NGANJUK, PING-Pemkab Nganjuk bertekad mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Dukungan itu diwujudkan dengan keikutsertaan Sekda Nganjuk Drs. Mokhamad Yasin, M.Si mengikuti kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang berlangsung secara daring di Ruang Command Center, Kamis (22/04/2021).
Turut mendampingi Sekda Yasin, Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk Ir. Fadjar Judiono, Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk Suharono, S.Sos, MM, serta Kabag Organisasi Drs. Eko Sutrisno, M.Si. “Kami dukung upaya pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi, menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel,” kata Sekda Yasin.
Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai dan membina instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas implementasi manajemen kinerja dan reformasi birokrasi. Kemenpan RB tidak hanya menilai kemajuan instansi pemerintah tersebut, namun juga memberikan pembinaan serta pembinaan teknis instansi pemerintah untuk semakin meningkatkan kualitas implementasinya.
Sebagai informasi, reformasi birokrasi merupakan persyaratan utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Sejak tahun 2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi kepada seluruh instansi pemerintah di Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Kemenpan RB melaksanakan acara penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi usai tahap evaluasi selama tahun 2020. Di tengah pandemi COVID-19, acara yang bertajuk SAKIP-RB Award 2020 ini dilaksanakan secara daring yang diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi (pemprov) maupun kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Serta dilakukan pula penyerahan simbolis kepada 66 pemenang dari pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota yang hadir secara langsung.
Dalam sambutannya Plt. Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB Agus Puji Hantara menyampaikan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP dan RB tahun 2020 disampaikan dengan pertimbangan yang efisien dan efektifitas. “Semoga penyampaian hasil evaluasi ini tetap dapat bermanfaat bagi seluru instansi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi secara berkelanjutan,” terangnya.
Menurut Agus, guna menciptakan Indonesia yang maju dan sejajar dengan negara maju lain di dunia, perlu kesiapan yang matang dari birokrasi. Salah satunya yang perlu dipastikan adalah terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima kepada masyarakat. Dan mampu memberikan dampak positif kepada capaian pembangunan daerah dan nasional serta meningkatkan daya saing indonesia di kanca internasional.
Birokrasi yang berorientasi pada hasil harus mampu menjamin bahwa kebijakan, program dan kegiatan yang memiliki manfaat yang nyata bagi masyarakat. “Kemenpan RB setiap tahunnya melaksanakan evaluasi SAKIP dan RB terhadap 84 kementerian lembaga, 34 pemerintah provinsi dan 508 kabupaten kota,” tambahnya.
Hasil evaluasi pelaksanaan RB dan implementasi SAKIP dikelompokkan dalam kategori predikat. Predikat hasil evaluasi SAKIP dan RB dikelompokkan menjadi tujuh predikat. Yaitu predikat pertama adalah AA yaitu sangat memuaskan atau istimewa. Berikutnya adalah A yaitu memuaskan. Kemudian BB atau sangat baik, B atau baik, CC atau cukup baik, sedangkan C adalah kurang, serta predikat D masih sangat kurang.
Agus juga menyampaikan, hasil evalusai reformasi birokrasi untuk tahun 2020 adalah untuk predikat A pada level pemprov dan kabupaten kota belum ada. Untuk predikat A, satu pemprov, BB sebanyak empat pemprov dan delapan pemerintah kabupaten atau kota.
Kemudian predikat B sebanyak 21 pemprov dan 115 pemerintah kabupaten dan kota. Predikat CC delapan pemprov serta 149 pemerintah kabupaten dan Kota. Predikat C 123 pemerintah kabupaten dan kota. Dan D hanya empat pemerintah kabupaten dan kota. Dengan total seluruhnya adalah 399 dan 109 lembaga pemerintah yang belum di evaluasi, karena tidak menyampaikan laporan progres RB dalam PMPRB.
“Selanjutnya untuk hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2020 adalah untuk kategori AA satu pemprov, A ada tiga pemprov dan 11 pemerintah kabupaten kota. Kategori BB sembilan pemprov dan 56 pemerintah kabupaten kota. Dan peringkat B 20 pemprov dan 258 kabupaten kota berperingkat C. Peringkat CC 1 pemprov dan 118 pemerintah kabupaten kota. Peringkat C 58 pemerintah kabupaten kota, sedangkan peringkat D sudah tidak ada. Dan masih ada 7 pemerintah kabupaten kota yang tidak dievaluasi karena tidak menyampaikan laporan kinerja,” terangnya.
“Sesuai dengan good grand reformasi birokrasi tahun 2020 sampai tahun 2025, saat ini kita memasuki periode lima tahunan ketiga pada periode ini. Reformasi birokrasi dilakukan melauli peningkatan kapasitas birokrasi secara terus menerus menjadikan pemerintahan kelas dunia,” lanjutnya.
“Pada tahun 2025 diharapkan RB telah menghasilkan tata kelola yang semakin berkualitas sehingga bersampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu kami mengharapkap komitmen yang semaki kuat kepada pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas RB pada berbagai area perubahan termasuk akuntabilitas kinerja, sehingga akan terbengun budaya birokrasi yang berkinerja tinggi, budaya terintegritas tinggi dan budaya melayani masyarakat yang baik. Kami juga mengharapkan kolaborasi stakeholder yang semakin kuat untuk mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan RB dipemerintah daerah,” tutupnya. (el)