DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGANJUK : Drs. Abdul Wakid, MM

Alamat : Jl. Basuki Rachmat No.1 Nganjuk

Telp : -


LAMPIRAN XXII.2

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGANJUK
I. TUGAS POKOK 
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang Satuan Polisi Pamong Praja.
II. FUNGSI 
Satuan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
a) perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
b) pelaksanaan, pembinaan umum, teknis dan operasional bidang Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
c) pelaksanaan kooordinasi antar badan/kantor/dinas dan unit kerja lainnya dalam rangka pelaksanaan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
d) pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan di Bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
e) pemrosesan dan pemberian izin untuk kegiatan yang berkaitan dengan Bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
f) pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
g) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
III. KEPALA DINAS 
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi, pengawasan, ketatausahan dan membagi tugas kegiatan bawahan di Bidang Satuan Polisi Pamong Praja.
1 Sekretariat
 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan menyelenggarakan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.
Sekretariat mempunyai fungsi :
a) penyusunan rencana program dan evaluasi kegiatan di bidang keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan;
b) pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan;
c) pengadaan dan pengadministrasian, inventarisasi perlengkapan;
d) pengoordinasian penyusunan program dan evaluasi;
e) pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
f) pelayanan administrasi;
g) pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.
1) Sub Bagian umum
Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a) melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan ketatalaksanaan.
b) melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat tata usaha kearsipan.
c) melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan.
d) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan.
e) menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dinas ;
f) melakukan inventarisasi terhadap barang, peralatan dan perlengkapan dinas.
g) melakukan pengelolaan pemanfaatan, perawatan dan perbaikan terhadap peralatan dan perlengkapan dinas ;
h) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian.
i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2) Sub Bagian Pogram, Evaluasi dan Keuangan. 
Sub Bagian Pogram, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas :
a) menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran;
b) menyusun rencana anggaran (RKA-SKPD dan DPA-SKPD);
c) melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
d) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan;
e) menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
f) menyusun rencana program kegiatan dinas;
g) melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dinas;
h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. Bidang Penegakan Perundang-undangan 
Bidang Penegakan Perundang-undangan mempunyai tugas Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah
 Bidang penegakan Perundang-undangan mempunyai fungsi :
a) penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
b) pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
c) pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait;
d) penyusunan rencana dan petunjuk teknis serta pelaksanaan pelatihan dan kesamaptaan;
e) pengamanan bukti pelanggaran;
f) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai tugas dan fungsinya.
1) Seksi Penyuluhan, Pembinaan dan Pengawasan
Seksi Penyuluhan, Pembinaan dan Pengawasan mempunyai fungsi:
a) melaksanakan pembinaan dan Penyuluhan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah kepada masyarakat, aparatur, dan badan hukum;
b) melaksanakan pengarahan dan monitoring ketaatan masyarakat, aparatur, dan badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
c) melaksanakan evaluasi efektivitas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
d) melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, dan badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e) pelaksanaan penindakan preventif non yustisial;
f) melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instasi terkait;
g) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi;
h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
2) Seksi Penyidikan dan Penindakan
Seksi Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas :
a) menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan teknis fungsional bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
b) melaksanakan penyelidikan terhadap peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
c) melaksanakan administrasi penyelidikan dan pengarsipan;
d) menyampaikan hasil penyelidikan berupa laporan kejadian;
e) pelaksaan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
f) mengamankan barang bukti pelanggaran,
g) melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
h) melaksanakan administrasi penyidikan dan pemberkasan perkara pelanggaran;
i) melaksanakan dokumentasi dan pengarsipan administrasi penyidikan dan pemberkasan perkara pelanggaran;
j) melaksanakan tindakan lanjutan dan penuntutan perkara pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
k) memantau terhadap tindak lanjut hasil putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk atas pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
l) mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
m) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 
Bidang mempunyai tugas Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat
Bidang Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi : 
a) pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
b) penyiapan dan pelaksanaan rutin patroli wilayah dalam rangka pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
c) pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
d) pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instasi terkait;
e) pelaksanaan pengamanan asset tertentu milik Pemerintah Daerah;
f) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai tugas dan fungsinya.
1) Seksi Ketertiban Umum 
Seksi ketertiban Umum mempunyai tugas :
a) melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di bidang ketentraman dan ketertiban;
b) melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban;
c) melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d) mengawasi terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban;
e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsingya.
2) Seksi Operasional dan Pengendalian 
Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai fungsi:
a) melaksanakan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
b) menyusun dan pelaksanaan teknis persiapan operasional etertiban umum dan ketentraman masyarakat;
c) melaksanakan deteksi dini dan mengevaluasi hasil deteksi dini;
d) melakukan pemetaan/mapping terhadap obyek atau lokasi sasaran serta memikirkan emergency exit window;
e) menyusun Standar Operasional Prosedur penertiban;
f) menangani unjuk rasa dan kerusuhan massa;
g) mengawal pejabat dan orang-orang penting;
h) pengamanan tempat-tempat penting;
i) melaksanakan rutin patroli wilayah;
j) melaksankan koordinasi dengan jajaran/instansi terkait;
k) mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
3. Bidang Perlindungan Masyarakat 
Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembinaan dan pelasanaan tugas di bidang perlindungan masyarakat.
Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi : 
a) perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
b) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perlindungan masyarakat;
c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan masyarakat;
d) pengembangan, pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat;
e) Pelaksanakan deteksi, pencegahan dan penangkalan secara dini terhadap potensi gangguan keamanan serta memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana serta membantu kegiatan sosial lainnya;
f) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai tugas dan fungsinya.
1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat  
Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :
a) mencegah dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
b) menyelamatkan dan pertolongan korban bencana dan pengungsi;
c) pembantuan terhadap upaya pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
d) membantu kepada Pemerintah Daerah dalam pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat;
e) membantu kepada TNI dalam upaya bela negara;
f) membantu kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
2) Seksi Bina Potensi Masyarakat 
 Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas :
a) melaksanakan pendataan, pembinaan dan pengembangan potensi masyarakat dalam bidang perlindungan masyarakat;
b) melaksanakan perencanaan, persiapan, dan penyusunan serta pengerahan potensi masyarakat dalam bidang perlindungan masyarakat;
c) menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
4. UPT Pemadam Kebakaran 
5. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan

BUPATI NGANJUK 

ttd

TAUFIQURRAHMAN