahan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang badan usaha milik daerah, budaya dan pariwisata;
    b) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang badan usaha milik daerah, budaya dan pariwisata;
    c) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang badan usaha milik daerah, budaya dan pariwisata;
    d) menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang badan usaha milik daerah, budaya dan pariwisata;
    e) melayani administrasi dan memberikan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang badan usaha milik daerah, budaya dan pariwisata;
    f) melaksanakan pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro Kabupaten serta pengawasan dan     pembinaan Badan Usaha Milik Desa ;
    g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian sesuai dengan tugasnya

2. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan di bidang sumber daya alam.
    Bagian Administrasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
    a) pengumpulan bahan penyusunan kebijakan di bidang sumber daya alam ;
    b) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya alam;
    c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya alam;
    d) penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang sumber daya alam;
    e) pelayanan administrasi dan pemberian fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya alam;
    f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Pertanian
    Sub Bagian Pertanian mempunyai tugas :
    a) mengumpulkan bahan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,     peternakan dan perikanan serta ketahanan pangan.
    b) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan serta ketahanan     pangan;
    c) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan     serta ketahanan pangan;
    d) menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan     serta ketahanan pangan;
    e) melayani administrasi dan memberikan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan     perikanan serta ketahanan pangan;
    f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam sesuai dengan tugasnya.

2) Sub Bagian Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup
    Sub Bagian Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
    a) mengumpulkan bahan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang pertambangan, energi, lingkungan hidup dan kehutanan.
    b) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pertambangan, energi, lingkungan hidup dan kehutanan;
    c) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pertambangan, energi, lingkungan hidup dan kehutanan;
    d) menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pertambangan, energi, lingkungan hidup dan kehutanan;
    e) melayani administrasi dan memberikan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pertambangan, energi, lingkungan hidup dan kehutanan;
    f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam sesuai dengan tugasnya.

3. Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pembangunan.
    Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :
    a) pengumpulan bahan penyusunan kebijakan di bidang pembangunan;
    b) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan;
    c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan;
    d) pemberian fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan;
    e) penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan;
    f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Program dan Laporan
    Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas :
    a) mengumpulkan bahan dan data, untuk penyusunan kebijakan semua program pembangunan;
    b) mengumpulkan bahan dan data, untuk penyusunan laporan pembangunan;
    c) menyusun dokumen program dan laporan pembangunan;
    d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sesuai dengan tugasnya.

2) Sub Bagian Pekerjaan Umum dan Perhubungan
    Sub Bagian Pekerjaan Umum dan Perhubungan mempunyai tugas :
    a) mengumpulkan bahan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang pekerjaan umum bina marga, cipta karya dan tata ruang,     pengairan dan perhubungan, komunikasi dan informatika;
    b) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan umum bina marga, cipta karya dan tata ruang, pengairan dan perhubungan, komunikasi dan     informatika;
    c) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum bina marga, cipta karya dan tata ruang, pengairan dan     perhubungan, komunikasi dan informatika;
    d) menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan umum bina marga, cipta karya dan tata ruang, pengairan dan     perhubungan, komunikasi dan informatika;
    e) melayani administrasi dan memberikan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan umum bina marga, cipta karya dan tata ruang, pengairan dan     perhubungan, komunikasi dan informatika;
    f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sesuai dengan tugasnya.

4. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa.
    Bagian Layanan Pengadaan mempunyai fungsi :
    a) pembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
    b) pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
    c) pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
    d) pengelolaan kesekretariatan;
    e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Pengelolaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
    Sub Bagian Pengelolaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas :
    a) melaksanakan pengadministrasian pengajuan pengadaan barang/jasa dari SKPD;
    b) melaksanakan pembagian tugas paket pengajuan pengadaan barang/jasa ke kelompok kerja layanan pengadaan;
    c) menyiapkan sarana dan prasarana untuk pemrosesan pengadaan barang/jasa;
    d) melaksanakan penyusunan jawaban ke SKPD pemohon atas selesainya proses pengadaan barang/jasa;
    e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Hukum
    Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Hukum mempunyai tugas :
    a) melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, pengriman pendidikan dan pelatihan kepada kelompok kerja     layanan pengadaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam pengadaan barang/jasa;
    b) melaksanakan penyiapan pemberian kajian ketentuan perundangan/peraturan atas permasalahan sebelum proses, pada sanggah dan atas pengaduan     dalam proses pengadaan barang/jasa;
    c) melaksanakan pemberian sosialisasi peraturan pengadaan barang/jasa kepada SKPD maupun penyedia barang/jasa;
    d) melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pendampingan pencegahan keselahan dalam proses pengadaan barang/jasa dengan aparat penegak hukum     dan instansi terkait;
    e) melaksanakan penyusunan berita acara hasil pendampingan pencegahan keselahan dalam proses pengadaan barang/jasa dengan aparat penegak hukum     dan instansi terkait serta menyampaikan hasil revisi persyaratan ke kelompok kerja layanan pengadaan atas rekomendasi yang telah ditetapkan dalam berita     acara hasil pendampingan tersebut;
    f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Asisten Administrasi Umum
    Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melaksanakan tugas pelayanan dan pembinaan administrasi umum serta     melaksanakan tugas urusan pemerintahan umum yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
    Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :
    a) pelayanan administrasi dan fasilitasi kegiatan di bidang umum, hubungan masyarakat, pengolahan data elektronik dan sandi telekomunikasi, organisasi,     keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
    b) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang umum, hubungan masyarakat, pengolahan data elektronik dan sandi telekomunikasi, organisasi,     keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
    c) pengendalian kegiatan di bidang umum, hubungan masyarakat, pengolahan data elektronik dan sandi telekomunikasi, organisasi, keuangan, kepegawaian     dan perlengkapan;
    d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang tata usaha dan rumah tangga.
    Bagian Umum mempunyai fungsi :
    a) pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
    b) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan, dan kerumahtanggaan;
    c) pengendalian kegiatan di bidang ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
    d) pemberian fasilitasi kegiatan di bidang ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
    e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Tata Usaha
    Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
    a) melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan;
    b) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
    c) membina, mengarahkan, dan menata penyediaan dan pendistribusian naskah dinas;
    d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugasnya.

2) Sub Bagian Rumah Tangga
    Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas :
    a) melaksanakan kegiatan di bidang kerumahtanggaan meliputi pelayanan akomodasi, konsumsi, pemeliharaan gedung dan ruangan, rumah dinas,     pemeliharaan taman dan kebersihan lingkungan kantor;
    b) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang kerumahtanggaan meliputi pelayanan akomodasi, konsumsi, pemeliharaan gedung dan ruangan, rumah     dinas, pemeliharaan taman dan kebersihan lingkungan kantor;
    c) melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang kerumahtanggaan meliputi pelayanan akomodasi, konsumsi, pemeliharaan     gedung dan ruangan, rumah dinas, pemeliharaan taman dan kebersihan lingkungan kantor;
    d) mengatur dan mengendalikan penggunaan dan perawatan kendaraan dinas serta penggunaan BBM;
    e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugasnya.

2. Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang analisis dan formasi jabatan, kelembagaan, dan ketatalaksanaan.
    Bagian Organisasi mempunyai fungsi :
    a) pelaksanaan kegiatan di bidang analisis dan formasi jabatan, kelembagaan, dan ketatalaksanaan;
    b) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang analisis dan formasi jabatan, kelembagaan, dan ketatalaksanaan;
    c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang analisis dan formasi jabatan, kelembagaan, dan ketatalaksanaan;
    d) pembinaan di bidang bidang analisis dan formasi jabatan, kelembagaan, dan ketatalaksanaan;
    e) penyiapan dan penyusunan data sebagai bahan rapat
    Tim Baperjakat dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
    f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas :
    a) Melaksanakan kegiatan penyusunan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan penyusunan standart kompetensi jabatan struktural.
    b) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang kelembagaan dan analisis formasi jabatan;
    c) Melaksanakan pembinaan dibidang kelembagaan, analisis jabatan dan analisis beban kerja serta penyusunan standart kompetansi jabatan struktural;
    d) Menyiapkan dan menyusun data kelembagaan perangkat daerah beserta tugas dan fungsinya;
    e) Menyiapkan dan menyusun data formasi jabatan struktural sebagai bahan rapat tim Baperjakat;
    f) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan, analisis dan formasi jabatan;
    g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi sesuai dengan tugasnya.

2) Sub Bagian Pengembangan Kinerja
    Sub Bagian Pengembangan Kinerja mempunyai tugas :
    a) Melaksanakan kegiatan pengembangan kinerja;
    b) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan kinerja;
    c) melaksanakan pembinaan di bidang Pengembangan kinerja;
    d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kinerja;
    e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi sesuai dengan tugasnya.

3) Sub Bagian Ketatalaksanaan
    Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas :
    a) melaksanakan kegiatan di bidang ketatalaksanaan yang meliputi tata naskah dinas, peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik, dan pendayagunaan     aparatur negara;
    b) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang ketatalaksanaan yang meliputi tata naskah dinas, peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik, dan     pendayagunaan aparatur negara;
    c) melaksanakan pembinaan di bidang ketatalaksanaan yang meliputi tata naskah dinas, peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik, dan pendayagunaan     aparatur negara serta penyusunan standar operasional prosedur;
    d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang ketatalaksanaan;
    e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi sesuai dengan tugasnya.

3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang hubungan masyarakat dan Protokol.
    Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :
    a) pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan masyarakat dan protokol;
    b) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan masyarakat dan protokol;
    c) pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan masyarakat dan protokol;
    d) pemberian fasilitasi kegiatan di bidang hubungan masyarakat dan protokol;
    e) penyebarluasan program-program pemerintah daerah kepada masyarakat;
    f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Hubungan Masyarakat
    Sub Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas :
    a) melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan meliputi hubungan timbal balik pemerintah daerah dan masyarakat umum;
    b) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang kehumasan meliputi hubungan timbal balik pemerintah daerah dan masyarakat umum;
    c) melaksanakan kegiatan peliputan dan pemberitaan, dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat serta sebagai juru bicara     pemerintah daerah sesuai dengan petunjuk Bupati;
    d) melaksanakan fasilitasi kegiatan di bidang kehumasan dan kewartawanan;
    e) melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang kehumasan meliputi hubungan timbal balik pemerintah daerah dan masyarakat     umum;
    f) menyebarluaskan program-program pemerintah daerah kepada masyarakat dan stakeholders;
    g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugasnya.

2) Sub Bagian Protokol
    Sub Bagian Protokol mempunyai tugas :
    a) melaksanakan kegiatan di bidang keprotokolan meliputi acara kedinasan, penerimaan tamu, upacara, inventarisasi kegiatan Bupati dan wakil Bupati;
    b) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang keprotokolan meliputi acara kedinasan, penerimaan tamu, upacara, inventarisasi kegiatan Bupati dan     wakil Bupati;
    c) melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang keprotokolan meliputi acara kedinasan, penerimaan tamu, upacara, inventarisasi     kegiatan Bupati dan wakil Bupati;
    d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugasnya.

4. Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang keuangan, kepegawaian, perlengkapan, program dan     evaluasi di lingkungan Sekretariat Daerah.
    Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai fungsi:
    a) pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah;
    b) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, kepegawaian, perlengkapan, program dan evaluasi di lingkungan Sekretariat Daerah;
    c) pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah;
    d) pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah;
    e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Keuangan
    Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
    a) menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah termasuk anggaran Bupati dan Wakil Bupati;
    b) menyusun rencana anggaran (RKA-SKPD dan DPA-SKPD) di lingkungan Sekretariat Daerah termasuk anggaran Bupati dan Wakil Bupati;
    c) melaksanakan tertib administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah termasuk anggaran Bupati dan Wakil Bupati;
    d) menyusun laporan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah termasuk anggaran Bupati dan Wakil Bupati;
    e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Perlengkapan sesuai dengan tugasnya.

2) Sub Bagian Kepegawaian, Program dan Evaluasi
    Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :
    a) mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;
    b) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;
    c) melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;
    d) melaksanakan koordinasi penyusunan program kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah;
    e) melaksanakan penyusunan program kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah;
    f) melaksanakan penyu.sunan laporan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah;
    g) melaksanakan evaluasi pelaksanaan program di lingkungan Sekretariat Daerah;
    h) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Perlengkapan sesuai dengan tugasnya.

3) Sub Bagian Perlengkapan
    Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas :
    a) mengelola administrasi perlengkapan yang meliputi pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan barang-barang inventaris,     inventarisasi dan pemberian nomor kode barang-barang inventaris secara berkala di lingkungan Sekretariat Daerah;
    b) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah;
    c) melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah;
    d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Perlengkapan sesuai dengan tugasnya.