NGANJUK, PING-Pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nganjuk dalam memberi pendidikan politik tahapan pemilihan umum (pemilu) yang efektif. Terlebih, saat ini pemilu dan ajang pesta demokrasi lainnya sedang tidak dalam masa tahapan. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Nganjuk berusaha memaksimalkan peran kelembagaan yang tercantum dalam UU 10/2016 dan UU 07 sebagai kebijakan melaksanakan tugas di luar sebagai pengawasan. Yaitu tentang sosialisasi pemilu kepada masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Komisioner Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Abdul Aziz saat menjadi narasumber talkshow RSAL FM pada Selasa (16/03/2021). Dalam acara yang dipandu host Asti Hanifah itu, Aziz menyampaikan beberapa informasi terkait peran Bawaslu dalam memberi pendidikan politik kepada masyarakat.
Dengan sistem demokrasi yang dianut Bangsa Indonesia, salah satu jalan yang harus dilalui adalah melakukan pemilihan pemimpin lewat proses pemilu. “Maka pemilu di Indonesia harus dilakukan, karena hal tersebut salah satu bagian dari demokrasi,” tegas Aziz.
Komisioner Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Abdul Aziz saat menjadi narasumber talkshow RSAL FM pada Selasa (16/03/2021)
Menurut Abdul Aziz, penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh dua instansi yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. Dalam konteks tersebut, peran Bawaslu mempunyai fungsi yang berbeda dengan KPU. KPU lebih pada teknis penyelenggaraan pelaksanaan pemilu. Sedangkan Bawaslu, proses memastikan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan regulasi.
Sementara dalam pendidikan politik, Bawaslu memiliki peran yang sangat signifikan. Yaitu mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu. Untuk itu, Bawaslu terus berinovasi dan membangun lembaga agar bisa membentuk lembaga yang lebih profesional, handal dan berintegritas dalam melaksanakan tanggungjawabnya. “Sesuai undang–undang untuk memastikan proses pemilu di Indonesia berjalan lancar,“ terangnya.
Lebih lanjut Aziz menjelaskan, pihaknya berupaya untuk mencari formulasi bersama Komisi II DPRD Kabupaten Nganjuk, penyelenggara dan lembaga terkait untuk membahas regulasi tentang penyelenggaraan kepemiluan. Termasuk merangkul berbagai pihak untuk diajak kerjasama dalam melakukan transformasi terkait kepemiluan dengan basis yang dilakukan dari desa ke desa. Dengan tujuan untuk membentuk kerjasma dengan istilah Kampung Partisipatif untuk mensosialisaikan pemilu. “Dengan harapan kedepan bisa membangun ruang demokrasi politik di indonesia yang lebih baik lagi,“ pungkas Azis. (hs/ys)