SURABAYA, PING-Proyek pembangunan Bendungan Semantok masih menyisakan masalah. Setidaknya ada 144 bidang tanah yang masih belum mendapat ganti untuk yang sesuai dari pemerintah. Padahal, proyek tersebut telah masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 109/2020 tentang Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasioanal di Provinsi Jawa Timur.
Untuk itu, Bupati Nganjuk H. Novi Rahman Hidhayat, S.Sos, MM menghadiri rapat konsultasi bersama Pemprov Jatim dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, pada Kamis (25/03/2021). Rapat di Hotel Vasa, Surabaya itu membahas penanganan dampak sosial kegiatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Semantok yang berada di Kecamatan Rejoso tersebut. Turut mendampingi, Sekretaris Daerah Drs. Mokhamad Yasin, M.Si, Kepala Bappeda Drs. Adam Muharto, A.P, M.Si; Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Suharono, S.Sos M.Si dan perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nganjuk.
Sekretaris Daerah bersama Kepala OPD terkait mengikuti rapat konsultasi bersama Pemprov Jatim dan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas di Hotel Vasa, Surabaya.
Rapat sendiri dipimpin oleh Wakil Gubernur Jatim, Dr. H. Emil Elestianto Dardak, M.Sc. Turut hadir Kepala BBWS Brantas, Dr. Ir. Moh. Rizal M. Sc, Ass; Kasi Intelijen Kejaksaan Tinggi Negeri Jatim Zulbahri SH, MH; Biro Pemerintahan Pemprov Jatim, Jempin Marbun SH, MH; BPN Jatim; serta Perwakilan Dinas PU SDA Provinsi Jatim.
Dalam pembahasan rapat, Pemkab Nganjuk menyampaikan permintaan dukungan kepada pemprov maupun pemerintah pusat. Diantaranya terkait kesiapan lahan pemukiman baru bagi warga terdampak pembangunan PSN Bendungan Semantok yang difasilitasi oleh Pemkab Nganjuk. Selain itu, berharap untuk meminta solusi bersama maupun kebijakan dari Kementrian ATR/BPN terkait deadlock pembebasan lahan masyarakat di sekitar pembangunan Bendungan Semantok. “Kami mengajukan appraisal atau penilaian ulang untuk 244 bidang tanah yang sementara belum setuju ganti untung dari pemerintah,” kata Mas Novi.
Kepada Pemprov Jatim, Mas Novi menegaskan kembali bahwa sebagai pimpinan daerah akan terus berkoordinasi menyelesaikan permasalahan sosial di lapangan terkait percepatan pembangunan Bendungan Semantok sebagai. “Hasil rapat ini akan dilaporkan kepada Gubernur Jawa Timur dan dikoordinasikan ke Kementrian ATR/BPN secepatnya,” tukas bupati muda itu.
Perlu diketahui, pembangunan Bendungan Semantok memiliki beberapa banyak manfaat. Salah satunya untuk saluran irigasi seluas 1.900 Ha. Kemudian, penyediaan air baku sebanyak 312 liter/detik. Kemudian mampu mereduksi banjir hingga 30 persen. Dan pemeliharaan sungai di hilir bendungan sebesar 30 liter per detik. Direncanakan terpanjang di Indonesia ini akan diresmikan pada bulan April 2022. (Hs/Ys)