DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK : Drs. Mokhamad Yasin, M.Si

Alamat : Jl. Supriyadi No.07 Nganjuk

Telp : 0358 3550772

Website : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk


LAMPIRAN VII.2

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK
 I. TUGAS POKOK 
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
II. FUNGSI 
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
a) perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
b) pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
d) pelaksanaan administrasi dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
III. KEPALA DINAS 
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 
1. Sekretariat 
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.
Sekretariat mempunyai fungsi : 
a) pengoordinasian penyusunan program dan evaluasi;
b) pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
c) pelayanan administrasi;
d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1) Sub Bagian Umum 
Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a) melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
b) melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan;
c) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
2) Sub Bagian Keuangan  
Sub Bagian Keuangan mempunyai Tugas :
a) menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan anggaran;
b) menyusun rencana anggaran (RKA-SKPD dan DPA-SKPD);
c) melaksanakan tertib administrasi keuangan;
d) menyusun laporan keuangan;
e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
3) Sub Bagian Program dan Evaluasi  
Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas :
a) melaksanakan koordinasi penyusunan program kegiatan;
b) melaksanakan penyusunan program kegiatan;
c) melaksanakan penyusunan laporan kegiatan;
d) melaksanakan evaluasi pelaksanaan program;
e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
1. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas Merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas dibidang Perlindungan, Jaminan , Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial 
Bidang Perlindungan, Jaminan, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial. mempunyai fungsi : 
a) perumusan kebijakan teknis dibidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
b) penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
c) pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugasnya;
1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial 
Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas :
a) merumuskan kebijakan teknis dibidang perlindungan dan jaminan sosial;
b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perlindungan dan jaminan sosial;
c) membina dan melaksanakan tugas dibidang perlindungan dan jaminan sosial;
d) memberikan rekomendasi kegiatan pengumpulan data di bidang perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial;
e) melaksanakan pemeliharaan dan standarisasi taman makam pahlawan dan makam pahlawan;
f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perlindungan, jaminan dan rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugasnya.
2) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial 
Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai tugas :
a) merumuskan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi dan pelayanan sosial
b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang rehabilitasi dan pelayanan sosial;
c) membina dan melaksanakan tugas dibidang rehabilitasi dan pelayanan sosial;
d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan tugasnya.
3) Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Lansia 
Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Lansia mempunyai tugas :
a) merumuskan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan dan perlindungan lansia;
b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan dan perlindungan lansia;
c) membina dan melaksanakan tugas dibidang pemberdayaan dan perlindungan lansia ;
d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Lansia sesuai dengan tugasnya.
2. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat.  
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas dibidang Pemberdayaan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat.
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi : 
a) perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
c) pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah sesuai dengan tugasnya.
1) Seksi Pemberdayaan Sosial 
Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas :
a) merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial ;
b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan sosial;
c) membina dan melaksanaan tugas dibidang pemberdayaan sosial;
d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan tugasnya.
2) Seksi Kesejahteraan Masyarakat 
Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas :
a) merumuskan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan masyarakat;
b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesejahteraan masyarakat;
c) membina dan melaksanaan tugas dibidang kesejahteraan masyarakat;
d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan tugasnya.
3) Seksi Penanganan Fakir Miskin 
Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas :
a) merumuskan kebijakan teknis di bidang penanganan fakir miskin;
b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penanganan fakir miskin;
c) membina dan melaksanaan tugas dibidang penanganan fakir miskin;
d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan tugasnya.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Peran Aktif Masyarakat 
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Peran Aktif Masyarakat mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang Pengarusutamaan Gender ( PUG ), pemberdayaan ekonomi perempuan dan peningkatan kualitas peran perempuan.
 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Peran Aktif Masyarakat mempunyai fungsi :
a) perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan peran aktif masyarakat ;
b) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan peran aktif masyarakat ;
c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan peran aktif masyarakat; meliputi pelaksanaan pengarusutamaan gender, data gender, pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan kualitas peran perempuan melalui organisasi perempuan ;
