NGANJUK, PING - Dalam upaya percepatan penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menggelar rapat koordinasi (Rakor) penguatan sinergitas pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, serta seluruh stakeholder melalui forum Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Pola Trijuang menuju Jawa Timur lengkap mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Rakor yang digelar di Grand Ballroom Vasa Hotel tersebut, dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jawa Timur, dan Kajati Jawa Timur. Hadir juga Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jatim, serta bupati/walikota, Dandim, Kapolres, Kajari se-Jawa Timur.
Saat Rakor digelar Plt. Bupati Nganjuk, Kang Marhaen, menerima secara simbolis sertifikat hasil Program PTSL yang diserahkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, yang didampingi oleh Gubernur Jatim.
Gubernur Khofifah meminta tahun ini target PTSL terpenuhi meskipun ada penyesuaian anggaran. Oleh karena itu, pihaknya berharap Kementerian dapat memberikan penguatan pada bupati dan walikota se-Jawa Timur.
"Kami mohon, Pak menteri membantu memberikan penguatan para bupati walikota untuk disiapkan alokasi khusus di PBB bahwa kita membutuhkan urunan bersama supaya 1,8 juta bisa terpenuhi," tambahnya.
Dalam sambutannya, Hadi Tjahjanto, menyatakan dengan suksesnya Program PTSL ini diharapkan akan mampu meminimalisir terjadinya konflik dimasyarakat yang disebabkan oleh kepemilikan tanah, sekaligus akan mampu mempersempit gerak para mafia tanah sehingga mudah memberantasnya.