DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (Plt) : Drs. SUDRAJAT, MM

Alamat : Jl. Dermojoyo No.36 Nganjuk

Telp : 0358 323209

Website : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk


LAMPIRAN XI.2

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK
I. TUGAS POKOK
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan dan penyusunan penyelenggaraan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu untuk meningkatkan investasi dalam rangka mensejahterakan masyarakat berpedoman pada prinsip koordinasi dan sinkronisasi
II. FUNGSI
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :
a) penyelenggaraan penyusunan program dan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b) peningkatan investasi penanaman modal;
c) penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
d) penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
e) penyelenggaraan pengendalian, pengawasan, pemantauan, pembinaan dan evaluasi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok fungsinya.
III. KEPALA DINAS
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan kepada pegawai dilingkungannya, menyusun program dan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan berpedoman pada koordinasi, sinkronisasi, monitoring pengawasan, pengendalian dengan melakukan evaluasi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan , kepegawaian, laporan, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.
Sekretariat mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan keuangan;
b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
c. penyusunan laporan;
d. pelaksanaan urusan tata persuratan;
e. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
f. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1) Sub Bagian Umum
Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a) melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
b) melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan;
c) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a) menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan anggaran;
b) menyusun rencana anggaran (RKA-SKPD dan DPA-SKPD);
c) melaksanakan tertib administrasi keuangan;
d) menyusun laporan keuangan;
e) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi;
f) melaksanakan koordinasi penyusunan program kegiatan;
g) melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dinas (LKPJ) dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Daerah (LPPD);
h) melaksanakan penyusunan laporan program/kegiatan;
i) melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi;
j) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
2. Bidang Penanaman Modal
Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan program kegiatan tahunan, melaksanakan urusan dibidang perencanaan/pelatihan penanaman modal, promosi dan kersama penanaman modal, serta pengelolaan dan penyediaan data dan system informasi penanaman modal.
 Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :
a) penyusunan rencana kerja dan program kegiatan tahunan di bidang penanaman modal;
b) penyelenggaraan pelatihan penanaman modal;
c) penyelenggaraan promosi investasi dan kerja sama penanaman modal
d) pengelolaan data dan system informasi penanaman modal;
e) pengoordinasian tugas di Bidang Penanaman Modal.
f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas pokok fungsinya.
1) Seksi Perencanaan dan Pelatihan Penanaman Modal 
Seksi Perencanaan dan Pelatihan Penanaman Modal mempunyai tugas :
a) menyusun Rencana Umum Penanaman Modal dan Rencana Strategis bidang penanaman modal;
b) menyusun dan menetapkan kebijakan penanaman modal dengan tersedianya informasi dalam suatu dokumen berupa sektor/bidang usaha unggulan, sekurang kurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha per tahun, yang mencakup informasi peluang usaha antara lain : lokasi, ketersediaan lahan, kesesuaian dengan RT RW, potensi pasar, perkiraan investasi dan bentuk dukungan lainnya;
c) menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi kebijakan penanaman modal;
d) melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugas pokok fungsinya.
2) Seksi Promosi , Kerjasama, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Seksi Promosi, Kerjasama, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, mempunyai tugas :
a) merencanakan kegiatan promosi, kerjasama, data dan sistem informasi penanaman modal;
b) menyelenggarakan pameran, investment forum dan seminar investasi;
c) melaksanakan dan mengikuti penyelenggaraan promosi pameran, market sounding, investment forum dan seminar investasi;
d) menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi kebijakan penanaman modal;
e) melaksanakan pendataan jumlah UMKMK potensial yang akan dimitrakan;
f) menyelenggarakan fasilitasi dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi dan nasional;
g) menyelenggarakan kegiatan pembinaan temu usaha;
h) melaksanakan pendataan pada perusahaan perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) bidang penanaman modal;
i) melaksanakan pendataan dan menghimpun UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi) bidang penanaman modal;
j) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas pokok fungsinya.
3. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Pelayanan Terpadu satu Pintu mempunyai tugas menyusun rencana program kerja tahunan dan meyelenggarakan pelayanan administrasi bidang Perizinan Usaha Dan Perizinan Non Usaha serta melakukan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Usaha (TDUP) dengan berpedoman pada koordinasi dan sinkronisasi.
 Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :
a) penyusunan rencana dan program kerja tahunan;
b) pelayanan administrasi perizinan usaha dan pelayanan perizinan non usaha;
c) pelayanan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
d) Pelayanan Tanda Daftar Usaha (TDU);
e) penyusunan mekanisme pelayanan perizinan usaha, pelayanan perizinan non usaha, Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Usaha;
f) pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal;
g) pembentukan Tim Tehnis dari SKPD terkait;
h) pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pengendalian perizinan;
i) pembentukan tim teknis pengaduan;
j) pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas pokok fungsinya.
1) Seksi Pelayanan Izin Usaha dan Izin Non Usaha
Seksi Pelayanan Izin Usaha dan Izin Non Usaha mempunyai tugas :
a) menyusun program/rencana kerja dan kegiatan dibidang pelayanan izin usaha, izin non usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Usaha (TDU) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)
b) menyusun dan melaksanakan mekanisme/tata cara kepengurusan izin usaha, non Usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP, Tanda Daftar Usaha (TDU) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)
c) membentuk tim teknis;
d) melakukan verifikasi berkas permohonan;
e) menyelenggarakan pelayanan administrasi;
f) melakukan analisa permohonan izin yang disampaikan untuk dapat dan perlunya dilakukan peninjauan lapangan terhadap usaha yang dimohonkan;
g) menyelenggarakan kegiatan adminitrasi pemrosesan pelayanan;
h) melaksanakan peninjauan lapangan (survey);
i) menyelenggarakan hasil pemrosesan hingga paripurna;
j) melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan izin dan Tanda Daftar;
k) menyelenggarakan survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM);
l) menyelenggarakan sosialisasi;
m) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas pokok fungsinya.
2) Seksi Pengaduan dan Pelayanan Informasi
 Seksi Pengaduan dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas :
a) menyusun program/rencana kerja dan kegiatan dibidang pengaduan dan pelayanan informasi;
b) menyusun dan melaksanakan mekanisme/tata cara pengaduan dan pelayanan informasi;
c) membentuk tim teknis pengaduan;
d) menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat bersama anggota tim teknis pengaduan;
e) membantu dan menfasilitasi permasalahan yang timbul;
f) membuat berita acara hasil peninjauan lapangan hasil pengaduan masyarakat;
g) melaksanakan evaluasi dan analisa permasalahan;
h) menyusun rekomendasi hasil berita cara untuk dilaporkan kepada pimpinan untuk dibuat keputusan;
i) membantu dan memberikan informasi kepada masyarakat;
j) menghimpun, mengelola dan menyediakan data serta melaporkan hal hal yang terkait tentang perizinan;
k) melaksanakan sosialisasi bidang pelayanan perizinan melalui media cetak dan elektronik;
l) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas pokok fungsinya.
4. Bidang Pengawasan/Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal  
Bidang Pengawasan/Pengendalian Dan Evaluasi Penanaman Modal mempunyai tugas menyusun program kerja dan kegiatan tahunan, melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap perkembangan sekaligus mengevaluasi di bidang penanaman modal serta tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas pokok fungsinya.
Bidang Pengawasan/Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal mempunyai fungsi :
a) penyusunan rencana kebijakan bidang pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
b) penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan penanaman modal;
c) penyelenggaraan kajian terhadap regulasi penanaman modal;
d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokok fungsinya.
1) Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Penanaman Modal 
Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas :
a) menyusun program/rencana kebijakan tekhnis pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
b) melaksanakan pemantauan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan penanaman modal;
c) melaksanakan koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah kabupaten dalam pemantauan, bimbingan , pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
d) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi internal;
e) merumuskan hasil pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan dalam satu laporan;
f) melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai tugas pokok fungsinya.
2) Seksi Evaluasi Penanaman Modal
Seksi Evaluasi Penanaman Modal mempunyai tugas :
a) menyusun program perencanaan evaluasi penanaman modal;
b) melakukan evaluasi hasil laporan pengendalian dan pengawasan;
c) membantu dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan penanaman modal;
d) memberikan sangsi terhadap perusahan yang melakukan perlanggaran atas ketentuan penanaman modal;
e) memberikaan penilian permohonan PMDN / PMA dan pemerintah rekomendasi persetujuan penanaman modal;
f) memberikan rekomendasi untuk mendapatkan insentif khusus penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah bagi investor baru;
g) menyusun data /kompilasi surat persetujuan penanaman modal/ pendaftaran penanaman modal / izin perinsip;
h) melaksanakan pemantauan perkembangan realisasi perusahan;
i) melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokok fungsinya.
3) Seksi Regulasi Penanaman Modal
Seksi Regulasi Penanaman Modal mempunyai tugas :
a) menyusun program perencanaan evaluasi penanaman modal;
b) melakukan kajian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang undangan bidang penanaman modal;
c) memantau pelaksanaan regulasi bidang penanaman modal;
d) melakukan bimbingan kepada perusahan agar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal;
e) membantu menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan izin penanaman modal;
f) melakukan pendataan peraturan/regulasi penanaman modal;
g) menyusun draft peraturan perundang undangan penanaman modal hingga menjadi peraturan yang definitive;
h) merumuskan dan mempersiapkan bidang bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup dan terbuka dengan persyaratan;
i) melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang undangan penanaman modal kepada masyarakat/perusahaan perusahaan;
j) mendokumentasikan peraturan perundang undangan penaman modal;
k) melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas pokok fungsinya.