DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA : Dra. Widarwati Dalilah

Alamat : Jl. Raya Kedondong No.3 Nganjuk

Telp : 0358 321162


LAMPIRAN X.2

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK
I. TUGAS POKOK 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
FUNGSI
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :
a) perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b) pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
d) pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
II. KEPALA DINAS
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.
Sekretariat mempunyai fungsi :
a. pengoordinasian penyusunan program dan evaluasi;
b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
c. pelayanan administrasi;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1) Sub Bagian Umum
Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a) melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
b) melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan;
c) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
2) Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai Tugas :
a) menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan anggaran;
b) menyusun rencana anggaran (RKA-SKPD dan DPA-SKPD);
c) melaksanakan tertib administrasi keuangan;
d) menyusun laporan keuangan;
e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
3) Sub Bagian Program dan Evaluasi
Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas :
a) melaksanakan koordinasi penyusunan program kegiatan;
b) melaksanakan penyusunan program kegiatan;
c) melaksanakan penyusunan laporan kegiatan;
d) melaksanakan evaluasi pelaksanaan program;
e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa  
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas:
Melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi: 
a) perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
b) pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
c) pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
d) penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
e) penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
f) pelaksanaan administrasi bidang bina pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai tugas dan fungsinya.
1) Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa 
Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa mempunyai tugas:
a) fasilitasi pendampingan desa (pendampingan pemerintah, pendampingan profesional dan pendampingan lainnya);
b) pembinaan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD);
c) pengembangan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat
d) pembinaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan desa;
e) Fasilitasi Perlindungan dan Pelestarian Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang bina pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan tugasnya.
2) Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa  
Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas:
a) Pembinaan Kesadaran Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa;
b) Pembinaan paralegal desa;
c) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (LPMD/K, PKK, RT, RW dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya);
d) Pembinaan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Desa dan Kelurahan;
e) Pembinaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD);
f) Fasiliasi layanan dasar persedaan (Pembinaan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) dan Pembinaan Sektap Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS);
g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang bina pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan tugasnya.
2. Bidang Pembangunan Dan Kerjasama Desa 
Bidang Pembangunan Dan Kerjasama Desa mempunyai tugas:
Melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
Bidang Pembangunan Dan Kerjasama Desa mempunyai fungsi: 
a) Perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
b) Pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
c) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
d) Penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
e) Penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
f) Pelaksanaan administrasi Bidang Bina Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai tugas dan fungsinya.
1) Seksi Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan
Seksi Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas:
a) Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dan Kawasan Perdesaan
b) Fasilitasi Pemetaan Potensi Ekonomi Perdesaan dan Kawasan Perdesaan
c) Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
d) Fasilitasi Musyawarah Desa, RPJM Desa, RKP Desa
e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang Bina Pembangunan dan Kerjasama Desa sesuai dengan tugasnya.
2) Seksi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan
Seksi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan mempunyai tugas:
a) Pembinaan Kerjasama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Lain
b) Pembinaan Pendirian, Revitalisasi Kelembagaan dan Tata Kelola BUMDesa (Integrasi Unit Usaha UPK Desa, LKM Desa, Badan Kredit Desa, Pasar Desa, Lumbung Desa, Koperasi Desa dll)
c) Pembinaan Pendirian, Revitalisasi Kelembagaan dan Tata Kelola BUMDesa Bersama (Integrasi Unit Usaha UPK Kecamatan, dll)
d) Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) Perdesaan dan Kawasan Perdesaan
e) Fasilitasi Inovasi Desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG) Perdesaan dan Kawasan Perdesaan
f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang Bina Pembangunan dan Kerjasama Desa sesuai dengan tugasnya.
3. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas:
Melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang desa.
Fungsi:
a) perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan organisasi pemerintah desa, administrasi desa dan kelurahan, pelaporan desa dan aparatur pemerintah desa dan kelurahan.
b) pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan organisasi pemerintah desa, administrasi desa dan kelurahan, pelaporan desa dan aparatur pemerintah desa dan kelurahan.
c) pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan dengan organisasi pemerintah desa, administrasi desa dan kelurahan, pelaporan desa dan aparatur pemerintah desa dan kelurahan.
d) penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan organisasi pemerintah desa, administrasi desa dan kelurahan, pelaporan desa dan aparatur pemerintah desa dan kelurahan.
e) penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan organisasi pemerintah desa, administrasi desa dan kelurahan, pelaporan desa dan aparatur pemerintah desa dan kelurahan.
f) pelaksanaan administrasi di bidang bina desa .
g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1) Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
a) fasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status desa/kelurahan, dan penetapan desa
b) fasilitasi tata wilayah desa (penetapan batas desa dan peta desa)
c) fasilitasi penataan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
d) pembinaan administrasi desa dan kelurahan
e) pembinaan badan permusyawaratan desa (BPD)
f) fasilitasi kewenangan desa
g) pengembangan sistem informasi desa (SID) dan Profil Desa/Kelurahan
h) evaluasi tingkat perkembangan desa (lomba desa/kelurahan)
i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang bina pemerintahan desa dan kelurahan sesuai dengan tugasnya.
2) Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan
a) pembinaan LPPD, LKPPD, ILPPD, Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa
b) fasilitasi pemilihan kepala desa dan pemberhentian kepala desa
c) fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
d) fasilitasi pengaturan pakaian dinas, jam kerja dan cuti aparatur desa
e) fasilitasi kesejahteraan aparatur desa
f) pembinaan perkawinan, perceraian, kematian aparatur desa
g) fasilitasi dalam perlindungan hukum/bantuan hukum
h) peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan
i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang bina pemerintahan desa dan kelurahan sesuai dengan tugasnya
4. Bidang Keuangan Dan Aset Desa 
Bidang Keuangan Dan Aset Desa mempunyai tugas:
Melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang keuangan dan aset desa.
Bidang Keuangan dan Aset Desa mempunyai fungsi:
a) perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset desa;
b) pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset desa;
c) pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset desa;
d) penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset desa;
e) penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset desa;
f) pelaksanaan administrasi bidang bina keuangan dan aset desa;
g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai tugas dan fungsinya.
1) Seksi Keuangan Desa
Seksi Keuangan Desa mempunyai tugas:
a) fasilitasi perencanaan keuangan desa (penyusunan APB Desa dan Perubahan APB Desa);
b) fasilitasi pertanggungjawaban keuangan desa (penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa);
c) fasilitasi transparansi pengelolaan keuangan desa;
d) fasilitasi aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa (SILOKDES);
e) fasilitasi peningkatan pendapatan asli desa (hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
f) fasilitasi pemanfaatan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten bagi desa;
g) fasilitasi pemanfaatan alokasi dana desa (yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten);
h) fasilitasi bantuan keuangan desa (APBD Provinsi dan APBD Kabupaten);
i) fasilitasi bantuan hibah, bantuan sosial dan sumbangan yang tidak mengikat lainnya yang sah bagi desa;
j) fasilitasi pengelolaan dana transfer desa;
k) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang bina keuangan dan aset desa sesuai dengan tugasnya.
2) Seksi Aset Desa
Seksi Aset Desa mempunyai tugas:
a) pembinaan pengadaan barang/jasa di desa;
b) pembinaan inventarisasi aset desa;
c) pembinaan pengelolaan aset desa (perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pengamanan, pemindahtanganan);
d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang bina keuangan dan aset desa sesuai dengan tugasnya.

BUPATI NGANJUK
ttd
TAUFIQURRAHMAN