Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Nganjuk menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Nganjuk. Kegiatan yang bertajuk pembahasan dan pembentukan Perbup dalam optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini diselenggarakan di ruang rapat Hotel Front One Nganjuk pada Kamis (4/3).
FGD BPJS Ketenagakerjaan dibuka langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Nganjuk Samsul Huda, S.H, M.H didampingi Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Nganjuk H. Bisri Yusmadi, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri Agus Supriadi, Kepala Disnakerkopum Kab. Nganjuk Drs. Agus Frihannedy, M.Si beserta Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakerkopum Kab. Nganjuk Suwanto, S.H, M.H. FGD ini diselenggarakan untuk membahas rencana pelaksanaan perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek) di Kabupaten Nganjuk.
(Foto: Asisten Pemkesra Kab. Nganjuk Samsul Huda, S.H, M.H membuka acara FGD).
Dalam pembukaan acara, Samsul Huda menyampaikan 2 aspek yang menjadi fokus pembahasan FGD yaitu aspek kemanfaatan dan aspek regulasi. Aspek kemanfaatan, beliau menyampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan kedepannya dapat memberikan manfaat jamsostek pada seluruh pekerja baik yang pemerintahan maupun non-pemerintahan.
“Tugas kita adalah mensosialisasikan kepada setiap kelompok usaha, pemerintah daerah, OPD, Perusahaan daerah supaya memasukkan karyawan/ tenaga harian lepas/ personil lain yang penyebutannya berbeda pada program BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya.
Terkait iuran peserta BPJS yang tidak terlalu besar namun uang santunan yang diterimakan cukup signifikan, Samsul Huda menyebut iuran BPJS ketenagakerjaan nantinya dapat dialokasikan include dalam pembayaran honorarium jasa yang diberikan kepada pekerja.
Pada aspek regulasi, Samsul Huda menambahkan dengan adanya gagasan mengenai Peraturan Bupati (Perbup) pelaksanaan perluasan kepesertaan jamsostek, menunjukkan bahwa Pemkab Nganjuk concern terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
“Proteksi terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan personil kita di dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya adalah kewajiban kita bersama,” ujarnya.
Samsul Huda juga berharap, draft Perbup tentang pelaksanaan perluasan kepesertaan jamsostek segera terselesaikan.
“Terkait kebijakan pengalokasian anggaran, kita memerlukan sebuah landasan hukum yang dapat dijadikan acuan setiap OPD, lembaga dan instansi yang bernaung di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam penganggaran dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan,” tambah Samsul Huda.
(Foto: Draft rancangan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Perluasan Kepesertaan Jamsostek)
Mengamini harapan Samsul Huda, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Agus Supriadi, juga berharap Perbup tentang pelaksanaan perluasan kepesertaan jamsostek segera terselesaikan dan terbit. Menurutnya, peraturan/ regulasi tersebut dapat digunakan Pemkab Nganjuk sebagai syarat mengikuti Paritrana Award.
“Mudah-mudahan tahun ini kita dapat mengajukan Kabupaten Nganjuk sebagai kandidat untuk mendapatkan Paritrana Award karena hampir seluruh OPD di Pemkab Nganjuk sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” tutur Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri ini.
Perlu diketahui, Paritrana Award merupakan inisiasi dari pemerintah melalui Kemenko-PMK RI bersama BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dimulai sejak tahun 2017 lalu. Tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah dan pelaku usaha yang dinilai telah mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja dengan baik.
(ALPH/AY)