DINAS LINGKUNGAN HIDUP : 

Alamat : Jl. Raya Kedondong No.1 Bagor,Nganjuk

Telp : 0358 322010

Website : Dinas Lingkungan Hidup


LAMPIRAN XVIII.2 

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGANJUK
I. TUGAS POKOK 
Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup.
II. FUNGSI 
Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
a) perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;
b) pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
d) pelaksanaan administrasi dinas lingkungan hidup;
e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
III. KEPALA DINAS 
Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas di bidang lingkungan hidup.
Sekretariat mempunyai fungsi : 
a. menyusun program kerja ketatausahaan di bidang umum, logistik, perencanaan dan keuangan;
b. melakukan koordinasi program penyelenggaraan kegiatan secara internal di bidang bidang pada urusan lingkungan hidup;
c. membantu melaksanakan perumusan kebijakan operasional urusan lingkungan hidup;
d. melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan lintas sektor;
e. mengelola pelayanan yang berhubungan dengan administrasi perkantoran;
f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terkait dengan penyelenggaraan program dan kegiatan;
g. mengelola manajerial di bagian umum, perencanaan dan keuangan ;
h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan berkala kepada atasan;
i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
1) Sub Bagian Umum 
Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a. melaksanakan perencanaan kegiatan dibidang ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan ;
b. melaksanakan administrasi kepegawaian bagi pns di lingkungan dinas lingkungan hidup ;
c. menyelenggarakan urusan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan ;
d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian ;
e. melaksanakan evaluasi dan monitorig yang berkaitan dengan urusan ketatausahaan dan kepegawaian ;
f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan :
Sub Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas :
a) menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan anggaran;
b) menyusun rencana anggaran (RKA-SKPD dan DPA-SKPD);
c) melaksanakan tertib administrasi keuangan;
d) menyusun laporan keuangan;
e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
f) melaksanakan koordinasi penyusunan program kegiatan;
g) melaksanakan penyusunan program kegiatan;
h) melaksanakan penyusunan laporan kegiatan;
i) melaksanakan evaluasi pelaksanaan program;
j) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
1. Bidang Penataan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Bidang Penataan dan Pentaatan PPLINGKUNGAN HIDUP mempunyai fungsi :
1. inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
2. penyusunan dokumen RPPLINGKUNGAN HIDUP;
3. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLINGKUNGAN HIDUP dalam RPJP dan RPJM;
4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLINGKUNGAN HIDUP;
5. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
7. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
8. sinkronisasi RLPLINGKUNGAN HIDUP Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
9. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLINGKUNGAN HIDUP;
10. penyusunan : NSDA dan LINGKUNGAN HIDUP, status lingkungan hidup daerah, indeks kualitas lingkungan, kajian lingkungan hidup strategis kabupaten;
11. pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
12. fasilitasi : keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLINGKUNGAN HIDUPS, pembinaan penyelenggaraan KLINGKUNGAN HIDUPS;
13. pemantauan dan evaluasi KLINGKUNGAN HIDUPS;
14. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LINGKUNGAN HIDUP, Analisis resiko LINGKUNGAN HIDUP);
15. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, dan UKL/UPL);
16. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan(komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
17. pelaksanaan proses izin lingkungan;
18, penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
19. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usa atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
20. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
21. penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
22. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindaklanjut pengaduan;
23. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
24. sosialisasi tata cara pengaduan;
25. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan
 dan pengelolaan lingkungan;
26. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
27. pelaksanaan pengawasan : terhadap penerimaan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerimaan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
28. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas lingkungan hidup;
29. pembentukan tim : koordinasi penegakan hukum lingkungan, monitoring dan koordinasi penegakkan hukum;
30. pelaksanaan : penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
31. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
32. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya
1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan 
Seksi Perencaan dan Kajian Dampak Lingkungan melaksanakan tugas :
a) inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
b) penyusunan dokumen RPPLINGKUNGAN HIDUP;
c) koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLINGKUNGAN HIDUP dalam RPJP dan RPJM;
d) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLINGKUNGAN HIDUP;
e) penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
f) koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
g) penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup)
h) sinkronisasi RLPLINGKUNGAN HIDUP Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
i) sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLINGKUNGAN HIDUP;
j) penyusunan : NSDA dan LINGKUNGAN HIDUP, status lingkungan hidup daerah, indeks kualitas lingkungan, kajian lingkungan hidup strategis kabupaten;
k) pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
l) fasilitasi : keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLINGKUNGAN HIDUPS, pembinaan penyelenggaraan KLINGKUNGAN HIDUPS;
m) pemantauan dan evaluasi KLINGKUNGAN HIDUPS;
n) koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL. Izin lingkungan, Audit LINGKUNGAN HIDUP, Analisis resiko LINGKUNGAN HIDUP);
o) penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
p) penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan(komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
q) pelaksanaan proses izin lingkungan.
r) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
2) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan 
Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, mempunyai tugas :
a) penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
b) fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
c) pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
d) penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
e) pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindaklanjut pengaduan;
f) penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
g) sosialisasi tata cara pengaduan; dan
h) pengembangan sistem informasi penerimaan pengeduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
i) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
3) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan 
Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, melaksanakan tugas :
a) penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
b) pelaksanaan pengawasan terhadap penerimaan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerimaan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
c) pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
d) pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan, monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
e) pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
f) penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
g) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
2. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas 
 Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi :
a) penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
b) perumusan kebijakan pengurangan sampah;
c) pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaur ulangan sampah;
d) pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
e) perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
f) penyediaan sarpras penanganan sampah;
g) pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
h) penetapan lokasi tempat tps, tpst dan tpa sampah;
i) pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
j) penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
k) pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
l) pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
m) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
n) perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
o) perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
p) pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota, pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
q) penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota,
r) pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3, pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupten/kota, penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota, penguburan limbah B3 medis;
s) pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengankutan dan penimbunan limbah B3;
t) penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
u) identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan tanah ulayat serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
v) pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
w) pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
x) penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait pplingkungan hidup;
y) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan, memfasilitasi kerjasama, pemberdayaan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tredisional terkait PP lingkungan hidup;
z) penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PP lingkungan hidup;
aa) penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama tradisional terkait pplingkungan hidup;
bb) pengembangan materi dan metode diklat, penyuluhan dan pelaksanaan diklat lingkungan hidup;
cc) peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
dd) pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
ee) penyiapan sarpras diklat, serta identifikasi kebutuhan diklat penyuluhan lingkungan hidup;
ff) penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup dan pengembangannya;
gg) pelaksanaan dan pembentukan tim penilaian dan pemberian penghargaan; dan
hh) dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
ii) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
1) Seksi Pengelolaan Sampah 
Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas :
a) penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
b) perumusan kebijakan pengurangan sampah;
c) pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaur ulangan sampah;
d) pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
e) perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
f) penyediaan sarpras penanganan sampah;
g) pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
h) penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
i) pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
j) penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
k) pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
l) pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
m) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
n) perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
o) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
2) Seksi Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) 
 Seksi Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) mempunyai tugas :
a) perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
b) pelaksanaan perizinan, pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
c) penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
d) pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3, pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota, penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota, penguburan limbah B3 medis;
e) pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
f) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
3)Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas:
a) penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b) identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan tanah ulayat serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
c) pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
d) pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
e) penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PP LINGKUNGAN HIDUP;
f) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan, memfasilitasi kerjasama, pemberdayaan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tredisional terkait PP LINGKUNGAN HIDUP;
g) penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PP LINGKUNGAN HIDUP;
h) penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama tradisional terkait PPLINGKUNGAN HIDUP;
i) pengembangan materi dan metode diklat, penyuluhan dan pelaksanaan diklat LINGKUNGAN HIDUP;
j) peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LINGKUNGAN HIDUP;
k) pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LINGKUNGAN HIDUP;
l) penyiapan sarpras diklat, penyuluhan LINGKUNGAN HIDUP, serta identifikasi kebutuhan diklat;
m) penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LINGKUNGAN HIDUP dan pengembangannya;
n) pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
o) dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
p) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup 
Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, melaksanakan fungsi :
1. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi, kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
2. penetuan baku mutu lingkungan;
3. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta pemberhentian) dan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
4. penentuan baku mutu sumber pencemar;
5. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
6. penyusunan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
7. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
8. penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
9. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
10. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
11. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) dan pemulihan (pembersiahan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
12. pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam;
13. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
14. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
15. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
16. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan keberlanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
17. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
18. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
19. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
20. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
1.Seksi Pencemaran Lingkungan 
 Seksi Pencemaran Lingkungan, mempunyai fungsi :
a) pelaksanaan pemantauan sumber pencemar, institusi dan non institusi, kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
b) penetuan baku mutu lingkungan;
c) pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta pemberhentian) dan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
d) penentuan baku mutu sumber pencemar;
e) pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
f) penyusunan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
g) pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
h) penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
i) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
2. Seksi Kerusakan Lingkungan
 Seksi Kerusakan Lingkungan, mempunyai fungsi :
a) penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 b) pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
c) pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) dan pemulihan (pembersiahan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
d) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup 
 Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi :
a) pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam;
b) pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
c) pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
d) perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
e) penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan keberlanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
f) pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
g) penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
h) pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
i) pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
j) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
BUPATI NGANJUK
ttd
TAUFIQURRAHMAN
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, terdiri dari :
1. Kepala UPTD
UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Kepala UPTD, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam pelaksanaan sebagai tugas dinas di bidang pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Kepala UPTD, mempunyai fungsi :
a) Pemimpin, pengkoordinasi dan pengendali kegiatan yang dilaksanakan di UPTD; dan
b) Penyusun program pelaksana tugas UPTD sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala UPTD, menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
a) Memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan di UPTD; dan
b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan nurusan umum, kepegawaian dan keuangan.
Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi :
a) Pengelola urusan umum, meliputi pengurusan perlengkapan rumah tangga dan surat menyurat;
b) Pengelolaan urusan kepegawaian, meliputi penyusunan anggaran dan pengurusan retribusi keuangan; dan
c) Penyusunan laporan kegiatan tugas UPTD.
Sub Bagian Tata Usaha, menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
a) Mengelola urusan umum yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga dan surat menyurat;
b) Mengelola urusan kepegawaian;
c) Mengelola urusan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran dan pengurusan retribusi keuangan; dan
d) Menyusun laporan kegiatan tugas UPTD.
3. Pelaksana Teknis Pengendalian Mutu
 Pelaksana Teknis, semua pelaksana teknis berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD
3.1. Pelaksa Teknis Pengendalian Mutu
Pelaksana Teknis Pengendali Mutu, mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan tugas bidang laboratorium dan lingkungan hidup.
Pelaksana Teknis Pengendalian Mutu, mempunyai fungsi :
a) Penyusunan program kerja dan rencana kerja UPTD;
b) Penyiapan bahan penyusunan anggaran UPTD;
c) Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum sarana dan prasarana, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga UPTD.
Pelaksana Teknis Pengendalian Mutu, menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
a) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaliuasi serta melakukan kajian ulang dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
b) Mengesahkan dokumen sistem manajemen mutu yang meliputi prosedur, instruksi kerja, dokumen pendukung dan formulir;
c) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program audit internal laboratorium terhadap semua elemen sistem manajemen mutu termasuk kegiatan pengujian dan/atau kalibrasi;
d) Menyiapkan dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan audit internal; dan
e) Melaksanakan kajian ulang terhadap temuan ketidaksesuaian dan rekomendasi.
3.2. Pelaksana Teknis Pengendalian Teknis
Pelaksana Teknis Pengendalian Teknis mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan tugas bidang laboratorium dan lingkungan hidup.
Pelaksana Teknis Pengendaki Teknis, mempunyai fungsi :
a) Penyusunan program kerja dan rencana kerja UPTD;
b) Penyiapan bahan penyusunan anggaran UPTD; dan
c) Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum sarana dan prasarana, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga UPTD.
Kepala Teknis Pengendalian Teknis, menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
a) Merencanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi kegiatan pengujian dan atau kalibrasi baik di lapangan maupun di laboratorium;
b) Mengkoordinsikan penerapan jaminan mutu dan pengendalian mutu (QA/QC) untuk semua pengujian dan/atau kalibrasi;
c) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi partisifasi uji profesi dan/atau program pengujian antar laboratorium;
d) Memilih dan menentukan sub kontraktor laboratorium yang kompeten; dan
e) Melakukan penelusuran terhadap pengaduan/keluhan dari pelanggan yang berkaitan dengan mutu data hasil pengujian dan/atau kalibrasi.
3.3. Pelaksana Teknis Pengendalian Administrasi
Pelaksana Teknis Pengedalian Administrasi, memepunyai tugas pokok memeimpin dan mengkoordinasikan tugas bidang laboratorium dan lingkungan hidup.
Pelaksana Teknis Pengendali Administrasi, mempunyai fungsi :
a) Penyusunan program kerja dan rencana kerja UPTD;
b) Penyiapan bahan penyusunan anggaran UPTD;
c) Pelaksana dan pengelolaan administrasi umum saranadan prasarana, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga UPTD.
Pelaksana Teknis Pengendalian Administrasi, menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
a) Menyelesaikan semua aspek administrasi yang dibutuhkan antara laboratorium dan pihak lain serta memelihara dolumen administrasi;
b) Menerima sampel, memindahkan data hasil pengujian dan/atau kalibrasi kedalam format laporan atau sertifikat serta menyampaikan kepada pelanggan;
c) Menerima keluhan/pengaduan termasuk umpan balik pelanggan dan berkoordinasi dengan pelaksana teknis lain untuk menyelesaikannya;
d) Merencanakan dan melaksanakan pengadaan peralatan, instrumentasi, bahan habis pakai, serta perlengkapan laboratorium lainnya;
e) Melakukan pemeriksaan atau memverifikasi secara administrasi terhadap barang atau peralatan yang telah dibeli sebelum digunakan;
f) Mengevaluasi dan memelihara rekaman pemasok yang digunakan;
g) Mengkoordinasikan dengan pelaksana teknis lainnya untuk menentukan jenis pelatihan bagi seluruh personil laboratorium; dan
h) Memelihara rekaman kualifikasi seluruh personil laboratorium.

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN