NGANJUK, PING-Pandemi COVID-19 membuat sejumlah masyarakat Indonesia terdampak pada kondisi sosial-ekonomi, tak terkecuali bagi masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan melanjutkan sejumlah program Bantuan Sosial (Bansos) untuk tahun 2021. Program ini merupakan upaya Kemensos untuk membantu meringankan beban masyarakat terdampak COVID-19. Program lanjutan tersebut adalah Bansos Program Keluarga Harapan PKH untuk warga yang masuk dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Untuk itu, Bupati Nganjuk H. Novi Rahman Hidhayat, S.Sos, MM menemui Menteri Sosial Tri Risma Harini untuk membahas penambahan kuota PKH di kantor Kemensos Jakarta pada Jumat (19/03/2021) lalu.
Dalam pertemuan di kantor Kemensos, Mas Novi mengajukan penambahan kuota PKH menyertakan sejumlah kelengkapan. “Setelah dicek, langsung disetujui penambahan kuota 36 ribu,” ujarnya usai bertemu dengan Mensos Risma.
Sebelum menemui mantan Wali Kota Surabaya itu di Jakarta, Mas Novi memang sudah memerintahkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) untuk menyiapkan berkas yang dibutuhkan. Termasuk memverifikasi ulang puluhan ribu KK warga Nganjuk yang belum mendapatkan bansos.
Mas Novi menyapa para pendamping sosial PKH saat hendak menemui para penerima program bantuan dari pusat.
Begitu orang nomor satu di Pemkab Nganjuk itu ditelepon dan diminta mengajukan penambahan kuota PKH ke Jakarta, mereka tidak perlu melakukan proses yang panjang. “(Calon penerima) terakhir diverifikasi Februari lalu. Jadi tidak ada masalah,” lanjut bupati muda itu.
Selain Nganjuk, menurut Mas Novi ada dua kepala daerah lain yang dipanggil ke Jakarta. Yakni, salah satu kepala daerah di Jawa Tengah dan satu kepala daerah di Sumatera Utara. Penambahan kuota PKH dalam kondisi pandemi COVID-19 ini menurut Mas Novi akan sangat membantu warga Nganjuk. Sebab, ada 36 ribu warga yang semua tidak menerima bantuan akan mulai menerima bantuan dalam waktu dekat. “Sesuai instruksi Presiden Jokowi tentang percepatan penyaluran bansos, kami berupaya agar April sudah mulai bisa dicairkan,” tandasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya total penerima bantuan pangan non tunai (BPNT), bantuan sosial tunai (BST), dan PKH di Nganjuk sebanyak 138.667 KK. Dengan penambahan kuota PKH sebanyak 36 ribu tersebut, berarti total ada 174.667 KK penerima bansos dari Kemensos.
Sementara itu, dalam kesempatan diskusi dengan Mensos Risma, Mas Novi tidak hanya membahas bansos di Kota Angin. Dalam kesempatan tersebut, Risma juga mengapresiasi pembangunan yang berlangsung di Nganjuk. Terutama proyek strategis nasional (PSN) yang saat ini terus digarap. “Bu Risma menganggap road map Nganjuk dua tahun terakhir sudah jelas. Itu juga jadi pertimbangan penambahan kuota (PKH),” tutur Mas Novi.
Sumber: Jawa Pos Radar Nganjuk