NGANJUK, PING-Dalam rangka memberi kepastian hukum atas kepemilikan hak tanah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nganjuk menggelar Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Redistribusi Tanah Tahun Anggaran 2021. Acara tersebut berlangsung di Ruang Rapat Candi Lor Pemkab Nganjuk pada Selasa (16/03/2021).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekda Kabupaten Nganjuk, Drs. Mokhamad Yasin, M.Si. Turut mengikuti,Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Nganjuk Samsul Huda, SH, MH dan Kasi Penata Pertanahan Pertama BPN Kabupaten Nganjuk Joko Setiawan, S.ST, MH. Hadir pula Penata Pertanahan Media Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Surahman, A.Ptnh serta perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Sekda Yasin mengatakan, kegiatan tersebut juga dalam rangka reformasi agrarian di wilayah kota Bayu. Untuk itu, Sekda Yasin berpesan agar pertimbangan redistribusi tanah dapat dilakukan dengan baik dan sesuai ketentuan. “Agar memberi kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat. Selain itu, juga mencegah terjadinya sengketa tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Sidang Pertimbangan Landerform berlangsung di Ruang Rapat Candi Lor Pemkab Nganjuk pada Selasa (16/03/2021)
Sementara itu, Kasi Penata Pertanahan Pertama BPN Nganjuk Joko Setiawan, S.ST, MH menjelaskan bahwa sidang membahas objek dan subjek yang akan ditetapkan menjadi objek dan subjek redistribusi. Hal itu berdasar inventarisasi dan identifikasi objek dan subjek serta pengukuran dan pemetaan. “Untuk objek redistribusi tanah meliputi tanah pertanian dan non pertanian. Sementara subjek redistribusi tanah meliputi orang perseorangan, kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama dan badan hukum,” jelas Joko.
Joko menerangkan, pelaksanaan redistribusi tanah merupakan implementasi UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Serta UU No. 51/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Kemudian, diturunkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 224/1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, serta diperluas dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 86/ 2018 tentang Reforma Agraria.
Menurut Joko, tujuan selanjutnya redistribusi tanah adalah mengadakan pembagian tanah dengan memberikan dasar pemilikan tanah sekaligus memberi kepastian hukum hak atas tanah kepada subjek yang memenuhi persyaratan. “Sehingga dapat memperbaiki serta meningkatkan keadaan sosial ekonomi subjek redistribusi tanah itu sendiri,” tukasnya. (Hs/Ys)