NGANJUK, PING-Kawasan Industri Nganjuk (KING) menjadi salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang ada di Kota Bayu. Kehadiran kawasan industri harus dibarengi pengembangan produk unggulan, khususnya UKM. Apalagi telah teramanatkan dalam Undang-Undang (UU) No 3/2014 Pasal 14 tentang Perindustrian yang berbunyi ‘Seluruh Kabupaten maupun Provinsi Wajib Menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)’.
Para Camat seluruh Kabupaten Nganjuk, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait ikuti Sosialisasi Sosialisasi Perda No 06/2020.
Kabupaten Nganjuk sendiri telah memiliki turunan dari UU No 3/2014 tersebut. Yaitu Peraturan Daerah (Perda) No 06/2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2040. Agar semakin mengenalkan aturan daerah tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan sosialisasi pada Selasa (30/03/2021).
Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Nganjuk, Samsul Huda, SH, MH. Kemudian, Kepala Disperindag Kabupaten Nganjuk, Dra. RR. Heni Rochtanti, MM. Turut hadir mitra pemerintah daerah, yaitu Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nganjuk H. Ulum Basthomi, S.Ag, M.Si beserta Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nganjuk, Bashori, S.Sos. Sedangkan peserta sosialisasi itu adalah para camat seluruh Kabupaten Nganjuk, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Kepala Disperindag Kabupaten Nganjuk Dra. RR. Heni Rochtanti, MM mengatakan Kota Bayu merupakan daerah ketiga yang memiliki perda tentang RPIK. Yang pertama, Kabupaten Kediri. Kedua, Kabupaten Mojokerto. Disusul Kabupaten Nganjuk yang ketiga. Dengan perda itu, Heni berharap industri di Kota Bayu dapat terpetakan pembangunannya. Sehingga program-program unggulan, khususnya usaha kecil menengah (UKM) dapat berkembang. “Juga bisa diberi pelatihan, dan dilaksanakan sesuai industri unggulan yang nanti akan ditetapkan dengan peraturan bupati,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nganjuk H. Ulum Basthomi, S.Ag, M.Si menambahkan perda tersebut adalah bentuk dukungan dalam menyukseskan visi misi bupati guna mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat. “Mari kita sosialisan dan kita jalankan bersama sesuai aturan yang ada demi kemajuan Kabupaten Nganjuk,” serunya.
Sebagai informasi, Perda No 06/2020 tersebut ditetapkan pada 30 Desember 2020 dengan bubuhan tanda tangan Bupati H. Novi Rahman Hidhayat, S.Sos, MM yang berlaku mulai tahun 2020 hingga 2040. Dalam proses penyusunannya, DPRD Kabupaten Nganjuk membentuk panitia khusus (pansus) terkait perda itu. Pansus tersebut menggandeng Universitas Brawijaya Malang sebagai mitra.
Dwi Budi Santosa, SE, MS, Ph.D saat memberikan Sosialisasi kepada Para Camat dan OPD terkait
Sedangkan dalam sosialisasi itu, Disperindag Kabupaten Nganjuk mengundang narasumber dari Universitas Brawijaya Malang. Yakni, Dwi Budi Santosa, SE, MS, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. (Hs/Yos)