NGANJUK, PING-Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Nganjuk merupakan unsur pendukung pemerintahan yang menjalankan kebijakan terkait kesatuan bangsa dan politik. Hal itu didasari Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nganjuk No 09/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis. Serta mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 11/2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
Di tahun 2022, Kesbangpol Kabupaten Nganjuk memiliki lima program kerja, sekaligus rumusan kebijakan. Atim Swasono, selaku staf Kesbangpol Kabupaten Nganjuk menyampaikannya pada saat menjadi narasumber talkshow 105,3 RSAL FM, Jumat (21/05/2021). Lima program tersebut antara lain:
1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Mempuyai Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Mempunyai Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat Mempunyai Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya mempunyai Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
5. Program Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Mempunyai Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
Selain itu, Atim juga menjelaskan bahwa beberapa program kerja ini dibuat untuk mempermudah suatu pekerjaan agar dapat bekerja secara lebih efektif dan terstruktur. "Selain itu program kerja juga menjadi tolok ukur dalam pencapaian target pekerjaan dan hasilnya akan dievaluasi di akhir kepengurusan," katanya pada acara yang dipandu host Asti Hanifah itu.