BAPPEDA KABUPATEN NGANJUK : Drs. Adam Muharto, A.P, M.Si

Alamat : Jl. Basuki Rahmad No.1 Nganjuk

Telp : 0358 321233

Website : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk


LAMPIRAN XXIII.2

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DERAH
KABUPATEN NGANJUK
I. TUGAS POKOK 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan.
II. FUNGSI 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan;
d. penelitian dan pengembangan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
III. KEPALA BADAN 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan perencanaan, mengoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan, membina dan melaksanakan tugas di bidang perencanaan pembangunan, pengendalian pemanfaatan ruang serta melaksanakan penelitian dan pengembangan.
1. Sekretariat 
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.
Sekretariat mempunyai fungsi : 
a. pengoordinasian penyusunan program dan evaluasi;
b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
c. pelayanan administrasi;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1) Sub Bagian Umum 
 Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a) melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
b) melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan;
c) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
  2) Sub Bagian Keuangan 
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a) menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan anggaran;
b) menyusun rencana anggaran (RKA-SKPD dan DPA-SKPD);
c) melaksanakan tertib administrasi keuangan;
d) menyusun laporan keuangan;
e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
3) Sub Bagian Program dan Evaluasi  
Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas :
a) melaksanakan koordinasi penyusunan program kegiatan;
b) melaksanakan penyusunan program kegiatan;
c) melaksanakan penyusunan laporan kegiatan;
d) melaksanakan evaluasi pelaksanaan program;
e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
2. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. 
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat .
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi: 
Perumusan, pengoordinasian, pembinaan dan pelaporan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat yang terdiri SKPD : Inspektorat; Badan Perencanaan Pembangunan; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Komunikasi dan Informatika; Satuan Polisi Pamong Praja; Kantor Kesatuan Bangsa, Politik; Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; Sekretariat DPRD; Sekretariat Daerah; Kecamatan; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; Badan Pendapatan; dan Badan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; Sekretariat DPRD; Sekretariat Daerah; Kecamatan; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; Badan Pendapatan; dan Badan Kepegawaian; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang meliputi :
a) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), beserta perubahannya;
b) fasilitasi penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD, beserta perubahannya;
c) penyusunan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD (KUA-PPAS APBD) dan rancangan kebijakan umum APBD, beserta perubahannya;
d) penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1) Sub Bidang Pemerintahan Umum
Sub Bidang Pemerintahan Umum mempunyai tugas :
Merumuskan, mengoordinasikan, membina, memverifikasi, monitoring, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan umum yang terdiri SKPD : Inspektorat; Badan Perencanaan Pembangunan; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Komunikasi dan Informatika; Satuan Polisi Pamong Praja; Kantor Kesatuan Bangsa, Politik; Badan Penanggulangan Bencana, yang meliputi:
a) menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), beserta perubahannya;
b) memfasilitasi penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD, beserta perubahannya
c) menyusun rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD (KUA-PPAS APBD), beserta perubahannya;
d) menyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.
e) melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesra sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2) Sub Bidang Pemerintahan Daerah 
Sub Bidang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas :
merumuskan, mengoordinasikan, membina, memverifikasi, monitoring, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan daerah yang terdiri SKPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; Sekretariat DPRD; Sekretariat Daerah; Kecamatan; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; Badan Pendapatan; dan Badan Kepegawaian, yang meliputi:
a) menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), beserta perubahannya;
b) memfasilitasi penyusunan rancangan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD, beserta perubahannya
c) menyusun rancangan kebijakan umum APBD serta Prioritas dan plafon anggaran sementara APBD (KUA-PPAS APBD), beserta perubahannya;
d) menyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.
e) melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesra sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat 
Sub Bidang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas :
merumuskan, mengoordinasikan, membina, memverifikasi, monitoring, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang terdiri SKPD: Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang meliputi:
a) menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), beserta perubahannya;
b) memfasilitasi penyusunan rancangan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD, beserta perubahannya
c) menyusun rancangan kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (KUA-PPAS APBD), beserta perubahannya;
d) mengoordinasikan dan memberdayakan Corporate Social Responsibility (CSR);
e) menyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.
f) melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesra sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Perencanaan Perekonomian dan Pembangunan. 
Bidang Perencanaan Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Perekonomian dan Pembangunan serta pengendalian pemanfaatan ruang.
Bidang Perencanaan Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi : 
Perumusan, pengoordinasian, pembinaan dan pelaporan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Perencanaan Perekonomian dan Pembangunan yang terdiri SKPD : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM; Dinas Pangan dan Perikanan; Dinas Pertanian; Dinas Penananam Modal dan PTSP; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Perhubungan, yang meliputi :
a) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), beserta perubahannya;
b) fasilitasi penyusunan rancangan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD, beserta perubahannya;
c) penyusunan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD (KUA-PPAS APBD), beserta perubahannya;
d) pengendalian pemanfaatan ruang daerah sesuai RTRW;
e) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1) Sub Bidang Perekonomian 
Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas :
Merumuskan, mengoordinasikan, membina, memverifikasi, monitoring, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Perekonomian yang terdiri SKPD : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM; Dinas Pangan dan Perikanan; Dinas Pertanian; Dinas Penananam Modal dan PTSP; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan, yang meliputi :
a) menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), beserta perubahannya;
b) memfasilitasi penyusunan rancangan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD, beserta perubahannya
c) menyusun rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD (KUA-PPAS APBD), beserta perubahannya;
d) menyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.
e) melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2) Sub Bidang PU dan Tata Ruang  
Sub Bidang PU dan Tata Ruang mempunyai tugas :
merumuskan, mengoordinasikan, membina, memverifikasi, monitoring, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang PU dan Tata Ruang yang terdiri SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang meliputi:
a) menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), beserta perubahannya;
b) memfasilitasi penyusunan rancangan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD, beserta perubahannya
c) menyusun rancangan kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (KUA-PPAS APBD), beserta perubahannya;
d) menyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.
e) menyusun rencana tata ruang wilayah (RTRW);
f) menyusun rekomendasi pemanfaatan ruang sesuai RTRW;
g) melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3) Sub Bidang Perhubungan, Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.  
Sub Bidang Perhubungan, Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas :
merumuskan, mengoordinasikan, membina, memverifikasi, monitoring, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Perhubungan, Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri SKPD : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Perhubungan, yang meliputi:
a) menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), beserta perubahannya;
b) memfasilitasi penyusunan rancangan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD, beserta perubahannya
c) menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (KUA-PPAS APBD), beserta perubahannya;
d) menyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.
e) melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pendataan dan Pelaporan  
Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian pengelolaan, sinkronisasi data bahan perencanaan pembangunan dan penyusunan pelaporan perencanaan pembangunan.
Bidang Perencanaan Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi, yang meliputi :  
a. pengelolaan data bahan perencanaan pembangunan;
b. pelaksanaan sinkronisasi data hasil koordinasi semua bidang dalam rangka penyusunan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD (KUA-PPAS APBD), beserta perubahannya;
c. pelaksanaan koordinasi kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) daerah;
d. pelaksanaan sinkronisasi data hasil koordinasi semua bidang dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
e. penyusunan informasi dan pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) ;
f. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1) Sub Bidang Pendataan dan Dokumentasi 
Sub Bidang Pendataan dan Dokumentasi mempunyai tugas :
a) menghimpun dan mengelola data bahan perencanaan pembangunan;
b) melaksanakan koordinasi kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) daerah;
c) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data dengan semua Bidang Perencanaan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD (KUA-PPAS APBD), beserta perubahannya;
d) mendokumentasikan data bahan dan dokumen perencanaan serta pelaporan perencanaan pembangunan;
e) melaksanakan publikasi dan sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
f) melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan sesuai dengan tugasnya.
2) Sub Bidang Pelaporan  
Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas :
a) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan semua bidang perencanaan dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan serta penyusunan informasi dan pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
b) menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan;
c) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan sesuai dengan tugasnya
3) Sub Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan     
Sub Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan pembangunan mempunyai tugas :
a) mengelola dan mengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan ;
b) melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi penyusunan usulan dan pelaporan program kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan , DAK dan Bantuan Keuangan ;
c) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi usulan dengan semua bidang perencanaan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (KUA-PPAS APBD) serta Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (KUPA-PPAS PAPBD) dengan Sistem Informasi Perencanaan pembangunan ;
d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan sesuai dengan tugasnya.
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan  
Bidang penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan.
Bidang Penelitian dan Pembangunan mempunyai fungsi :  
a. pengumpulan bahan dan data dari seluruh SKPD, Lembaga pemerintah provinsi maupun pusat, lembaga penelitian lain seperti Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta dan Masyarakat untuk menyusun rencana kegiatan penelitian dan pengembangan;
b. pengoordinasian penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kegiatan pengkajian dan analisis kebijakan aspek sosial, budaya, pembangunan daerah, pertanian dalam arti luas, aspek ekonomi dan keuangan daerah, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan aspek lain yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Nganjuk;
c. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Pembangunan, perekonomian, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan;
e. penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan;
f. melaksanakan publikasi dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
1) Sub Bidang penelitian dan pengembangan Perekonomian dan Pembangunan 
Sub Bidang penelitian dan pengembangan Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas :
a) mengumpulkan bahan dan data untuk menyusun rencana kegiatan penelitian dan pengembangan bidang perekonomian dan pembangunan dari seluruh stakeholders kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat;
b) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang perekonomian dan pembangunan;
c) melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang perekonomian dan pembangunan;
d) melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitan dan pengembangan bidang perekonomian dan pembangunan;
e) menyusun laporan hasil penelitian dan pengembangan bidang perekonomian dan pembangunan;
f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugasnya.
  2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kesehatan Rakyat 
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kesehatan Rakyat mempunyai tugas :
a) mengumpulkan bahan dan data untuk menyusun rencana kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dari seluruh stakeholders kabupaten, provinsi dan Pemerintah Pusat;
b) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
c) melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
d) melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitan dan pengembangan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
e) menyusun laporan hasil penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugasnya.
BUPATI NGANJUK
ttd
H. NOVI RAHMAN HIDAYAT, S.Sos, M.M