DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA MIKRO : PUTU WINASA, SH, MM

ALAMAT : Jalan Dermojoyo, Nganjuk

Website : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk

LAMPIRAN XIII.2

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN NGANJUK
I. TUGAS POKOK 
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro.
FUNGSI 
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :
a) perumusan kebijakan teknis dibidang Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;
b) pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;
c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;
d) pelaksanaan administrasi dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;
e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
I. KEPALA DINAS 
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas di bidang Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro.
1. Sekretariat 
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.
Sekretariat mempunyai fungsi : 
a) pengoordinasian penyusunan program dan evaluasi;
b) pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
c) pelayanan administrasi;
d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1) Sub Bagian Umum 
Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a) melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
b) melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan;
c) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
2) Sub Bagian Keuangan  
Sub Bagian Keuangan mempunyai Tugas :
a) menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan anggaran;
b) menyusun rencana anggaran (RKA-SKPD dan DPA-SKPD);
c) melaksanakan tertib administrasi keuangan;
d) menyusun laporan keuangan;
e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
3) Sub Bagian Program dan Evaluasi  
Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas :
a) melaksanakan koordinasi penyusunan program kegiatan;
b) melaksanakan penyusunan program kegiatan;
c) melaksanakan penyusunan laporan kegiatan;
d) melaksanakan evaluasi pelaksanaan program;
e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
1. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas dibidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi.
Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi : 
a) Perumusan kebijakan teknis dibidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi.
b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi.
c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi.
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1) Seksi Pelatihan Kerja dan Pengembanagan Produktivitas Tenaga Kerja. 
Seksi Pelatihan Kerja dan Pengembanagan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas :
a) merumuskan kebijakan teknis di bidang pelatihan kerja dan pengembangan produktivitas tenaga kerja.
b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pelatihan kerja dan pengembangan produktivitas tenaga kerja.
c) membina dan melaksanakan tugas dibidang pelatihan kerja dan pengembangan produktivitas tenaga kerja.
d) memberikan ijin pendirian lembaga kerja swasta.
e) memberikan ijin pendirian lembaga kerja milik pemerintah.
f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan tugasnya.
2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja. 
Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas :
a) merumuskan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja;
b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penempatan tenaga kerja;
c) membina dan melaksanaan tugas dibidang penempatan tenaga kerja;
d) memberikan izin pendirian bursa kerja khusus (bkk) kepada sekolah, perguruan tinggi maupun lembaga penempatan kerja swasta, unit pendaftaran penerimaan dan penempatan calon tenaga kerja indonesia (ctki) dan rekruiter;
e) memberikan rekomendasi paspor CTKI dan pameran kesempatan kerja;
f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sesuai dengan tugasnya.
3) Seksi Transmigrasi. 
Seksi Transmigrasi mempunyai tugas :
a) merumuskan kebijakan teknis di bidang penempatan, perpindahan dan perbekalan ketransmigrasian;
b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang transmigrasi;
c) membina dan melaksanaan tugas dibidang Transmigrasi;
d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan tugasnya.
2. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 
Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas : Merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas dibidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.
Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja. mempunyai fungsi : 
a) perumusan kebijakan teknis dibidang hubungan industrial dan syarat kerja; 
b) penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang hubungan industrial dan syarat kerja;
c) pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang hubungan industrial dan syarat kerja;
d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1) Seksi Hubungan Industrial Tenaga Kerja. 
Seksi Hubungan Industrial Tenaga Kerja mempunyai tugas :
a) merumuskan kebijakan teknis dibidang hubungan industrial;
b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang hubungan industrial;
c) membina dan melaksanakan tugas dibidang hubungan industrial.
d) melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi kegiatan lembaga kerjasama tripartit, dewan pengupahan kabupaten, serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha;
e) melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pencatatan lembaga kerjasama bipartit, serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha;
f) melaksanakan inventarisasi, fasilitasi dan mediasi serta memberikan anjuran terhadap permasalahan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan(lock Out);
g) melaporkan kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, setiap selesai melaksanakan tugas;
h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja sesuai dengan tugasnya.
2) Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 
Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas:
a) merumuskan kebijakan teknis dibidang syarat kerja;
b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang syarat kerja;
c) membina dan melaksanakan tugas dibidang syarat kerja;
d) menginventarisasi data, meneliti dan mengoreksi serta melaksanakan pencatatan perjanjian kerja , pelaporan pekerjaan penunjang, pendaftaran pemborongan pekerjaan, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
e) melaksanakan pembinaan syarat kerja meliputi perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
f) melaksanakan pembinaan mengenai hak dan kewajiban pengusaha, perkerja dan usaha peningkatan jaminan sosial tenaga kerja;
g) mendata, memantau, melaksanakan sosialisasi terhadap perusahaan dalam pelaksanaan ketentuan upah minimum , pemberian tunjangan hari raya keagamaan, jaminan sosial dan lainnya guna peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya;
h) melaporkan kepada kepala bidang hubungan industrial dan syarat kerja setiap selesai melaksanakan tugas;
i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja sesuai dengan tugasnya.
3. Bidang Pemberdayaan Koperasi 
Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemeerintahan dan pelayanan umum , membina dan melaksankan tugas di bidang koperasi.
Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi : 
a) mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan kopearsi;
b) mengkoordinisr perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
c) mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
d) mengkordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis bagi koperasi;
e) mengkoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
f) mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
g) mengkordinasikan pelaksnaan perlindungan koperasi;
h) mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro sesuai denga tugas dan fungsinya.
1) Seksi Kelembagaan Koperasi 
Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas :
a) menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
b) menganalisa berkas pembubaran koperasi;
c) mengusulkan pendirian, penggabungan, dan pembubaran koperasi ke kementerian koperasi dan UKM RI;
d) merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi dan menganalisis dokumen permohonan ijin usaha simpan pinjam;
e) menganalisis dokumen ijin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
f) melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bagi koperasi;
g) menganalisa data dan jumlah koperasi aserta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
h) merencakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi sesuai dengan tugasnya.
2) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi 
Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas :
a) merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
b) membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
c) menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis fasilitasi pembiayaan koperasi;
d) menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengembangan organisasi usaha simpan pinjam;
e) melaksanakan fasilitasi permodalan, kemitraan/linkage program lembaga perbankan dan non perbankan dengan koperasi;
f) melaksanakan fasilitasi kredit perbankan, penjaminan kredit, asuransi, anjak piutang dan securitisasi asset koperasi;
g) melaksanakan fasilitasi pengembangan pembiayaan modal pernyertaan, penerbitan surat utang dan modal ventura koperasi, serta ;
h) mengembangkan dan mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi;
i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi sesuai dengan tugasnya.
3) Seksi Pengawasan Koperasi 
Seksi Pengawasan Koperasi mempunyai tugas :
a) menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan pengawasan, akuntabilitas, kepatuhan dan audit koperasi;
b) melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan, pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
c) melaksanakan penerapan akuntabilitas koperasi;
d) melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan dan usaha simpan pinjam koperasi;
e) melaksanakan pemantauan, analisa, penindakan dan kepatuhan
f) melaksanakan penerapan menejemen kelembagaan dan sanksi pada koperasi;
g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemberdayaan Koperasi sesuai dengan tugasnya.
4. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro 
Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemeerintahan dan pelayanan umum , membina dan melaksankan tugas di bidang usaha mikro.
Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi : 
a) mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
b) mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro di dalam dan luar daerah;
c) mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
d) mengkoordinasikan pendataan ijin usaha mikro ;
e) mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan;
f) mengkoordinasikan pengembangan kewirausahaan;
g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Daerah sesuai denga tugas dan fungsinya.
1) Seksi Fasilitasi Usaha Mikro 
Seksi Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas :
a) merancang akses pasar bagi produk usaha mikro baik di dalam daerah maupun di luar daerah;
b) menganalisa data Ijin Usaha Mikro (IUM);
c) melaksanakan fasilitasi kredit perbankan bagi usaha mikro;
d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro sesuai dengan tugasnya.
2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro 
Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro mempunyai tugas :
a) mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
b) merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
c) merencanakan pengembangan kewirausahaan;
d) merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro sesuai dengan tugasnya.