NGANJUK, PING-Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk mengadakan rapat koordinasi (rakor) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Senin (07/06/2021). Rakor tersebut sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/524/RB.06/2021 tertanggal 29 April 2021 tentang mekanisme PMPRB tahun 2021.
Dalam arahannya, Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk Ir. Fadjar Judiono, M.Si mengatakan, sesuai arahan Kementerian PANRB, bahwa waktu pengajuan WBK dan WBBM tahun 2021 PMPRB di Kabupaten Nganjuk harus selesai dilaksanakan pada akhir bulan Juni. Sedangkan salah satu tahapan penilaian PMPRB adalah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Dalam pengisian tersebut akan terbit indeks reformasi birokrasi, yang kemudian akan dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya.
"Pada PMPRB tahun ini kami libatkan sebelas organisasi perangkat daerah (OPD). Kami berhapan sebelas OPD yang kami libatkan dalam pengisian LKE ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Serta dapat menjadi yang terbaik, sehingga menjadi contoh bagi OPD yang lain," kata Fadjar pada kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk itu.
Sebagai informasi, sebelas OPD yang dilibatkan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam PMPRB adalah dipilih secara acak. Sebelas OPD tersebut antara lain Sekretariat Daerah; Inspektorat; Badan Pendapatan Daerah (Bapenda); Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD); Badan Kepegawaian Daerah (BKD); Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil); Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo); serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
Sementara itu, Eko Sutrisno selaku Kabag Organisasi Pemkab Nganjuk menjelaskan reformasi birokrasi adalah salah satu indikator dalam penilaian pemerintah daerah. Dalam rencana reformasi birokrasi di Pemkab Nganjuk, Eko menyebut, memuat program dan kegiatan yang mencakup delapan area perubahan. Delapan poin tersebut terdiri dari manajemen perubahan, penataan perundang-undangan, serta penataan dan penguatan organisasi. Kemudian, penataan tata laksana, penataan sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Alasan kami mengundang sebelas OPD adalah, karena dari delapan area perubahan ini ada yang cocok. Dan yang paling banyak area perubahan yang kedelapan. Selanjutnya langkah yang perlu dilakukan adalah menyusun roadmap reformasi birokrasi, membentuk agen perubahan yang ditetapkan oleh kepala daerah, dan melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan delapan area perubahan," kata Eko sambil berpesan untuk membangun perubahan dengan membangun kepercayaan masyarakat Kota Bayu. (Nr/Ae)