NGANJUK, PING-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nganjuk bertekad menjaga kualitas pembangunan di Kota Bayu. Untuk itu, Dinas PUPR mengadakan pembinaan kepada 40 anggota Asosiasi Jasa Konstruksi Nasional (Gapensi) Kabupaten Nganjuk, Kamis (24/02/2022).
Sosialisasi tersebut dibuka oleh Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk Ir. Agus Subekti. Sedangkan narasumber acara adalah dari DPD Gapensi Jawa Timur yang menyampaikan materi tentang sertifikat kompetensi kerja konstruksi dan perijinan berbasis risiko.
Dalam sambutannya Ir. Agus Subekti menyampaikan bahwa kegiatan yang berlangsung di aula kantor Dinas PUPR tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perijinan Berbasis Resiko, Sub Sektor Jasa Konstruksi. Serta dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
40 Anggota Asosiasi Jasa Kontruksi di Kabupaten Nganjuk mengikuti Sosialisasi Sertifikat Kompetensi Kerja dan Perjanjian Berbasis Resiko di Aula Dinas PUPR, Kamis (24/02/2022).
“Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan sosialisasi syarat-syarat ketentuan penerbitan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan syarat-syarat ketentuan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) Kontruksi sebagai salah satu syarat pengurusan SBU,” tuturnya.
“Oleh karena itu, agar dapat mewujudkan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Nganjuk tentunya memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari semua komponen yang berhubungan dengan jasa konstruksi. Khususnya dari kalangan pelaku usaha dibidang jasa konstruksi,” terang Agus Subekti sambil berharap kepada peserta sosialisssi agar dapat meningkatkan pengetahuan terkait perijinan berbasis risiko sub sektor jasa konstruksi.
Agus juga berharap para pelaku usaha bidang jasa konstruksi dapat lebih mengetahui dan menambah wawasan. Terutama dalam upaya mewujudkan rangkaian proses perijinan berbasis resiko sub sektor jasa konstruksi dari awal sampai ditebitkannya SBU oleh Lembaga Penerbit Sertifikasi Badan Usaha (LSBU). “Agar kualitas konstruksi juga terjamin,” tutupnya.
Baca Juga: