BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH : Drs. Kartimah, SE , M.Si

Alamat : Jalan Merdeka No. 03 Nganjuk

Telp : 0358 321400


LAMPIRAN XXIV.2

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NGANJUK
I. TUGAS POKOK 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset.
II. FUNGSI 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset.
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset ;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
d. Melaksanakan fungsi PPKD (BUD);
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
III. KEPALA DINAS 
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset.
1. Sekretariat 
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.
Sekretariat mempunyai fungsi : 
a. pengoordinasian penyusunan program dan evaluasi;
b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
c. pelayanan administrasi;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1) Sub Bagian Umum
Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a) melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
b) melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan;
c) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
2) Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a) menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan anggaran;
b) menyusun rencana anggaran (RKA-SKPD dan DPA-SKPD);
c) melaksanakan tertib administrasi keuangan;
d) menyusun laporan keuangan;
e) membantu tugas PPKD;
f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
3) Sub Bagian Program dan Evaluasi  
Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas :
a) melaksanakan koordinasi penyusunan program kegiatan;
b) melaksanakan penyusunan program kegiatan;
c) melaksanakan penyusunan laporan kegiatan;
d) melaksanakan evaluasi pelaksanaan program;
e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.
2. Bidang Anggaran 
Bidang Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa data dan melaksanakan kebijakan dibidang anggaran
Bidang Anggaran mempunyai fungsi : 
a) pengumpulan, mengolah, dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang anggaran pendapatan, belanja, anggaran pembiayaan;
b) pengoordinasian, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang anggaran;
c) Pengelolaan administrasi kegiatan dibidang anggaran;
d) pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka kegiatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja;
e) penyiapan bahan penyusunan surat edaran pedoman penyusunan RKA/P-SKPD, standar biaya, dan anggaran kas pemerintah daerah;
f) penyiapan dan menyusun Nota Keuangan;
g) pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD;
h) pengoordinasian penyusunan, pembahasan dan verifikasi RKA-SKPD, RKA P-SKPD, DPA-SKPD dan DPPA-SKPD;
i) pelaksanaan koordinasi dan mengkompilasi jawaban eksekutif terhadap pertanyaan dari alat kelengkapan DPRD dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
j) pemprosesan pengesahan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD;
k) pengendalian anggaran kas SKPD melalui surat penyediaan dana SKPD sesuai dengan APBD dan arus kas;
l) fasilitasi tugas tim anggaran pemerintah daerah;
m) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang anggaran;
n) pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1) Sub Bidang Anggaran Pendapatan 
Sub Bidang Anggaran Pendapatan mempunyai tugas :
a) mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan;
b) mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang anggaran pendapatan;
c) pengelolaan administrasi kegiatan dibidang anggaran pendapatan;
d) melaksanakan pembinaan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyusunan anggaran pendapatan;
e) menyiapkan bahan dan menyusun surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA/P-SKPD, menyiapkan data dan menyusun standar biaya dan menyusun anggaran kas pemerintah daerah;
f) mengumpulkan data dalam rangka penyusunan nota keuangan untuk anggaran pendapatan;
g) melaksanakan kegiatan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang.APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD untuk anggaran pendapatan;
h) mengkoordinasikan penyusunan, pembahasan dan verifikasi RKA-SKPD, RKA P-SKPD, DPA-SKPD dan DPPA-SKPD untuk anggaran pendapatan;
i) melaksanakan koordinasi dan mengkompilasi jawaban eksekutif terhadap pertanyaan dari alat kelengkapan DPRD dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
j) memproses pengesahan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD untuk anggaran pendapatan;
k) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang anggaran pendapatan;
l) melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2) Sub Bidang Anggaran Belanja 
Sub Bidang Anggaran Belanja mempunyai tugas :
a) mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang penyusunan anggaran belanja dan pembiayaan;
b) mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang anggaran belanja;
c) pengelolaan administrasi kegiatan dibidang anggaran belanja;
d) melaksanakan pembinaan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyusunan anggaran belanja;
e) mengumpulkan data dalam rangka penyusunan nota keuangan untuk anggaran belanja;
f) melaksanakan kegiatan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang.APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD untuk anggaran belanja;
g) mengkoordinasikan penyusunan, pembahasan dan verifikasi RKA-SKPD, RKA P-SKPD, DPA-SKPD dan DPPA-SKPD untuk anggaran belanja;
h) memproses pengesahan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD untuk anggaran belanja;
i) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang anggaran belanja;
j) melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya
k) mempersiapkan penerbitan Surat Penyediaan Dana SKPD sesuai dengan Anggaran Kas dan APBD
l) melaksanakan fasilitasi tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan APBD dan P. APBD
3. Bidang Perbendaharaan 
Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa data, dan melaksanakan kebijakan di bidang perbendaharaan.
Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi : 
a) pengumpulan, mengolah, dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengumpulan, pengolahan, dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan;
b) pengoordinasian dan memfasilitas pelaksanaan kegiatan di bidang perbendaharaan;
c) Pengelolaan administrasi di bidang perbendaharaan;
d) pelaksanaan kegiatan penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM), penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pemrosesan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
e) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perbendaharaan;
f) pelaksanaan rekonsiliasi di Bidang Perbendaharaan dengan Pihak ke Tiga;
g) penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD;
h) pelaksanaan pembantuan tugas PPKD (BUD);
i) pengiriman bukti/konfirmasi atas penyaluran dana trasfer ke daerah berupa dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ;
j) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1) Sub Bidang Belanja Pegawai 
Sub Bidang Belanja Pegawai mempunyai tugas :
a) mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang belanja pegawai;
b) mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang belanja pegawai;
c) pengelolaan administrasi di bidang belanja pegawai;
d) melaksanakan pembinaan dan pengendalian dalam rangka pembuatan daftar gaji dan dokumen pendukung lainnya;
e) melaksanakan kegiatan belanja pegawai meliputi meneliti kelengkapan dokumen SPM gaji dan tunjangan lainnya untuk selanjutnya diproses sebagai dasar penerbitan SP2D dan meneliti bukti setor Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Bukti Setoran Pajak (SSP) dengan Potongan Fihak Ketiga (PFK) dan meneliti serta memproses Surat Keterangan Pembayaran (SKPP);
f) melaksanakan rekonsiliasi realisasi belanja pegawai dan setoran wajib potongan pihak ketiga;
g) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang belanja pegawai;
h) melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2) Sub Bidang Belanja Non Pegawai 
 Sub Bidang Belanja Non Pegawai mempunyai tugas :
a) mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang belanja non pegawai;
b) mengkoordinasikan dan memfasiltasi pelaksanaan kegiatan di bidang belanja non pegawai;
c) pengelolaan administrasi di bidang belanja non pegawai;
d) melaksanakan kegiatan meneliti kelengkapan dokumen surat Perintah Membayar (SPM) untuk selanjutnya diproses sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja langsung (belanja pegawai, balanja barang/jasa, belanja modal), Balanja Tidak Langsung Non Gaji;
e) menginventarisasi permasalahan dalam rangka pembinaan terhadap bendahara pengeluaran;
f) menyusun pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah;
g) menyusun laporan bendahara umum daerah;
h) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang belanja non pegawai;
i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Akuntasi dan Pelaporan 
Bidang Akuntasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa, mengkonsolidasikan data dan melaksanakan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
Bidang Akuntasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
a) pengumpulan, mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang akuntansi dan pelaporan;
b) pengoordinasian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan;
c) pengelolaan administrasi kegiatan dibidang akuntansi dan pelaporan;
d) penyiapan penyusunan sistem dan prosedur di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan guna penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
e) pengkoordinasian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan;
f) pelaksanaan kegiatan akuntansi atas pos-pos tertentu neraca, merekonsiliasi, penghimpunan dan pengkonsolidasian laporan berkala dan penyusunan laporan keuangan;
g) penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
h) penyusunan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
i) penyiapan evaluasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
j) penyusunan laporan rutin dan berkala ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
k) Melaksanakan evaluasi dan rekonsiliasi laporan keuangan dari SKPD;
l) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan;
m) melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1) Sub Bidang Akuntansi 
Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas :
a) mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang akuntansi;
b) mengkoordinasikan dan melaksanakan program di bidang akuntansi;
c) pengelolaan administrasi kegiatan dibidang akuntansi;
d) melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang akuntansi;
e) melaksanakan sistem akuntansi pemerintah daerah mulai dari pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban APBD;
f) melaksanakan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas daerah ke dalam buku jurnal, memposting ke buku besar;
g) melaksanakan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
h) menyajikan informasi keuangan daerah (SIKD), Laporan Rutin dan berkala ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
i) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi;
j) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2) Sub Bidang Pelaporan 
Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas :
a) mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pelaporan;
b) mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pelaporan;
c) pengelolaan administrasi kegiatan dibidang pelaporan;
d) melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pelaporan;
e) menyiapkan bahan koordinasi danpelaksanaan teknis dibidang pelaporan;
f) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelaporan;
g) penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
h) penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan yang meliputi : laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas;
i) penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pertanggunjawaban APBD dan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD;
j) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pelaporan;
k) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Aset 
Bidang Aset mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa data dan melaksanakan kegiatan di bidang aset.
Bidang Aset mempunyai fungsi : 
a) pengumpulan, mengolah, dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang aset;
b) pengoordinasian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang aset termasuk tuntutan ganti rugi;
c) Pengelolaan administrasi kegiatan di bidang aset;
d) penyiapan dan menyiapkan standar harga dan standar barang;
e) penyusunan dan mengusulkan pengurus barang dan penyimpan barang SKPD;
f) pengumpulan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
g) pengumpulan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
h) pengumpulan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
i) pengumpulan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
j) pengumpulan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
k) pengumpulan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
l) pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
m) pengumpulan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka mengamankan dan memelihara barang milik daerah;
n) pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
o) pengoordinasin dan pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah;
p) pengumpulan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka menyusun laporan barang milik daerah;
q) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang aset;
r) pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1) Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan 
Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan mempunyai tugas :
a) mengkoordinir penyusunan kebutuhan barang dan pemeliharaan barang semua SKPD;
b) mengkoordinir penyusunan standar satuan harga;
c) mengkoordinir penyusun kebijakan tentang sarana dan prasarana pemkab. nganjuk;
d) mengkoordinir penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang;
e) melaksanakan penelitian atas usulan status penggunaan barang milik daerah dari masing-masing SKPD;
f) menyusun penetapan status penggunaan barang milik daerah sesuai tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil penelitian dari usulan SKPD;
g) melaksanakan kegiatan penilaian barang milik daerah;
h) melaksanakan koordinasi terhadap penyelenggaraan penatausahaan barang milik daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan;
i) melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan penatausahaan barang milik daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan;
j) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan penatausahaan;
k) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2) Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemindahtanganan 
Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemindahtanganan mempunyai tugas :
a) menyelenggarakan pemanfaatan barang milik daerah meliputi sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah & bangun serah guna, kerjasama penyediaan insfrastruktur;
b) melaksanakan pengamanan barang milik daerah meliputi pengamanan administrasi yaitu pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan, pengamanan fisik, pengamanan hukum meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan dan ; c) mengkoordinir proses pemusnahan barang milik daerah; d) mengkoordinir proses penghapusan barang milik daerah meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna dan penghapusan dari daftar barang milik daerah; e) mengkoordinir proses pemindahtanganan barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah; f) mempersiapkan bahan tuntutan ganti rugi akibat kelalaian, penyalahagunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah; g) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemanfaatan, pengamanan dan pemindahtanganan; h) melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BUPATI NGANJUK
ttd
H. NOVI RAHMAN HIDAYAT, S.Sos, M.M