NGANJUK, PING-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk terus berusaha menciptakan situasi dan kondisi Kota Bayu yang aman, nyaman dan kondusif. Melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Nganjuk, Pemkab membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Nganjuk. Tugasnya adalah untuk antisipasi terkait sisa persoalan yang terjadi pada proses pembangunan Bendungan Semantok.
Jumat (19/03/2021), Kantor Kesbangpol Kabupaten Nganjuk mengadakan rapat koordinasi (rakor) FKDM terkait penyelesaian ganti rugi proyek pembangunan Bendungan Semantok yang ada di Dusun Kedungpingit, Desa Sambikerep dan Dusun Kedungnoyo, Desa Tritik, Rejoso.
Rakor yang berlangsung di Ruang Sekda Kabupaten Nganjuk itu dipimpin oleh Wakil Bupati (Wabup) Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, SE, SH,MH,MBA. Turut mendampingi Sekda Drs. H. M. Yasin, M.Si; Kasdim 0810/Nganjuk Mayor Inf. Moch. Syamsul Hadi, S.Ag; Kabag Ops Polres Nganjuk Kompol Abdul Roqib, S.IK; Kepala Kantor Kesbangpol Drs. Gatut Sugiarto, M.Si, dan pimpinan OPD terkait. Hadir pula perwakilan BPN Nganjuk; BBWS Brantas, Pemerintah Kecamatan Rejoso dan kedua kepala desa terkait.
Dalam paparannya Gatut menyanpaijan gambaran kewaspadaan dini pemerintah daerah terkait rencana aksi unjuk rasa yang akan dilakukan warga terdampak pembangunan Bendungan Semantok. “Kami antisipasi dengan melakukan rakor untuk mediasi,“ tutur Gatut Sugiarto.
Selanjutnya, anggota FKDM secara bergiliran menyampaikan masukan saran berkenaan dengan kondisi situasi di Kabupaten Nganjuk. Termasuk penyampaian koordinasi dan evaluasi hasil kerja yang telah dilakukan, serta langkah-langkah yang harus dilaksanakan ke depan dalam kewaspadaan dini bagi masyarakat. Serta meminta kepada masyarakat agar dapat menjaga kondusivitas yang telah berlangsung selama ini.
Sementara itu, Kang Marhaen mengatakan, FKDM merupakan wadah pemerintah dalam menyampaikan kabar yang lebih awal tentang kewaspadaan dini, yang kemudian dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dalam hal ini, dikatakan Kang Marhaen, FKDM dapat memberi masukan yang menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan. “Setiap permasahan yang terjadi pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, siapapun pemerintah tersebut, ” tukas Kang Marhaen.
Untuk penyelesaian permasalahan ganti rugi lahan proyek Bendungan Semantok, Kang Marhaen berharap kepada seluruh pihak terkait agar bersama-sama nyawiji mencari kendala permasalahannya. Sehingga bisa mendapat solusi yang terbaik. “Misalnya dari BPN harus koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk appraisal ulang maka harus kita selesai bersama di kementerian tersebut. Karena proyek pembangunan Semantok merupakan salah proyek setrategi nasional di Kabupaten Nganjuk ,“ tegasnya.
Sebagai informasi, usai rakor tersebut ada beberapa poin yang disepakati. Pertama, rencana aksi unjuk rasa warga terdampak yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 di Pendopo Pemda Nganjuk tidak jadi dilaksanakan. Kedua, terkait penyelesaian lahan, pihak Pemkab Nganjuk, BPN Nganjuk, BBWS dan perwakilan warga terdampak akan bersama-sama ke Kanwil BPN Jatim untuk mencarikan solusi terbaik tanpa melanggar aturan hukum yang berlaku.