NGANJUK, PING-Pemkab Nganjuk berusaha menyelesaikan permasalahan ganti rugi lahan warga terdampak proyek nasional Bendungan Semantok. Penyelesaian itu dengan relokasi warga ke lahan baru. Serta akan melakukan apresial ulang, agar tanah pengganti relokasi tidak menyalahi aturan.
Jumat (19/03/2021) lalu, Pemkab Nganjuk menggelar pertemuan dengan warga terdampak pembangunan Bendungan Semantok. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk Drs. Adam Muharto, AP, M.Si menyampaikan bahwa lahan pengganti untuk relokasi warga terdampak tengah disiapkan. Pihaknya bersama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Nganjuk tengah membantu pengurukan lahan yang akan digunakan relokasi warga tersebut. “Kami anggarkan Rp 7 miliar untuk penyiapan dan pengurukan,” kata Adam.
Adam mengatakan, lahan yang digunakan untuk pembangunan Bendungan Semantok seluas 39,7 Ha. Sedangkan penggantinya 1 banding 3. Pemkab Nganjuk sendiri sedang menyiapkan lahan relokasi yang berada di petak 13, petak 14 dan petak 127 RPH Wedekan, BPKPH Tamanan. “Selanjutnya lahan tersebut akan dilakukan apresial, sehingga tanah pengganti untuk relokasi tidak menyalahi aturan,” tukasnya.
Adam menjelaskan, lahan yang akan digunakan relokasi masih berstatus Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH). Dan untuk lahan pengganti Perhutani tersebut berada di kawasan Kabupaten Bondowoso. Dimana lahan pemerintah daerah di sana mencapai 76 Ha, namun baru seluas 29 Ha yang diakui. “Dan selebihnya masih dalam proses,” lanjut Adam pada acara yang berlangsung di Ruang Anjuk Ladang Pemkab Nganjuk itu.
Menanggapi hal tersebut, Kasi Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nganjuk, Suprijo, SH mengatakan bahwa sesuai aturan, pentahapan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Semantok sudah selesai dan sudah tidak ada tahapan lagi. Sehingga bila menghendaki ada apprisial ulang, harus ada putusan pengadilan, yang memerintahkan BPN untuk appraisal ulang.
Suprijo menegaskan, warga terdampak sebanyak 265 bidang. Yang telah menerima sebanyak 15 bidang tanah warga dusun. 244 bidang di antaranya tanah warga yang belum menerima. Dan 6 bidang sisanya adalah Tanah Kas Desa (TKD).
Mewakili BPN, Suprijo berharap permasalahan tersebut segera tertangani. Dan akan segera dilaporkan kepada Kanwil BPN Jatim. Sebab, penyelesaian masalah tersebut diperlukan suatu diskresi yang dapat dijadikan pijakan hukum bagi BPN Nganjuk. “Mengingat untuk proses pentahapan appraisal,” beber Suprijo.
Sebagai informasi, Kades Sambikerep, Rejoso, Agus Djohanoko, A,Md beberapa waktu lalu meminta pemerintah daerah untuk memberi kejelasan atas tanah warga yang sudah dilakukan pengerjaan pembangunan proyek Bendungan Semantok. Sebab, sekitar 99 persen warga terdampak belum menerima ganti rugi berupa tanah. Apalagi, proyek sudah berlangsung dua tahun. Dan baru 15 bidang tanah yang menerima ganti rugi. Antara lain 14 bidang warga Desa Tritik, dan sebuah bidang warga Desa Sambikerep. (ys,hs)