d) peningkatan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan dan keadilan gender ( KKG ) ;
e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1) Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG) 
Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG) mempunyai tugas :
a) merumuskan kebijakan teknis dibidang pengarusutamaan gender dan data gender ;
b) memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengarusutamaan gender dan data pilah gender ;
c) membina dan melaksanakan tugas dibidang pengarusutamaan gender, kesetaraan dan keadilan gender serta data pilah gender ;
d) melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja bidang pengarusutamaan gender serta menyelaraskan dengan program pembangunan di segala bidang;
e) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bidang pengarusutamaan gender;
f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Peran Aktif Masyarakat sesuai dengan tugasnya.
2) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 
    Seksi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan mempunyai tugas :
a) merumuskan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan ekonomi perempuan ;
b) memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan ekonomi perempuan;
c) membina dan melaksanakan tugas dibidang pemberdayaan ekonomi perempuan;
d) melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja bidang pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan usaha ekonomi produktif bagi perempuan dan eks korban KDRT;
e) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bidang pemberdayaan ekonomi perempuan;
f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala bidang Pemberdayaan Perempuan dan Peran Aktif Masyarakat sesuai dengan tugasnya.
3). Seksi Peningkatan Kualitas Peran Perempuan
     Seksi Peningkatan Kualitas Peran Perempuan mempunyai tugas :
a) merumuskan kebijakan teknis dibidang peningkatan kualitas peran perempuan;
b) memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang peningkatan kualitas peran perempuan;
c) membina dan melaksanakan tugas dibidang peningkatan kualitas peran perempuan;
d) melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja bidang peningkatan kualitas peran perempuan melalui pembinaan organisasi perempuan dan peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera
e) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bidang peningkatan kualitas peran perempuan;
f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala bidang Pemberdayaan Perempuan dan Peran Aktif Masyarakat sesuai dengan tugasnya.
4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pengarusutamaan Hak Anak ( PUHA ), Fasilitasi Kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tumbuh kembang dan/atau partisipasi anak. 
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi : 
a) perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak ;
b) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perlindungan perempuan dan anak ;
c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di perlindungan perempuan dan anak meliputi pelaksanaan pengarusutamaan hak anak ( PUHA ), Fasilitasi Kekerasan terhadap perempuan dan anak serta Tumbuh kembang dan/atau partisipasi anak;
d) peningkatan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam mendukung pengembangan Kabupaten Layak Anak ( KLA ) ;
e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1) Seksi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) : 
Seksi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) mempunyai tugas :
a) merumuskan kebijakan teknis dibidang pengarusutamaan hak anak dan data pilah anak ;
b) memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengarusutamaan hak anak dan data pilah anak ;
c) membina dan melaksanakan tugas dibidang pengarusutamaan hak anak, pengembangan kabupaten layak anak dan mengkoordinasikan dengan Gugus Tugas KLA serta lembaga peduli anak ;
d) melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja di bidang pengarusutamaan hak anak serta menyelaraskan dengan program rencana aksi daerah kabupaten layak anak ;
e) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang pengarusutamaan hak anak ;
f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugasnya.
2) Seksi Fasilitasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ( KTPA ) 
 Seksi Fasilitasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ( KTPA ) mempunyai tugas :
a) merumuskan kebijakan teknis dibidang fasilitasi kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA);
b) memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang fasilitasi kekerasan terhadap perempuan dan anak ( KTPA );
c) membina dan melaksanakan tugas dibidang fasilitasi kekerasan terhadap perempuan dan anak ( KTPA ) dan mengkoordinasikan dengan Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak, Gugus Tugas Trafiking dan P2TP2A serta melaksanakan amanah Perda No. 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan anak ;
d) melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja bidang Fasilitasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ( KTPA ) dengan lembaga Pelayanan WCC, PPT, UPPA Polres dan jejaring dengan lembaga lain yang peduli terhadap korban KTPA ;
e) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bidang Fasilitasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ( KTPA ) ;
f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugasnya.
3). Seksi Tumbuh Kembang dan Partisipasi Anak 
  Seksi Tumbuh Kembang dan Partisipasi Anak mempunyai tugas :
a) merumuskan kebijakan teknis dibidang tumbuh kembang dan partisipasi anak ;
b) memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang tumbuh kembang dan partisipasi anak;
c) membina dan melaksanakan tugas dibidang tumbuh kembang dan partisipasi anak melalui lingkungan ramah anak, forum Perlindungan Anak Nganjuk (ForPAN), Forum Anak Kecamatan/Desa/Kelurahan, Sekolah Ramah Anak (SRA), Puskesmas Ramah Anak ( PRA ) dan Lembaga/Organisasi/LSM yang peduli terhadap Tumbuh Kembang dan Partisipasi Anak ;
d) melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja dibidang tumbuh kembang dan partisipasi anak serta menyelaraskan dengan program pembangunan anak dalam kaitannya dengan peringatan hari anak nasional, temu anak dan pengiriman duta anak di tingkat provinsi maupun tingkat nasional;
e) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bidang dibidang tumbuh kembang dan partisipasi anak;
f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugasnya.